Menurut Donald, dikarenakan sejak awal pembentukan pansus hak angket KPK sudah cacat hukum maka prosesnya serta pembentukan pansus tak akan berarti apa-apa karena kesimpulan dan keputusannya tak akan bernilai secara hukum.

Oleh karena itu, ICW menyarankan kepada KPK untuk tak mendatangi forum ilegal yang dibentuk oleh DPR. Bahkan sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK menyebutkan bahwa isu pansus akan melebar termasuk perkara yang sedang diselidiki oleh KPK.

ICW mengaskan, KPK tak boleh membocorkan hasil penyelidikan termasuk kepada DPR. Tak hanya itu, DPR Ri juga tak boleh intervensi atas proses penyelidikan yang dilakukan KPK, apalagi Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa disebut menerima uang dalam kasus E-KTP.

“Ini adalah pihak yang punya kepentingan dan KPK dilarang bertemu pihak kepentingan terkait perkara, sudah banyak alasan KPK untuk menolak untuk datang,” kata Donald.

Pada kesempatan lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa Panitia Khusus Hak Angket KPK hanya sebagai bentuk evaluasi terhadap KPK. Bahkan, partai politik juga biasa dievaluasi oleh rakyat dalam pemilu. Sehingga pada akhirnya setiap lembaga juga memerlukan evaluasi.

Atas Pansus ini, Hasto mengaku tak ada pesan khusus dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Hal demikian dikarenakan fraksi menjalankan sikap politik partai yang telah ditetapkan dalam kongres. PDIP meminta semuah pihak tak perlu khawatir atas resistensi terhadap lembaga KPK.

“Hak angket biasa dijalankan, hak angket pelindo dan lain. Kalau enggak ada persoalan ngapain takut,” kata Hasto. (asr)

Share

Video Popular