- Erabaru - http://www.erabaru.net -

DPR Gulirkan Hak Angket KPK, Pansus Kepentingan atau Evaluasi DPR?

Erabaru.net – DPR sudah menggulirkan hak angket terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panitia Khusus (Pansus) yang digagas oleh DPR sudah dibentuk. Sebanyak tujuh fraksi sudah mengirimkan nama-nama dan sudah ditentukan pimpinan pansus dan anggotanya dalam rapat tertutup dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan sejumlah perkembangan terus terjadi setelah adanya fraksi-fraksi yang tadinya tak mengirimkan nama-nama, nyatanya berbalik badan mendukung Hak Angket KPK seperti PAN dan Gerindra.

Meski demikian, pembentukan dan hasil kinerja Pansus KPK dinilai tak akan bisa tuntas seperti pansus lainnya di DPR. Sebastian Salang memperkirakan pada akhiirnya Pansus KPK akan mengeluarkan rekomendasi dan berkakhir tanpa kejelasan.

Hal demikian dikarenakan, pembentukan pansus diwarnai dengan sejumlah kepentingan seperti menyelamatkan kepentingan pribadi dan kelompok. Apalagi jika dilihat dari komposisi anggota pansus dan pimpinan terdiri orang-orang berkaitan dengan perkara dengan kasus tengah dipersidangkan di Pengadilan.

Oleh karena itu, KPK diminta tak khawatir dengan keberadaan Pansus Hak Angket KPK yang digulirkan oleh DPR. KPK diminta fokus untuk fokus agenda pemberantasan korupsi yang tak boleh berhenti.

“DPR sudah biasa membuat pansus, lalu pansus itu berhenti di tengah jalan, sampai mengeluarkan rekomendasi lalu menguap begitu saja, itu biasa, menjadi catatan KPK jangan terpengaruh selama yakin mestinya jalan terus karena upaya pemberantasan korupsi tak boleh berhenti,” ujar Sebastian Salang.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Faridz menilai pansus yang dibentuk oleh DPR sebenarnya sudah ilegal dikarena paripurna pada 28 April 2017 lalu terkait keputusan pengguliran hak angket kepada KPK tak sesuai dengan Undang-Undang MD3.

“Karena proses sudah sejak awal cacat hukum maka proses pembentukan pansus hingga pemeriksaan itu akan bernilai cacat hukum,” katanya. Baca Selengkapnya 

Menurut Donald, dikarenakan sejak awal pembentukan pansus hak angket KPK sudah cacat hukum maka prosesnya serta pembentukan pansus tak akan berarti apa-apa karena kesimpulan dan keputusannya tak akan bernilai secara hukum.

Oleh karena itu, ICW menyarankan kepada KPK untuk tak mendatangi forum ilegal yang dibentuk oleh DPR. Bahkan sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK menyebutkan bahwa isu pansus akan melebar termasuk perkara yang sedang diselidiki oleh KPK.

ICW mengaskan, KPK tak boleh membocorkan hasil penyelidikan termasuk kepada DPR. Tak hanya itu, DPR Ri juga tak boleh intervensi atas proses penyelidikan yang dilakukan KPK, apalagi Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa disebut menerima uang dalam kasus E-KTP.

“Ini adalah pihak yang punya kepentingan dan KPK dilarang bertemu pihak kepentingan terkait perkara, sudah banyak alasan KPK untuk menolak untuk datang,” kata Donald.

Pada kesempatan lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa Panitia Khusus Hak Angket KPK hanya sebagai bentuk evaluasi terhadap KPK. Bahkan, partai politik juga biasa dievaluasi oleh rakyat dalam pemilu. Sehingga pada akhirnya setiap lembaga juga memerlukan evaluasi.

Atas Pansus ini, Hasto mengaku tak ada pesan khusus dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Hal demikian dikarenakan fraksi menjalankan sikap politik partai yang telah ditetapkan dalam kongres. PDIP meminta semuah pihak tak perlu khawatir atas resistensi terhadap lembaga KPK.

“Hak angket biasa dijalankan, hak angket pelindo dan lain. Kalau enggak ada persoalan ngapain takut,” kata Hasto. (asr)