Oleh Paul Huang

Warga Korea Utara yang berusaha melepaskan diri dari rezim Kim yang brutal melalui Tiongkok, semakin dipersulit oleh rezim Tiongkok dan justru dideportasi kembali, menurut laporan. Mereka yang dipaksa kembali menghadapi ancaman pemenjaraan, penyiksaan, dan bahkan eksekusi.

Human Rights Watch memperkirakan, pada bulan Juli dan Agustus saja Tiongkok telah menahan 41 orang Korea Utara yang mencoba melarikan diri dari negara asalnya dengan menyeberang ke Tiongkok, sebuah peningkatan tajam dari yang telah ditangkap sepanjang tahun sebelumnya yaitu 51 orang dalam rentang waktu mulai Juli 2016 sampai Juni 2017. Orang-orang yang melarikan diri dari Korea Utara tertangkap di berbagai lokasi di Tiongkok, dari perbatasan Korea Utara-Tiongkok sampai perbatasan Laos-Tiongkok di Propinsi Yunnan.

Fakta bahwa orang-orang Korea Utara tertangkap di Yunnan, berarti beberapa di antaranya melakukan perjalanan ribuan mil di dalam Tiongkok, sampai berjarak tidak jauh dari kebebasan di Laos, sebelum aparat keamanan Tiongkok menentukan nasib mereka.

Tindakan keras yang diintensifkan terhadap pelarian Korea Utara kemungkinan dimulai pada bulan Juli, karena Tiongkok telah menangkap sejumlah pemandu lokal yang membantu warga Korea Utara melewati Tiongkok. Ketika berita tentang tindakan keras tersebut menyebar, pemandu dan aktivis di dalam “jaringan penyelamatan” yang ada sekarang menjadi lebih enggan mengambil risiko, untuk membantu pelarian yang tidak mereka kenal, karena mereka takut dianggap pengkhianat oleh pemerintah Tiongkok.

Seorang tentara Korea Utara berjaga di atas kapal dengan penduduk setempat di Sungai Yalu dekat kota Sinuiju, di seberang kota Dandong, Tiongkok pada 9 Februari 2016. (JOHANNES EISELE / AFP / Getty Images)

Di antara 92 pelarian Korea Utara yang tertangkap sejak Juni 2016, hanya 46 yang masih berada dalam tahanan Tiongkok, dan sisanya telah dideportasi kembali ke Korea Utara, menurut Human Rights Watch. Rezim Korea Utara memberlakukan hukuman berat terhadap mereka yang berusaha melarikan diri dari negara tersebut. Sebagian besar akan dipenjara di kamp konsentrasi dan menghadapi penyiksaan serta pelecehan, beberapa di antaranya bahkan akan dieksekusi, menurut Human Rights Watch.

Deportasi para pengungsi Korut kembali ke Korea Utara telah diidentifikasi sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Protokol 1967 yang menyertainya. Tiongkok adalah negara yang ikut menandatangani keduanya. Pasal 33 Konvensi, yang juga dikenal sebagai prinsip non-refoulement, melarang negara-negara mengusir atau mengembalikan pengungsi dimana “nyawa atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau opini politik. ”

Rezim Tiongkok menganggap pengungsi Korea Utara hanya sebagai “migran ekonomi ilegal” daripada sebagai pengungsi atau pencari suaka. Terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang Korea Utara ini diakui secara internasional sebagai pengungsi yang akan menghadapi penganiayaan berat saat kembali ke Negara asalnya.

Korea Utara juga telah meningkatkan usaha sendiri untuk melakukan tindakan keras terhadap pembelotan. Dalam sebuah laporan baru-baru ini, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa 780 orang Korea Utara akhirnya mencapai Korea Selatan dengan selamat antara Januari dan Agustus, sebuah penurunan yang signifikan dari periode yang sama satu tahun sebelumnya, Telegraph melaporkan. (Jul)

Sumber: theepochtimes

Share
Kategori: HAM TIONGKOK

Video Popular