HONG KONG – Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, telah menolak permintaan tahun lalu untuk menyerahkan buronan ke dalam tahanan Amerika Serikat, atas perintah Tiongkok.

Dalam laporan tahunan tentang pusat keuangan Asia yang diterbitkan minggu ini, Departemen Luar Negeri mengatakan penolakan Oktober lalu adalah contoh pertama sejak bekas koloni Inggris tersebut kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997.

Hong Kong memiliki perjanjian ekstradisi formal dengan Amerika Serikat tetapi tidak dengan Tiongkok, meskipun yang terakhir telah menyerahkan tersangka kriminal atas dasar ad-hoc setelah melewati banyak tahun.

Penolakan itu “atas perintah pemerintah pusat (Tiongkok),” kata Departemen Luar Negeri, menambahkan bahwa buronan tersebut kemudian dibebaskan ke tahanan Tiongkok “atas dasar bahwa pemerintah pusat sedang memburu tindakan kriminal secara terpisah.”

Ia menambahkan, “Pemerintah pusat tidak memberikan informasi mengenai disposisi untuk kasus yang dimiliki sendiri tersebut.”

Pengaturan “satu negara, dua sistem” Hong Kong menjamin bahwa tingkat otonomi yang tinggi tidak dinikmati di Tiongkok daratan, termasuk sistem peradilan dan penegakan hukum yang independen.

Laporan AS tersebut tidak menyebutkan nama buronan, atau detail kejahatannya, tetapi media Hong Kong melaporkan bahwa orang tersebut adalah Iat Hong, seorang peretas komputer dan penduduk Macau yang dituduh oleh otoritas AS dengan tuduhan mencuri informasi rahasia dari firma hukum AS dan memperdagangkannya demi keuntungan .

Reuters tidak dapat segera melacak detail kontak untuk Hong.

Seorang juru bicara konsulat AS di Hong Kong tidak memberikan rincian lebih lanjut ketika dihubungi oleh Reuters, dan menolak untuk mengkonfirmasi apakah orang tersebut adalah Iat Hong.

Permintaan ekstradisi Hong telah ditolak, bagaimanapun, telah disebutkan di dalam surat Departemen Kehakiman AS tahun ini, dalam kasus korupsi terpisah AS yang melibatkan pengusaha dan mantan pejabat senior Hong Kong, Patrick Ho.

“Penerapan ekstradisi panjang dan rumit” untuk Hong ditolak setelah hampir 10 bulan persidangan di Hong Kong, kata surat tersebut.

“Hong … belum, dan tampaknya tidak akan pernah, diekstradisi,” tambahnya. Ho ditangkap saat berada di New York pada bulan November 2017. Departemen Kehakiman AS telah menuduhnya melakukan penyuapan dan pencucian uang.

Kantor Lam, dan Departemen Kehakiman AS, menolak memberikan komentar segera.

Anggota parlemen pro demokrasi Hong Kong, James To, mengatakan, kasus tersebut telah merusak kepercayaan publik terhadap otonomi Hong Kong dan mendesak pemimpin kota untuk menjelaskan keputusan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, para pemuda di Hong Kong telah menyatakan frustrasi atas apa yang mereka anggap sebagai pengaruh merayap otoritas Beijing atas budaya dan kebebasan kota tersebut.

Laporan AS juga menyebutkan tanda-tanda tentang melampaui batas yang diterapkan oleh otoritas Tiongkok daratan di Hong Kong.

“Otoritas pemerintah pusat … mengeluarkan pernyataan-pernyataan publik yang telah mencairkan kekentalan konsep ‘tingkat otonomi tinggi’ dan kebebasan yang direnungkan dalam Undang-undang Dasar,” katanya, mengacu pada konstitusi kota tersebut.

Misalnya, pada November 2017, Komite Kerja Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (NPCSC) mewajibkan Hong Kong untuk mengadopsi undang-undang agar memberlakukan penyalahgunaan terhadap bendera atau lagu kebangsaan Tiongkok sebagai tindak pidana.

Sebulan kemudian, laporan tersebut menunjukkan, NPCSC menyetujui rencana agen keamanan Tiongkok daratan untuk ditempatkan di stasiun kereta api berkecepatan tinggi yang sedang dibangun yang akan menghubungkan Hong Kong dengan kota-kota Tiongkok selatan. Hukum Tiongkok Daratan juga akan diterapkan di sana.

Ketua Partai Demokrat Wu Chi-wai, dalam wawancara dengan Radio Free Asia, menunjukkan bahwa rezim Tiongkok memiliki pendekatan yang berbeda terhadap Hong Kong sekarang.

“Mereka [rezim Tiongkok] biasa menggunakan kontrol melalui modal yang didukung komunis dengan cara yang jauh lebih di bawah tanah; mereka tidak pernah meletakkan semua kartu mereka di atas meja seperti ini sebelumnya,” katanya.

Wu mengacu pada insiden tertentu: pada 28 Mei, situs berita Hong Kong Free Press mengungkapkan bahwa kantor penghubung rezim Tiongkok di Hong Kong mengendalikan Sino United Publishing, salah satu konglomerat penerbitan terbesar Hong Kong. Perusahaan ini juga memiliki banyak toko buku di kota, termasuk Penerbitan Bersama (Joint Publishing).

“Pengambilalihan mereka atas Penerbitan Bersama, dan kesediaan mereka untuk menyuarakannya, dengan cara terbuka seperti itu dengan jelas menunjukkan bahwa pemerintah pusat bahkan tidak peduli tentang penyeberangan garis-garis tertentu ketika harus menghormati satu negara, dua sistem [kerangka] sekarang ,” Kata Wu.

ErabaruNews

Share

Video Popular