Pengadilan Hong Kong menghukum dua mantan anggota parlemen sampai empat minggu di penjara pada 4 Juni untuk sidang yang melanggar hukum di dalam badan legislatif, yang semakin menguras energi para aktivis politik lokal.
Hong Kong secara resmi merupakan bagian dari Tiongkok tetapi memiliki pemerintahan terpisah di bawah prinsip “satu negara, dua sistem”. Aktivis mengatakan hukuman para anggota parlemen tersebut adalah bukti lebih lanjut dari campur tangan Beijing yang meningkat sejak bekas koloni Inggris tersebut dikembalikan ke kedaulatan Tiongkok pada tahun 1997.
Baggio Leung (31tahun), dan Yau Wai-ching (26 tahun), bersama dengan tiga asisten, divonis bulan lalu karena insiden 2016 di mana keduanya menyerbu kamar legislatif setelah mereka dilarang mengambil kembali sumpah jabatan mereka untuk bertugas. Leung dan asistennya mengatakan mereka akan mengajukan banding atas hukuman mereka.
Setelah mereka mengkritik Beijing selama pelantikan mereka pada Oktober 2016, pemerintah Hong Kong menuduh mereka melakukan sumpah yang tidak sah, dan pengadilan mendiskualifikasi mereka dari jabatannya. Saat proses pengadilan sedang berlangsung, badan tertinggi di legislatif stempel karet Tiongkok, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, mengeluarkan penafsiran hukum tentang pengambilan sumpah jabatan yang mengundang protes oleh para pengacara Hong Kong.
Mantan menteri luar negeri Inggris, Malcolm Rifkind, menyebut hukuman penjara tersebut “gangguan yang sangat mendalam,” menurut siaran pers oleh LSM Hong Kong Watch yang bermarkas di London. “Bayangkan jika seorang Anggota Parlemen dikirim ke penjara karena melakukan protes di dalam Parlemen,” katanya.
Pemilu Yau dan Leung dua tahun lalu menandai puncak gerakan yang dipimpin oleh pemuda yang memperjuangkan kepentingan dan penentuan nasib sendiri untuk Hong Kong. Partai politik mereka, Youngspiration, muncul setelah protes “Gerakan Payung” pada tahun 2014, ketika sejumlah demonstran menduduki jalan raya utama selama lebih dari dua bulan menuntut hak untuk memilih rakyat. Khawatir dengan perbedaan pendapat itu, para pemimpin Beijing memperketat kontrol atas kota tersebut. (ran)
ErabaruNews
