Tiongkok mempertahankan kontrol ketat atas apa yang boleh dan yang tidak boleh dikatakan oleh warganya. Tetapi baru-baru ini telah terungkap bagaimana para dosen di ruang kelas Tiongkok sedang dimonitor secara ketat oleh rezim Tiongkok.

Xu Chuanqing, seorang profesor di Fakultas Teknik Sipil dan Arsitektur Universitas Beijing, diberikan hukuman administrasi pada bulan April untuk komentar yang dibuatnya selama pelajaran pada bulan September 2017 yang dianggap tidak pantas oleh otoritas univeristas, Kantor Berita Pusat Taiwan, Central News Agency (CNA) melaporkan pada 3 Juni.

Seorang mahasiswa di kelasnya memberi tahu otoritas sekolah tentang komentar Xu, di mana dia menyebut orang Tionghoa sebagai kelompok etnis yang lebih rendah, dan orang Jepang lebih unggul.

Xu kemudian membela ucapannya, menurut CNA, mengatakan bahwa kata-katanya diambil di luar konteks. Dia mengatakan pada saat itu dia memberi tahu para mahasiswa bahwa jika mereka tidak bekerja cukup keras, orang Jepang dapat melampaui orang Tiongkok di bidang tertentu.

Kasus Xu tentang seorang mahasiswa yang bertindak sebagai informan (pemberi informasi) terhadap dosennya sendiri bukanlah insiden satu-satunya. Pada bulan Mei, dokumen Departemen Pendidikan yang bocor mengungkapkan bahwa Di Jiehong, seorang profesor di Universitas Zhongnan di Wuhan, ibukota Provinsi Hubei di Tiongkok tengah, telah dikhianati oleh seorang mahasiswa. Dia dikabarkan telah mengkritik konstitusi Tiongkok, perusahaan milik negara, dan legislatif stempel karet, Kongres Rakyat Nasional (NPC), pada 25 April.

Komite Partai universitas telah mencopot keanggotaan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan mencabut kualifikasi mengajarnya.

Budaya informan ini telah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan di bawah Partai Komunis Tiongkok, kata You Zhaohe, mantan profesor filsafat di Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok di Beijing, dalam wawancara dengan The Epoch Times.

“Ketika saya masih kuliah, saya tahu ada informan, dan mereka ada di setiap kelas,” kata You. “Tetapi tidak ada yang tahu siapa orang-orang ini karena setiap orang dari mereka terlihat seperti rata-rata mahasiswa.”

Profesor You menjelaskan bahwa informan mahasiswa memiliki jalur komunikasi langsung dengan komite Partai sekolah, yang dilaporkan kepada petinggi lokal dalam birokrasi Partai. Tujuan memiliki budaya semacam itu di ruang kelas adalah agar rezim Tiongkok memegang cengkeraman yang kuat tentang apa yang bisa dikatakan dosen di dalam kelas, dan kemudian, apa yang dapat dipelajari mahasiswa di dalam kelas.

“Dosen hanya bisa mengajar dalam batas-batas yang ditetapkan oleh rezim Tiongkok dengan pemikiran dan dokumen ideologisnya,” kata You.

Pada Mei 2013, rejim Tiongkok mengeluarkan perintah internal kepada profesor universitas tentang “7 Hal yang Tidak Boleh Dibicarakan,” yang mencantumkan topik seperti hak sipil dan kebebasan pers untuk dilarang dalam diskusi kelas. Pada bulan yang sama, Kementerian Pendidikan Tiongkok mengeluarkan arahan pendidikan yang mencantumkan 16 rekomendasi untuk universitas di negara tersebut. Petunjuk tersebut menginstruksikan para profesor untuk mengikuti garis Partai dengan “memperkuat dan meningkatkan pemikiran ideologi dan politik dosen-dosen muda.”

Mengubah mahasiswa menjadi informan dimulai bahkan sebelum mereka memasuki pendidikan tinggi, kata Wang Jun, seorang peneliti dari Unirule Institute of Economics, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Beijing, dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times.

“Murid-murid sekolah dasar mulai saling menginformasikan satu sama lain, dan mereka didorong untuk melakukannya atas nama menjadi murid yang baik,” kata Wang. (ran)

ErabaruNews

Share

Video Popular

Ad will display in 10 seconds