HANOI – Protes nasional atas zona ekonomi baru bagi orang asing telah di luar kendali menjadi kekacauan di provinsi Binh Thuan di Vietnam tengah, di mana sentimen anti-Tiongkok merebak ketika orang-orang melemparkan batu-batu bata dan bom Molotov ke polisi.
Para demonstran tersebut, oleh ribuan orang di beberapa kota, telah terpicu oleh kekhawatiran bahwa rancangan undang-undang untuk mengembangkan zona ekonomi yang menawarkan sewa tanah hingga 99 tahun akan didominasi oleh para investor dari Tiongkok, tetangga Vietnam yang memiliki sejarah pantang menyerah.
Polisi telah menangkap 100 orang pada 11 Juni malam setelah menahan 102 orang sehari sebelumnya, meskipun tidak jelas berapa banyak yang telah dibebaskan.
Pemerintah Vietnam berjanji pada 12 Juni untuk menghukum “para ekstrimis” yang dikatakan telah memicu bentrokan-bentrokan dengan polisi.
Kementerian Keamanan Publik yang dikelola polisi mengatakan “para ekstrimis” telah melukai puluhan polisi, merusak kantor-kantor pemerintah, dan membakar kendaraan polisi.
Media pemerintah melaporkan pada 12 Juni bahwa ketegangan-ketegangan di provinsi Binh Thuan telah mereda.
Meskipun pihak berwenang sering mentoleransi demonstrasi, pengerahan-pengerahan melawan agresi-agresi dan pelanggaran-pelanggaran yang mewaspadai Tiongkok terhadap kedaulatan Vietnam merupakan tantangan bagi pemerintah, yang ingin menghindari kemarahan tetangganya yang memiliki kekuatan militer, politik, dan ekonomi yang semakin meningkat.
Di ibu kota Hanoi pada 10 Juni, polisi menahan lebih dari selusin demonstran selama pawai di mana beberapa orang memegang spanduk bertuliskan: “Tidak ada sewa tanah untuk Tiongkok bahkan untuk satu hari.”
Rencana zona ekonomi tersebut tidak mengkhususkan Tiongkok, tetapi kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok meningkatkan kehadirannya telah menciptakan kegelisahan di Vietnam. Pada tahun 2016, investasi Tiongkok meningkat dua kali lipat menjadi delapan persen dari total investasi langsung asing Vietnam. Negara Asia Tenggara tersebut juga telah menerima puluhan miliar dolar investasi dari Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Singapura.
Majelis Nasional akan mengeluarkan undang-undang untuk zona ekonomi akhir pekan ini tetapi memutuskan untuk menunda pemungutan suara sampai pertemuan berikutnya pada bulan Oktober. (ran)
ErabaruNews
