SYDNEY — Australia telah setuju untuk mendanai kabel internet bawah air dan pusat keamanan siber untuk Kepulauan Solomon, untuk mencegah rencana raksasa telkom Tiongkok, Huawei, yang dapat membahayakan keamanan internet Australia.

Pengaturan tersebut diumumkan pada 13 Juni dalam pernyataan bersama dari kedua pemerintah selama kunjungan ke Canberra oleh Perdana Menteri Solomon, Rick Houenipwela.

Houenipwela dikutip oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) mengatakan pekan lalu bahwa kontrak yang telah ditandatangani dengan Huawei pada 2017 telah dibatalkan karena “kekhawatiran yang diajukan” oleh Australia.

Sampai Australia masuk, Huawei telah merencanakan untuk meletakkan kabel-kabel untuk negara kepulauan Pasifik tersebut, yang pada akhirnya dapat memberikan akses perusahaan Tiongkok tersebut ke pusat broadband di Sydney. Para analis mengatakan hal itu akan meningkatkan “tanda bahaya” untuk keamanan internet Australia.

kabel internet bawah laut
Tanda untuk booth Huawei di Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol pada 22 Februari 2016. (Luis Gene / AFP / Getty Images)

“Saya tidak akan menguraikan masalah-masalah keamanan, itu tidak pantas,” kata Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop kepada para wartawan di Canberra. “Apa yang kami tawarkan kepada Kepulauan Solomon, dan mereka telah menerimanya, adalah alternatif dari tawaran itu, dan kami lebih murah.”

Pada bulan April, Australia dengan berhasil telah mengakhiri rencana Huawei dalam janjinya untuk menyediakan infrastruktur internet berkecepatan tinggi yang bergabung dengan Solomons dan Papua Nugini yang berdekatan melalui kabel bawah laut ke Sydney, telah menyisihkan sekitar AU$200 juta dalam anggaran bulan Mei untuk tugas tersebut.

Huawei telah menghadapi pengawasan dari otoritas keamanan di seluruh dunia dan terutama di Amerika Serikat, di mana ia adalah pokok bahasan dari penyelidikan 2012 mengenai apakah peralatannya memberikan kesempatan bagi spionase asing. Laporan tersebut menemukan bahwa Huawei memiliki hubungan yang mendalam dengan militer Tiongkok.

Perusahaan tersebut telah diblokir dengan alasan keamanan dari pekerjaan atas sistem broadband nasional Australia pada tahun 2012.

Jonathan Pryke, seorang pakar kebijakan luar negeri Kepulauan Pasifik pada Lowy Institute, sebuah lembaga think tank Australia, mengatakan langkah Australia juga telah mendorong mundur upaya-upaya diplomatik Tiongkok di kepulauan Solomon tersebut, salah satu dari enam negara di Pasifik tersebut memiliki hubungan resmi dengan Taiwan. Beijing bersikeras pada kebijakan “satu Tiongkok” yang menyangkal kedaulatan Taiwan dan telah menekan negara-negara untuk memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Taiwan sebagai pertukaran untuk investasi-investasi Tiongkok.

Hubungan antara Australia dan Tiongkok saat ini di bawah kecurigaan karena tindakan keras telah dimulai karena campur tangan asing dalam politik-politik Australia, menyusul laporan politisi lokal yang telah terpengaruh setelah menerima pendanaan dari para donor Tiongkok. (ran)

ErabaruNews

Share

Video Popular

Ad will display in 10 seconds