Tiongkok Mewajibkan Semua Perusahaan Publik Mendirikan Cabang Partai Komunis

Dalam upaya terakhirnya untuk semakin mempertahankan ideologi komunis di semua aspek masyarakat, Partai Komunis di Tiongkok kini mewajibkan agar semua perusahaan yang terdaftar di negara tersebut membentuk organisasi-organisasi Partai bagi para pegawainya.

Organisasi-organisasi partai dibentuk di tempat kerja untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan staf dan tempat kerja berada di garis Partai. Biasanya, mereka juga bertanggung jawab atas serikat pekerja karyawan tersebut.

Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok pada 15 Juni mengeluarkan seperangkat pedoman yang telah direvisi tentang manajemen perusahaan untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara publik, yang disebut “perusahaan-perusahaan dengan karakteristik Tiongkok,” sebuah acuan untuk bagaimana Partai tersebut mengacu pada aturan-aturannya sebagai “sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.

“Ia sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana Tiongkok telah mengijinkan keberadaan beberapa aspek kapitalisme dan ekonomi pasar meskipun buku acuan tentang komunisme mengecam elemen-elemen “borjuis” tersebut.

Panduan-pannduan ini mewajibkan agar “peraturan mengenai pekerjaan pendirian partai ditulis ke dalam piagam perusahaan tersebut” menegaskan fakta bahwa perusahaan-perusahaan swasta di Tiongkok masih berpartisipasi dalam mengungkapkan tuntutan-tuntutan Partai dan tidak benar-benar swasta, pribadi.

Tahun lalu, media pemerintah Tiongkok memperkirakan bahwa sekitar 70 persen dari 1,86 juta perusahaan swasta Tiongkok telah membentuk organisasi-organisasi Partai.

Bahkan perusahaan-perusahaan patungan asing tunduk pada aturan seperti itu. Sekitar 70 persen dari perusahaan-perusahaan yang didanai asing, atau 106.000, telah mendirikan cabang-cabang Partai, seorang pejabat dari Departemen Organisasi Partai, Qi Yu, mengatakan pada Oktober lalu di konklaf penting Partai, Kongres Nasional ke-19.

Saat perusahaan-perusahaan seringkali ingin menyenangkan rezim Tiongkok dan melakukan apa yang dikatakannya agar tidak terganggu, ekonom Tiongkok, Heianqi, mengatakan kesetiaan saja tidak cukup, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus baru-baru ini tentang kejatuhan beberapa konglomerat besar setelah Tiongkok rezim mencoba untuk menetapkan keberadaannya.

Misalnya, Wu Xiaohui, mantan ketua konglomerat asuransi terbesar di Tiongkok, Anbang, baru-baru ini dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, di tengah kampanye rezim Tiongkok untuk mengurangi risiko keuangan dan mengekang arus modal keluar. Anbang telah melakukan beberapa akuisisi luar negeri besar-besaran, termasuk hotel Waldorf Astoria di New York.

Sementara itu, miliarder dan pendiri Tomorrow Group, Xiao Jianhua, telah hilang, konon sedang diselidiki oleh pihak berwenang Tiongkok.

Ye Jianming, mantan ketua CEFC, salah satu konglomerat energi terbesar Tiongkok, juga sedang diselidiki. Semua eksekutif perusahaan-perusahaan ini konon memiliki hubungan dengan pejabat-pejabat kunci (utama) yang menjadi bagian dari faksi oposisi di dalam Partai Komunis tersebut.

“Bukan hanya karena Anda menjadi anggota Partai, Anda mengenakan pakaian ‘Tentara Merah’, dan memberi tahu Partai seberapa setianya Anda, Anda akan jelas dari penyelidikan-penyelidikan. Ketika [pemerintah pusat] ingin menyelidiki Anda, ia akan melakukannya sama saja,” kata He Qinglian kepada Voice of America dalam laporan 16 Juni.

He Qinglian mengacu pada berita terbaru di media Tiongkok tentang Pony Ma, CEO raksasa teknologi Tiongkok, Tencent, dan Liu Qiangdong, pendiri JD.com, situs e-retailer teratas di Tiongkok, muncul dalam seragam Pengawal Merah era Revolusi Kebudayaan dalam perjalanan ke Yan’an, markas besar Partai Komunis selama perang sipil Tiongkok. (ran)

ErabaruNews