EpochTimesId – Draft kesimpulan untuk KTT Dewan Eropa, yang akan dimulai pada 28 Juni 2018 mendatang resmi dibuat. Draft itu mengusulkan pembentukan pusat penampungan dan pemrosesan imigran di luar blok negara Uni Eropa tersebut.

Usulan itu disampaikan sebagai upaya untuk memecah kebuntuan pada kebijakan imigrasi yang mengancam integrasi Uni Eropa.

Dalam dokumen rancangan, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengusulkan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa menciptakan “platform disembarkasi regional”. Kamp transit tersebut akan dibuat di luar Uni Eropa, di mana permintaan suaka akan dinilai dan diolah sebelum pengungsi masuk ke Eropa.

“Platform seperti itu harus menyediakan pemrosesan cepat untuk membedakan antara para migran ekonomi dan mereka yang membutuhkan perlindungan internasional. Dan mengurangi insentif untuk memulai perjalanan yang berbahaya,” tertulis dalam draf pernyataan bersama tersebut.

Proposal secara luas dilihat sebagai upaya untuk menjembatani keretakan kebijakan imigrasi dan suaka negara-negara anggota, menjelang KTT Uni Eropa. Para pemimpin negara-negara anggota UE akan mencoba untuk menyetujui sebuah kebijakan migrasi bersama.

Perancis, Jerman, Italia, Austria dan negara-negara UE lainnya akan bertemu pada hari Minggu mendatang. Mereka akan mencoba dan menuntaskan perbedaan mereka dan menghindari kemungkinan deadlock karena perbedaan sikap, dalam KTT mendatang.

Yunani dan Bulgaria juga diharapkan menghadiri pertemuan hari Minggu, yang akan mengeksplorasi masalah gerakan sekunder. Yaitu, gerakan untuk bagaimana menghentikan arus migran ilegal bergerak di sekitar Uni Eropa setelah mengklaim suaka.

Selain usulan pusat suaka lepas pantai, draft pernyataan bersama juga menyerukan lebih banyak upaya untuk mencegah gerakan sekunder. Suatu perpindahan pengungsi dari satu negara UE tempat memohon suaka, ke negara UE lainnya.

Secara teori, pengungsi tidak dapat memilih negara mana yang memberikan suaka. Mereka bahkan dapat dikirim kembali ke negara terakhir, sebelum memasuki negara Uni Eropa. Sebuah proses yang disebut peraturan Dublin.

“Namun dalam praktiknya, sistem ini sangat bermasalah dan sulit dilaksanakan,” kata Susan Fratzke, seorang analis kebijakan di Lembaga Kebijakan Migrasi Inggris.

Fratze menambahkan bahwa sistem tersebut, saat ini tidak banyak mencegah imigran gelap untuk mengajukan klaim suaka di negara yang ingin mereka tuju.

“Secara teori itu menempatkan lebih banyak tekanan pada negara-negara anggota di perbatasan [dari Uni Eropa],” katanya.

Sementara, beberapa negara pedalaman Eropa juga mengeluh bahwa negara-negara perbatasan UE seperti Italia dan Yunani gagal mengelola perbatasan. Bahkan negara perbatasan mendorong pengungsi ke negara lain, (secara tidak langsung) dengan menunda (memperlambat proses) permohonan aplikasi para pengungsi.

Imigran turun dari kapal penyelamat Aquarius, setelah tiba di pelabuhan Valencia, Spanyol, 17 Juni 2018. (Kenny Karpov/SOS Mediterranee/Handout via Reuters/The Epoch Times)

Negara-negara Uni Eropa Timur, yang dipimpin oleh Polandia dan Hongaria, menolak untuk menjadi tuan rumah (tempat penampungan sementara) pengungsi. Eropa timur dipilih untuk meringankan beban di pesisir Italia dan Yunani, dan negara-negara kaya seperti Jerman di mana kebanyakan imigran ingin pergi.

Parlemen Hungaria pada hari Rabu (20/6/2018) menyetujui paket RUU yang mengkriminalisasi beberapa bantuan yang diberikan kepada imigran gelap. Mereka menentang Uni Eropa dan kelompok hak asasi manusia, yang menyebut tindakan itu sewenang-wenang dan tidak jelas.

Denmark dan Norwegia mengatakan mereka bekerja untuk menciptakan sebuah pusat di Kabul, Afghanistan. Anak-anak di bawah umur yang tidak didampingi oleh orang Afghanistan yang ditolak untuk mendapat suaka, dapat dikirim ke tempat tersebut.

Kanselir Austria, Sebastian Kurz, penentang keras imigran, mengatakan akan mendorong tindakan cepat pada kebijakan migrasi, pada hari Minggu. Dia menyatakan bahwa Austria mungkin akan melakukannya sendiri, untuk menciptakan pusat suaka di luar Uni Eropa jika kebuntuan berlanjut selama berbulan-bulan.

Pada pertemuan di Wina, Kurz dan Presiden Parlemen Eropa, Antonio Tajani meminta kontrol yang lebih kuat atas perbatasan eksternal Eropa. “Jika kita tidak dapat melindungi perbatasan kita, ini berarti akhir dari Eropa,” kata Kurz, menurut Politico.

“Eropa perlu memiliki kekuatan untuk membuat keputusan politik,” kata Tajani.

Platform disembarkasi (penampungan sementara) akan membutuhkan kerja sama dari Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Draf pernyataan bersama juga berisi seruan untuk alokasi dana yang lebih besar untuk kontrol perbatasan dalam anggaran jangka panjang Uni Eropa berikutnya.

Tusk merilis rancangan tersebut kepada para pemimpin Uni Eropa dan diharapkan untuk menindaklanjuti dengan serangkaian pertemuan dan seruan untuk menggalang dukungan menjelang KTT pekan depan. (Simon Veazey dan Reuters/Tom Ozimek/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

Share

Video Popular