Laporan-laporan media terbaru tentang taktik-taktik pemerintah Tiongkok untuk memadamkan protes telah mengungkapkan tingkat kebrutalan baru.
Dalam laporan 23 Juni, surat kabar Taiwan The Liberty Times mengungkapkan bahwa April lalu, polisi “anti-teror” SWAT di distrik Jing’an di Shanghai dikirim untuk menghentikan sebuah keluarga yang memprotes keputusan pemerintah setempat untuk menghancurkan rumah mereka.
Apakah untuk membuka jalan bagi proyek infrastruktur baru atau untuk mengembangkan kembali lahan tersebut, otoritas Tiongkok secara paksa menghancurkan rumah-rumah dan menuntut warga pindah ke tempat lain.
April lalu, seorang mahasiswa yang diidentifikasi sebagai Han Xiaofeng dan keluarganya menolak meninggalkan rumah mereka, sebagai protes atas pembongkaran yang direncanakan tersebut.
Polisi “anti-teror” SWAT kemudian tiba di rumah mereka dan memaksa masuk ke dalam, menurut seorang kerabat yang berbicara kepada Radio Free Asia (RFA). Keluarga tersebut mengangkat tangan mereka tanda menyerahkan diri, tetapi polisi menembak mereka secara langsung, membunuh paman dari pihak ibu Han, Ju Hailiang, dan melukai Han dan ibunya.
Kerabat itu menambahkan bahwa polisi menembak setidaknya 10 kali. Paman itu tidak segera dibawa ke rumah sakit. Pihak berwenang menunggu sekitar 20 menit sebelum memanggil ambulans. Ju meninggal di rumah sakit 21 hari kemudian.
Menurut RFA, otoritas Shanghai telah memberikan versi lain dari cerita tersebut: Han dan keluarganya melawan, melemparkan batu bata, botol kosong, dan benda-benda lain, yang memaksa polisi SWAT untuk melepaskan tembakan, kata pihak berwenang tersebut.
Mereka sejak itu menuduh Han, ibunya, dan ayahnya dengan tuduhan “membahayakan keselamatan publik,” sementara orang tuanya juga dituduh dengan “perilaku tak terkendali” (disorderly behavior). Han dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, diskors selama empat tahun.
Baru-baru ini, laporan media juga muncul tentang taktik-taktik kekerasan polisi untuk menekan para veteran militer yang memprotes di Tiongkok untuk mendapatkan manfaat kesejahteraan yang lebih baik. Para veteran di provinsi Guangdong, Sichuan, Hunan, Henan, dan Anhui, antara lain, telah menggunakan media sosial untuk melaporkan bahwa mereka telah dipukuli oleh preman-preman yang disewa oleh para pejabat setempat. Beberapa veteran membutuhkan perawatan rumah sakit setelah pemukulan-pemukulan tersebut.
Protes-protes serupa muncul kembali pada bulan Mei, dengan banyak veteran yang mengajukan petisi kepada pemerintah setempat untuk subsidi hidup yang memadai, bantuan dalam mencari pekerjaan, dan perawatan medis. Mereka juga cepat dibubarkan oleh badan-badan keamanan.
“Mereka telah di-PHK selama lebih dari satu dekade tanpa pendapatan apapun. Banyak yang tidak mampu membayar perawatan medis. Ketika mereka sakit, mereka hanya bisa menunggu untuk mati di rumah. Beberapa hanya memilih untuk bunuh diri,” kata seorang sumber kepada The Epoch Times dalam sebuah wawancara pada saat itu.
Setelah mendengar tentang serangan-serangan tersebut, para veteran di Kota Zhenjiang, Provinsi Jiangsu, memutuskan untuk berkumpul di jalan-jalan sebagai protes pada 24 Juni, menurut South China Morning Post.
Mereka segera dibubarkan oleh ratusan polisi bersenjata. (ran)
ErabaruNews
