Perekonomian Tiongkok telah berkembang pesat selama dekade terakhir, tetapi dalam tahun-tahun terakhir, fakta-fakta mengejutkan tentang bagaimana rezim Tiongkok telah melebih-lebihkan data telah menunjukkan bahwa kesehatan ekonomi Tiongkok telah dibesar-besarkan.
Pada 20 Juni, seorang pejabat Tiongkok mengungkapkan bahwa ribuan perusahaan Tiongkok telah mengirimkan angka-angka kinerja yang curang. Kadang-kadang, pihak berwenang Tiongkok adalah yang mendorong perusahaan-perusahaan ini untuk menggelembungkan angka-angka mereka, menurut Wang Dongming, wakil ketua komite tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), legislatif stempel karet Tiongkok.
Saat berbicara pada pertemuan kerja NPC, Wang melaporkan bahwa sejak 2017, sebanyak 1.195 perusahaan telah mengarang data bisnis yang mereka laporkan kepada pihak berwenang. Secara total, 2.051 perusahaan telah melaporkan data bisnis yang abnormal.
Perusahaan di tiga wilayah, Binhai, sebuah distrik di kota utara Tianjin; Kabupaten Kailu di Mongolia Dalam Tiongkok utara; dan Kabupaten Xifeng di Provinsi Liaoning, Tiongkok timur laut, ditemukan telah menggelembungkan data mereka dengan rata-rata 56, 10, dan 6,7 kali, masing-masing, menurut Wang.
Dia menambahkan bahwa beberapa perusahaan termotivasi untuk melaporkan angka yang meningkat karena dapat membantu mereka mendapatkan pinjaman yang lebih baik atau menghindari membayar pajak-pajak tertentu.
Otoritas lokal disalahkan karena mendorong kesalahan pelaporan data tersebut. Wang mengatakan beberapa pemerintah lokal menetapkan target penghasilan untuk perusahaan lokal, dan ketika perusahaan-perusahaan tidak dapat mencapai target-target tersebut, pejabat memanipulasi data dengan meminta perusahaan melaporkan angka palsu, atau dalam beberapa kasus, memalsukan data itu sendiri.
Selain itu, untuk menjaga penampilan bahwa pertumbuhan ekonominya “mantap”, beberapa pejabat lokal melaporkan angka-angka ekonomi yang semakin melambung untuk wilayah mereka dari tahun ke tahun.
Ini bukan pertama kalinya seorang pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah berbicara secara terbuka tentang data ekonomi yang telah digelembungkan. Pada Maret 2015, Dong Dasheng, mantan wakil auditor di Kantor Audit Nasional Tiongkok, secara terbuka mempertanyakan angka resmi PDB Tiongkok pada tahun 2014, yang merupakan tingkat pertumbuhan 7,4 persen.
Pada Desember 2015, media pemerintah Tiongkok, Xinhua, melaporkan bahwa para pejabat telah menggelembungkan data seperti pendapatan fiskal, pendapatan rumah tangga, dan angka PDB di provinsi Liaoning, Jilin, dan Heilongjiang, Tiongkok timur laut. Misalnya, di Heilongjiang, yang berbatasan dengan Rusia, pejabat lokal melebih-lebihkan angka investasi paling sedikit 20 persen.
Pada bulan Januari, para pejabat di Baotou, kota terbesar kedua di Mongolia Dalam Tiongkok utara, mengaku melakukan penambahan “palsu” terhadap pendapatan fiskal mereka. Angka-angka tersebut direvisi berkurang 50 persen, menurut Reuters.
Data ekonomi yang curang dapat menjadi keberhasilan dari transaksi-transaksi di industri real estat, yang telah booming di balik pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama bertahun-tahun. Menurut laporan pada bulan Desember 2017 oleh Reuters, penipuan hipotek tetap merupakan bahaya tersembunyi di Tiongkok, yang berpotensi mempercepat keruntuhan pasar perumahan.
Pada 21 Juni, surat kabar keuangan Tiongkok, National Business Daily, melaporkan bahwa sembilan bank besar yang dikelola negara melanggar aturan ketika memberikan pinjaman berjumlah sekitar 36 miliar yuan (sekitar $5,5 miliar) kepada perusahaan-perusahaan di industri real estat. Selain itu, tiga bank menggelembungkan simpanan tabungan mereka dengan total 4,5 miliar yuan (sekitar $693 juta). (ran)
ErabaruNews
