WASHINGTON — Departemen Keuangan AS sedang menyusun pembatasan-pembatasan yang akan menghambat perusahaan dengan setidaknya 25 persen kepemilikan Tiongkok dalam membeli perusahaan AS yang memiliki “teknologi penting secara industri,” seorang pejabat pemerintah menjelaskan masalah tersebut pada 24 Juni.
Pejabat tersebut, yang komentar-komentarnya cocok dengan laporan The Wall Street Journal, menekankan bahwa ambang batas kepemilikan Tiongkok dapat berubah sebelum pembatasan diumumkan pada 29 Juni.
Langkah tersebut menandai meningkatnya konflik perdagangan Presiden Donald Trump dengan Tiongkok.
Tarif barang-barang Tiongkok senilai $34 miliar, yang pertama dari total kemungkinan $450 miliar, akan berlaku pada tanggal 6 Juli atas keluhan-keluhan AS bahwa Tiongkok telah menyalahgunakan teknologi AS melalui peraturan-peraturan usaha patungan bersama, mengakuisisi perusahaan-perusahaan Amerika yang mengembangkan teknologi sensitif, dan kebijakan-kebijakan lainnya.
Pembatasan-pembatasan investasi Departemen Keuangan tersebut diharapkan untuk menargetkan sektor-sektor utama, termasuk beberapa yang dicoba untuk dikembangkan Tiongkok sebagai bagian dari rencana industri “Made in China 2025,” kata pejabat AS.
Di antara tujuan-tujuannya, rencana-rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tiongkok dalam teknologi informasi lanjutan, kedirgantaraan, rekayasa kelautan, farmasi, dan robotik, antara lain.
The Wall Street Journal juga mengatakan Departemen Perdagangan AS dan Dewan Keamanan Nasional mengusulkan kontrol ekspor “yang disempurnakan” untuk menjaga teknologi-teknologi agar tidak dikirim ke Tiongkok.
Juru bicara untuk Departemen Keuangan, Perdagangan, dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari pembatasan-pembatasan yang diusulkan tersebut.
Pejabat pemerintah mengatakan Departemen Keuangan akan meminta International Emergency Economic Powers Act tahun 1977 (IEEPA) untuk menyusun pembatasan-pembatasan tersebut.
Undang-undang tersebut memberi presiden wewenang yang memiliki pengaruh dan perubahan besar untuk membatasi aset-aset berdasarkan kekhawatiran keamanan nasional. IEEPA diminta secara luas setelah serangan 9/11 pada tahun 2001 untuk memutus pendanaan untuk jaringan-jaringan teroris.
The Journal mengatakan pemerintah akan melihat hanya pada kesepakatan baru dan tidak akan mencoba untuk membatalkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada, menambahkan bahwa pembatasan investasi yang direncanakan tersebut tidak akan membedakan antara perusahaan milik negara Tiongkok dan swasta. (ran)
ErabaruNews
