Washington – Beberapa tahun yang lalu, seorang presiden perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan menara sinyal seluler di Michigan, Amerika Serikat menghadapi sebuah masalah pelik. Perusahaan Tiongkok yang ikut tender pembangunan menara seluler di pedalaman Michigan yang terpencil mampu memberikan penawaran harga tender yang jauh di bawah harga pasar.

Penawaran harga yang diajukan perusahaan Huawei dan ZTE bahkan masih berada di bawah harga pembelian bahan-bahan yang diperlukan dalam pembangunannya. Perusahaan AS yang putus asa itu kemudian menemui anggota parlemen Michigan, Mike Rogers, untuk meminta bantuan. Wakil rakyat itu adalah mantan ketua Komite Intelijen DPR AS.

Perusahaan AS tersebut memang tetap kalah tender. Namun, masalah ini telah membangkitkan perhatian Mike Rogers, yang pernah bertugas di militer AS dan FBI.

Dia kemudian mencetuskan untuk dilakukan investigasi terhadap Huawei dan ZTE. Rogers juga mendesak DPR AS untuk menerbitkan Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA/Undang-Undang pertukaran dan perlindungan intelijen).

Pada 27 Juni 2018, Andy Keizer, mantan Asisten Mike Rogers menceritakan kisah yang dialami perusahaan AS tersebut dalam acara dengar pendapat yang diadakan oleh Komite Bisnis Kecil di Kongres AS.

Andy Keizer yang telah belasan tahun bertugas di Kongres mengatakan bahwa Huawei dan ZTE tunduk pada pengaturan (atau atas perintah) pemerintah Tiongkok. Mereka didatangkan ke AS untuk ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur di AS. (Zach Gibson/Getty Images)

“Huawei dan ZTE melakukan pekerjaan ini (infrastruktur) bukan untuk mencari keuntungan finansial, mereka berbeda dengan perusahaan Barat yang perlu tunduk pada akuntabilitas pemegang saham. Ini adalah rencana strategis pemerintah Tiongkok, untuk mengumpulkan informasi dari seluruh dunia. Tetapi hal yang mengerikan adalah, bahwa jika pada suatu ketika nanti terjadi konflik, mereka dapat saja mematikan saklar dan menciptakan kekacauan,” ujar Andy Keizer.

Saksi lain adalah David Linger, presiden Layanan IT dari Ohio. Linger mengambil sebuah perusahaan aksesoris derek di Cincinnati sebagai contoh untuk mengilustrasikan pentingnya keamanan cyber bagi usaha kecil.

David Linger, presiden Layanan IT dari Ohio. (Zach Gibsob/Getty Images)

Penjualan domestik perusahaan aksesori tersebut meningkat 400 persen dalam tiga tahun. Departemen Perdagangan AS juga memberikan penghargaan terhadap kinerja ekspornya yang luar biasa di tahun 2017.

Namun, pada awal tahun ini, perusahaan menjadi sasaran kelompok penipuan dan pengelabuan (phishing). Sistem email perusahaan diserang, meniru identitas pelanggan untuk mengirim faktur dan menipu dana hingga 200.000 dolar AS uang pembayaran asesoris.

Pukulan keras ini fatal bagi usaha kecil dengan hanya 20 orang karyawan. Untuk menjaga operasi perusahaan kembali normal, pemilik terpaksa menanggung rasa sakit dengan memberhentikan empat karyawan lama.

Menurut survei tahun 2015, 98,5 persen dari 251.700 perusahaan manufaktur di Amerika Serikat adalah usaha kecil dengan tenaga kerja di bawah 500 karyawan. Tiga perempat dari mereka memiliki tenaga kerja kurang dari 20 orang.

Sebuah survei perusahaan manufaktur di Ohio menemukan bahwa hanya 12,51 persen perusahaan memiliki konsep keamanan jaringan. Dan hanya 4,48 persen perusahaan yang memiliki pengujian keamanan jaringan.

“Saya tidak percaya bahwa usaha kecil akan tertarik atau dengan sengaja membeli produk yang berisiko tinggi. Apalagi kalau itu dapat membahayakan keamanan nasional. Tapi masalahnya adalah usaha kecil itu tidak tahu bahwa mereka sedang menggunakan jasa atau produk yang disediakan oleh perusahaan yang berbahaya,” ujarnya.

“Pemilik usaha kecil tidak berkewajiban untuk memahami hal ini. Tetapi melakukan bisnis dan mempekerjakan karyawan yang rajin untuk menghasilkan produk atau jasa yang memuaskan pelanggannya,” ujar Steve Chabot, ketua Komite Usaha Kecil dalam sidang dengar pendapat.

“Ketika kita berbicara tentang ancaman terhadap keamanan nasional-yaitu, perusahaan seperti ZTE-ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah federal untuk melindungi rakyat dan usaha kecil Amerika. Oleh sebab itu, melalui penyelidikan yang berlangsung bertahun-tahun, memutuskan ZTE dilarang bisnis di Amerika Serikat mulai bulan April (2018) ini,” sambung Chabot.

Steve Chabot. (Zach Gibson/Getty Images)

Senat AS dengan 85 suara mendukung dan 10 suara menentang, akhirnya mempertahankan diberlakukannya sanksi yang diatur dalam ‘National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019’ (Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Fiskal 2019).

Selain itu, Pusat Keamanan Cyber Nasional Inggris juga mengeluarkan proposal pada bulan April lalu. Mereka memperingatkan industri telekomunikasi negaranya agar tidak menggunakan peralatan dan jasa layanan dari ZTE. (ET/Sinatra/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

Share

Video Popular