Tiongkok akan mengambil tindakan untuk mengekang penghindaran pajak dan mengendalikan tingkat upah yang “tidak masuk akal” dalam industri film, media pemerintah Tiongkok, Xinhua, melaporkan pada 27 Juni, mengutip pemberitahuan yang dikeluarkan oleh regulator film dan pajak Tiongkok.

Dijelaskan praktik-praktik pembayaran pajak ilegal, termasuk penyusunan kontrak-kontrak palsu untuk memalsukan laporan penghasilan, mendorong biaya produksi film meningkat dengan cepat, merusak kualitas produk secara keseluruhan, dan merusak industri film Tiongkok, sekarang bernilai $8,6 miliar.

Standar-standar baru perlu diformulasikan untuk pembayaran yang diberikan kepada para pemain, dengan gaji tidak diizinkan melebihi 40 persen dari total biaya produksi, katanya. Pembayaran untuk para bintang artis harus berjumlah tidak lebih dari 70 persen dari total biaya upah.

Pemberitahuan tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas skandal yang meletus sebulan yang lalu, ketika Cui Yongyuan, pembawa acara talk show TV terkenal, menuduh Fan Bingbing, seorang aktris film terkenal Tiongkok, menyembunyikan penghasilannya yang sebenarnya dengan kontrak-kontrak palsu.

Insiden tersebut mengungkapkan skema penggelapan pajak yang meluas di industri film Tiongkok, yang menyebabkan pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan.

Tiongkok mengatakan awal bulan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan penghindaran pajak di industri film dan televisi negara tersebut setelah serangkaian nama terkenal dituduh telah menandatangani kontrak-kontrak palsu.

Pemberitahuan itu dikeluarkan bersama oleh regulator pajak Tiongkok, serta Departemen Publisitas Pusat negara, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan Administrasi Pajak Negara.

Di Sina Weibo, Twitter yang setara dengan Tiongkok, beberapa netizen telah mempertanyakan apa yang benar-benar dapat dicapai oleh pemberitahuan tersebut.

“Mengapa tidak ada pemberitahuan yang dikeluarkan bersama oleh biro keamanan, kantor kejaksaan tinggi di negara itu, dan lembaga antikorupsi? Saya merasa sepertinya [penguasa] hanya melakukan formalitas untuk menenangkan kemarahan orang-orang,” tulis seorang netizen dari Provinsi Yunnan, Tiongkok selatan. (ran)

Share

Video Popular