oleh Qin Yufei

Parlemen Australia dengan suara mayoritas mendukung meloloskan undang-undang untuk memerangi intervensi asing.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan bahwa undang-undang ini diperlukan untuk menghentikan intervensi Partai Tiongkok komunis (PKT) dan negara-negara lain terhadap pemerintah, media dan universitas di Australia.

Bloomberg melaporkan bahwa undang-undang baru telah memperberat hukuman untuk pelaku spionase, mengharuskan individu dan organisasi yang mewakili kepentingan luar negeri untuk mendaftarkan diri, dan mengungkapkan hubungan mereka dengan pihak luar negeri yang berkepentingan.

RUU itu resmi telah lolos menjadi UU dengan suara 39 setuju dan 12 suara menolak.

Kongres AS juga telah memperkenalkan undang-undang serupa yang memaksa pemerintah untuk melaporkan upaya Tiongkok komunis untuk mempengaruhi politik Amerika.

Negara-negara Barat lainnya juga dalam waktu dekat segera mengembangkan aturan pengawasan terhadap intervensi asing.

Undang-undang ini mungkin menjadi pemicu ketegangan baru dalam hubungan diplomatik Tiongkok – Australia.

Hubungan kedua negara memburuk sejak Turnbull menuduh organisasi-organisasi afiliasi Partai Komunis Tiongkok mencoba mempengaruhi urusan nasional Australia dan mengusulkan RUU kontra-intervensi.

Dalam dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama Australia, yang terbesar dalam pemasokan pelajar asing dan sumber pendapatan pariwisata.

Untuk menggolkan undang-undang intervensi pihak asing, Turnbull pada bulan Desember tahun lalu mengutip sebuah laporan yang mengatakan bahwa seorang anggota parlemen Australia menerima uang suap dari seorang pengusaha Tiongkok dan mengatakan kepada pengusaha tersebut bahwa badan intelijen Australia sedang memantau percakapan teleponnya.

Hal yang paling membakar emosi Tiongkok adalah Turnbull bahkan menggunakan bahasa Mandarin mengatakan : “Bangkitlah Rakyat Australia” ia mengimbau rakyat Australia untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Undang-undang baru Australia selain memperberat hukuman terhadap pelaku spionase, juga telah memperluas definisi spionase.

Amerika Serikat segera menindaklanjuti

Andrew Colvin, komisaris kebijakan federal Australia menyambut baik undang-undang baru tersebut, ia mengatakan bahwa kegiatan (intervensi) orang asing (di Australia) telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Amerika Serikat yang memiliki kekhawatiran yang sama dengan Australia, termasuk isu militerisasi Tiongkok di Laut Selatan dan investasi di bidang industri sensitif, segera menindaklanjuti dengan tindakan legislatif.

Anggota Kongres AS Chris Smith mengatakan pada hari Senin bahwa Tiongkok komunis berusaha untuk mempengaruhi urusan AS melalui pengawasan.

Ia mengatakan, demi mencapai hasil penetrasi, Tiongkok telah mengerahkan segala kemampuannya. “Itu terjadi di seluruh Eropa, seluruh Amerika Latin, seluruh Afrika, itu juga terjadi di Australia, tidak diragukan lagi.”

Pada awal bulan Juni, Chris Smith bersama kelima orang anggota parlemen lainnya meluncurkan RUU DPR yang meminta pemerintahan Trump menyerahkan laporan tentang upaya Tiongkok komunis untuk mempengaruhi politik AS kepada Kongres, “Termasuk upaya menyuap pemerintah AS atau lembaga non-pemerintah atau individu”, RUU itu akan dijadikan undang-undang melalui pemungutan suara yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ini.

John Blaxland, direktur Pusat Penelitian Pertahanan Strategis di Universitas Nasional Australia mengatakan, pejabat Tiongkok  mungkin tidak nyaman dengan undang-undang baru Australia ini karena khawatir ditiru oleh negara-negara Barat lainnya. (Sin/asr)

Share

Video Popular