Canberra – Australia dan Selandia Baru akan menandatangani perjanjian keamanan yang lebih komprehensif dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Perjanjian itu untuk mencegah intervensi militer dari Tiongkok dan Rusia di wilayah Pasifik.

Pejabat senior dari Selandia Baru dan Australia pada bulan Juni 2018 lalu memutuskan untuk menandatangani perjanjian keamanan yang lebih komprehensif dalam Forum Kepulauan Pasifik. Forum itu akan digelar pada September 2018 mendatang.

Perjanjian baru tersebut meliputi sejumlah isu seperti pertahanan, hukum dan ketertiban, serta bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana antar negara kepulauan Pasifik.

Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Australia, Concetta Fierravanti-Wells, mengatakan kepada ‘The Australian’ bahwa Deklarasi Keamanan Regional Biketawa Plus yang baru adalah kerangka penting. Itu merupakan kerangka penting untuk memandu para anggota Forum Kepulauan Pasifik, termasuk Australia dan organisasi regional lainnya untuk menanggapi bentuk-bentuk ancaman baru dan bekerja sama dalam menangani prioritas khusus di bidang keamanan.

Forum Kepulauan Pasifik didirikan pada Agustus 1971. Ketika didirikan, forum itu bernama ‘Forum Pasifik Selatan’. Nama itu diubah pada Oktober 2000.

Anggota forum regional itu termasuk banyak negara kepulauan di Pasifik. Kantor sekretariat forum terletak di Suva, Fiji.

Pada tahun 2000 terjadi kudeta di Fiji, ketegangan di Kepulauan Solomon pun meningkat, dan para pemimpin negara-negara Pasifik mencapai Deklarasi Biketawa. Atas dasar deklarasi ini, Selandia Baru dan Australia bermaksud untuk memperluas masalah kerjasama di samping keamanan regional, termasuk keamanan lingkungan.

Pemerintahan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mencatat niat Tiongkok untuk melakukan intervensi terhadap negara-negara kepulauan Pasifik dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok disebut ingin memperluas pengaruh politiknya di wilayah tersebut melalui bantuan keuangan, pelatihan, dan operasi gabungan.

Parlemen Australia bulan lalu telah mengesahkan undang-undang untuk pencegahan intervensi negara-negara lain, termasuk Tiongkok, dalam pemilihan umum di Australia. UU itu juga mencegah adanya intervensi asing dalam keputusan politik.

Bulan lalu, pemerintahan Malcolm Turnbull juga melakukan pertemuan dengan Vanuatu. Pertemuan itu dalam rangka untuk bersama-sama mencegah Tiongkok membangun fasilitas militer di negara tersebut.

Sebelumnya, Australia telah menandatangani perjanjian keamanan bilateral dengan Kepulauan Solomon, Tuvalu dan Nauru. Dan, Menteri Pertahanan Marise Payne mengadakan pembicaraan militer di Tonga dan Kepulauan Solomon bulan lalu.

Tahun ini militer Vanuatu, Fiji, Tonga, Samoa, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon akan terlibat dalam latihan militer ‘Indo-Pacific Endeavour 18’ untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan.

Pemerintah Australia baru-baru ini telah menyetujui pemasangan kabel internet bawah laut yang menghubungkan Papua Nugini dengan Kepulauan Solomon sepanjang 4.000 kilometer. Proyek yang menelan biaya 136 juta dolar AS itu guna mencegah campur tangan Huawei dalam pembangunan infrastruktur tersebut. (Wu Ying/ET/Sinatra/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

Share

Video Popular