KUALA LUMPUR – Malaysia sedang menyelidiki apakah bagian dari pinjaman dari sebuah bank milik negara Tiongkok untuk proyek senilai $2,3 miliar digunakan untuk membayar kembali dana investasi negara yang penuh skandal, seorang pejabat kementerian keuangan mengatakan kepada Reuters.
Proyek-proyek untuk membangun dua jaringan pipa ditandatangani pada tahun 2016 oleh pemerintahan mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, yang merayu investasi Tiongkok tetapi digulingkan dalam pemilihan Mei di tengah tuduhan-tuduhan korupsi pada dana tersebut, yang disebut 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
Najib, yang didakwa sehubungan dengan penyelidikan tersebut, membantah melakukan kesalahan. Dia mengaku tidak bersalah pada 4 Juli.
Financial Times pertama kali melaporkan kaitan antara 1MDB dengan pinjaman dari Bank Ekspor-Impor Tiongkok (EximBank) tersebut, yang dikeluarkan untuk proyek-proyek pipa.
Pinjaman diberikan kepada Suria Strategic Energy Resources (SSER), anak perusahaan dari kementerian keuangan Malaysia yang mengawasi dua jaringan pipa tersebut.
SSER telah menginstruksikan kontraktor China Petroleum Pipeline Bureau (CPPB) untuk menangguhkan pekerjaan jaringan pipa tersebut pada 4 Juli, kata sumber kementerian keuangan, yang menolak untuk diidentifikasi.
Sumber tersebut menambahkan bahwa Malaysia sedang mengupayakan kerja sama rejim Tiongkok dalam penyelidikan atas pinjaman tersebut, sambil menyelidiki apakah dana yang diinvestasikan dalam proyek-proyek saluran pipa tersebut dapat dipulihkan kembali.
Seorang juru bicara kementerian, ditanya tentang pinjaman untuk proyek-proyek dan 1MDB tersebut, menolak berkomentar.
EximBank dan CPPB tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Pemerintah Malaysia yang baru, yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad, telah mengungkapkan dalam beberapa minggu terakhir bagaimana pemerintahan Najib menggunakan agen-agen federal dan uang pemerintah untuk keluar dari kesulitan 1MDB yang didominasi utang tersebut, yang sedang diselidiki setidaknya di enam negara.
Bulan lalu, Menteri Keuangan Lim Guan Eng telah mengajukan pertanyaan atas pembayaran-pembayaran untuk proyek-proyek pipa ke CPPB.
Dia mengatakan pemerintah Najib telah membayar sekitar $2 miliar, atau 88 persen dari nilai total proyek, meskipun jaringan pipa kurang dari 15 persen yang selesai.
Sejak menjabat, Mahathir berjanji untuk meninjau proyek-proyek besar yang disepakati oleh pemerintahan Najib yang dijangkiti skandal, dengan mengatakan mereka tidak menguntungkan negara secara ekonomi.
Pekerjaan di East Coast Railway Link (ECRL) senilai $20 miliar, yang akan menghubungkan beberapa bagian Malaysia, dihentikan pada 4 Juni. Proyek ini merupakan bagian penting dari prakarsa Belt and Road Initiative dari Tiongkok, rencana ambisius rezim Tiongkok untuk memperluas pengaruh geopolitiknya melalui kemitraan dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Beijing secara khusus fokus pada negara-negara Asia Tenggara.
Mahathir telah vokal tentang kekhawatiran bahwa proyek-proyek dengan Tiongkok dapat menyebabkan Malaysia dalam utang serius.
Pada bulan Mei, Mahathir mengumumkan bahwa Malaysia akan mengundurkan diri dari proyek rel kecepatan tinggi yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Singapura. Perusahaan-perusahaan Tiongkok termasuk di antara mereka yang mengincar kontrak untuk membangun, mengoperasikan, dan membiayai kereta api dan aset-aset jalur kereta api tersebut.
Sumber kementerian keuangan mengatakan ECRL dan dua proyek pipa itu ditangguhkan menunggu pembicaraan tingkat tinggi dengan Tiongkok untuk menegosiasikan kembali persyaratan proyek-proyek tersebut.
Pejabat Malaysia dan Tiongkok sedang dalam pembicaraan untuk Mahathir mengunjungi Beijing segera, sumber mengatakan kepada Reuters pada 5 Juli. (ran)
ErabaruNews
