Erabaru.net. Akhir-akhir ini publik diramaikan dengan kisruh sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbagai jenjang pendidikan mulai SD/SMP/SMA. Walaupun tak semua di daerah bermasalah, ada kendala yang terjadi sejak awal pendaftaran hingga kemudian menjadi objek paling banyak yang diadukan oleh masyarakat ke Ombudsman Jakarta Raya.

Seperti kasus situs PPDB Kota Cilegon, Banten yang akhirnya tak bisa diakses beberapa waktu. Bahkan orangtua calon mengelar aksi unjuk rasa, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (09/07/2018) memprotes terjadinya kekacauan pada sistem ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam rilis Rilis Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya menyatakan sistem dibuat sebagai langkah perubahan dalam pemerataan sistem pendidikan di Indonesia.

“Zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dari upaya kita melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan. Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelumnya maupun yang akan datang,” kata Mendikbud dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (25/06/2018).

Menurut Muhajir, sistem zonasi sebagai bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Adapun rayonisasi, kata dia, lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Muhajir menambahkan, seandainya masih ada seleksi, maka bukan untuk membuat rangking untuk masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan. “Sehingga tidak berpengaruh pada hak siswa untuk masuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya,” jelasnya.

Menurut Mendikbud, manfaat PPDB Kali ini di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Lebih jauh Muhajir optimis sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Di tahun kedua penerapan sistem zonasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berharap agar pelaksanaan PPDB dapat mengedepankan prinsip akuntabilitas, obyektivitas, transparansi, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

“Jangan sampai ada praktik jual beli kursi. Dan jangan ada pungutan liar. Penerimaan siswa baru jangan dijadikan momentum untuk memungut yang macam-macam. Apalagi dijadikan alat tawar agar anak diterima di sekolah tertentu,” tegas Mendikbud dikutip dari situs resmi Kemdikbud.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan pelaksanaan PPDB dapat menggunakan metode dalam jaringan online maupun manual. Walaupun demikian, sistem online direkomendasikan  untuk mencegah campur tangan yang bermacam-macam dari berbagai pihak yang mengganggu proses dan integritas PPDB.

Berikut kutipan Permendikbud No 14/2018 tentang PPDB :

Sistem Zonasi

Pasal 16

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:

  1. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
  2. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

(4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.

(5) Bagi Sekolah yang berada provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

(6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

 1. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan

2. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. (asr)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds