Erabaru.net. Surat edaran BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bernomor HK.06.5.51.511.05.18.2000/2018 tentang “Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya”.resmi melarang iklan susu kental manis (SKM) disamakan dengan produk susu untuk bayi. Pasalnya, produk ini lebih dominan mengandung gula. Bahkan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mempersoalkan penggunan istilah susu pada produk kental manis ini.

Seperti apakah perjalanan kental manis di Indonesia? Data Kementerian Perindustrian menyebutkan, kehadiran produk SKM di Indonesia dapat dirunut sampai pada masa pra-kemerdekaan.

Menurut Kemenprin, pada awal mulanya, SKM masuk ke Indonesia pada tahun 1873, yaitu melalui impor SKM merek Milkmaid oleh Nestlé yang kemudian dikenal dengan nama Cap Nona dan selanjutnya pada tahun 1922 oleh De Cooperatve Condensfabriek Friesland yang sekarang dikenal dengan PT Frisian Flag Indonesia dengan produk Friesche Vlag.

Pada akhir tahun 1967, Indonesia mulai memproduksi SKM pertama kalinya melalui PT Australian Indonesian Milk atau atau yang saat ini dikenal dengan nama PT Indolakto, diikuti oleh PT Frisian Flag Indonesia pada tahun 1971 di pabriknya yang terletak di Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan diikuti oleh PT Nestlé Indonesia pada tahun 1973 oleh pabriknya di Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, industri SKM terus berkembang hingga sekarang.

Kemenperin mencatat, seiring dengan konsumsi produk SKM yang terus naik, industrinya juga terus tumbuh berkembang. Saat ini, kapasitas produksi pabrik SKM di dalam negeri mencapai 812 ribu ton per tahun. Sementara nilai investasi di sektor usaha ini telah tembus di angka Rp5,4 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.652 orang.

Kini Surat edaran BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bernomor HK.06.5.51.511.05.18.2000/2018 resmi dikeluarkan mengatur produk ini agar tak menggunakan bayi sebagai model dalam iklan. Ini dikarenakan bayi dinilai tak layak mengonsumsi produk ini apalagi sebagai pengganti ASI.

Kepala BPOM Penny K. Lukito mengajak semua masyarakat, media, pemerintah memberikan informasi yang bermanfaat berbasiskan pengetahuan, sehingga membuat seluruh lapisan masyarakat menjadi teredukasi.

Menurut dia, BPOM dalam hal ini selalu melakukan pengawasan produk sebelum beredar (pre-market) dan kemudian saat produk telah beredar (post-market), untuk memastikan bahwa produk yang beredar sesuai dengan standar yaitu aman, bermutu, dan bernutrisi.

Kepala BPOM menegaskan SKM merupakan produk yang mengandung susu yang digunakan sebagai pelengkap sajian, bukan produk susu yang digunakan sebagai asupan pemenuhan nutrisi gizi terutama kepada bayi, apalagi pengganti ASI.

Lebih rinci Kepala BPOM mengungkapkan dalam pengawasan post-market yang dilakukan oleh BPOM, ditemukan adanya beberapa iklan dan label dengan persepsi yang salah disampaikan oleh pihak produsen.

“BPOM kemudian melakukan revisi peraturan yang ada dengan lebih melengkapi, sehingga ada informasi dan edukasi kepada masyarakat. SE ini mengisi kekosongan regulasi yang sedang berproses yaitu rancangan Perka BPOM tentang label dan iklan,” tambahnya di Jakarta, Senin (09/07/2018).

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan pada dasarnya inti dari surat edaran tersebut untuk melindungi konsumen, terutama anak-anak, dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

Menurut Tulus, YLKI memberikan apresiasi atas upaya Badan POM untuk meningkatkan perlindungan konsumen via surat edaran tersebut.Apalagi, istilah SKM, memang bisa menyesatkan konsumen, sehingga kata susu patut dihilangkan. Termasuk upayanya mengatur visualisasi iklan SKM yang bisa menjerumuskan konsumen anak-anak, remaja bahkan dewasa.

Meski demikian, YLKI meminta Badan POM tak hanya tebang pilih dan dituntut melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap produk secara keseluruhan. Pasalnya, kata Tulus, banyak sekali produk makanan dan minuman kemasan/bermerk, yang juga berkarakter sama dengan produk SKM.

“Seperti minuman sari buah atau jus, klaimnya dan ilustrasinya seolah penuh dengan kandungan buah/sari buah. Tetapi isinya lebih banyak kandungan gula daripada sari buahnya. Hal seperti ini harus segera ditertibkan oleh Badan POM, sebagaimana produk SKM,” kata Tulus dalam siaran persnya.

Tulus berkata jika Badan POM hanya terfokus pada produk SKM semata, YLKI menduga Badan POM terjebak pada “perang dagang” dan persaingan tidak sehat antar produsen susu. Sebab informasi yang diperoleh YLKI bahwa mencuatnya polemik produk SKM karena adanya perang dagang antara produsen susu bubuk, yang produk kurang berkembang dan produk SKM dijadikan “tersangka”.

“Jika fenomena ini benar, maka kebijakan tersebut menjadi tidak sehat,” pungkasnya. (asr)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds