Lembaga Think Tank Liberal di Tiongkok Bagai Duri Dalam Daging

Staf di sebuah lembaga think tank Tiongkok baru-baru ini dihalangi masuk kantor mereka dalam upaya yang jelas untuk membungkam mereka.

Unirule Institute of Economics langka di antara lembaga think tank di Tiongkok: Ia adalah independen dari Beijing dan telah kritis terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah pusat. Mayoritas lembaga think tank dijalankan oleh negara atau berafiliasi dengan otoritas lokal.

Bulan lalu, Unirule menerbitkan laporan tentang perusahaan milik negara. Kesimpulannya adalah bahwa meskipun mendapat dukungan keuangan dari pemerintah pusat, banyak yang terus beroperasi pada kerugian, menurut Voice of America.

Didirikan pada tahun 1993 oleh ekonom liberal Mao Yushi, Unirule telah mengetahui dirinya di garis bidik dari pemerintah Tiongkok sebelumnya.

Pada tahun 2005, seorang anggota staf menerbitkan sebuah artikel yang mendukung privatisasi lebih lanjut dari perusahaan milik negara. Lembaga think tank tersebut kemudian kehilangan izin operasi yang telah disetujui pemerintah.

Pada Januari 2017, kantor sensor internet Beijing menutup situs web Unirule dengan alasan tidak pernah mendapatkan lisensi. Akun-akun media sosial para anggota staf utama di WeChat dan Weibo juga telah dihapus.

Pada bulan Mei, institut tersebut dilarang mengadakan seminar selama acara forum di Beijing tentang proyek investasi luar negeri One Belt,One Road dari Tiongkok menurut laporan oleh South China Morning Post (SCMP). Para anggota staf tiba di kantor mereka dan menemukan bahwa pintu depan terkunci dan tombol lift ke lantai mereka dinonaktifkan.

Pada bulan Oktober, Unirule akhirnya dipaksa untuk mengosongkan kantornya, yang menempatkan mereka di alamat mereka saat ini di lingkungan perumahan di Beijing.

Namun pada 10 Juli, pemilik properti kantor mereka saat ini mengelas dua gerbang keamanan di pintu masuk kantor Unirule, menjebak mereka yang bekerja di dalam, menurut direktur Unirule, Sheng Hong, yang menceritakan peristiwa tersebut di Weibo, sebuah platform yang mirip dengan Twitter, dan situs web think tank. Postingan Weibo-nya segera dihapus oleh sensor internet.

Unirule Institute of Economics lembaga think tank cina tiongkok
Staf unirule terjebak di dalam kantor mereka setelah pemilik properti mengunci gerbang keamanan di depan pintu masuk. (Screenshot via Radio Free Asia)

Staf tersebut terperangkap di dalam selama lebih dari satu jam. Agen-agen yang mewakili pemiliknya hanya membuka pintu setelah staf Unirule menelepon polisi, menurut SCMP.

“Pihak berwenang tidak ingin [untuk mentolerir] suara yang berbeda, tetapi mereka tidak ingin secara kasar menghentikan kami, karena itu akan membuatnya terlihat terlalu mengerikan,” kata Sheng kepada SCMP.

Keesokan harinya, para anggota staf pergi bekerja dan menemukan bahwa gerbang keamanan digembok dan mereka dicegah masuk kantor mereka.

Sengketa properti dimulai pada awal Maret ketika pemilik bangunan memberi pesan Unirule untuk mengosongkan, dengan alasan bahwa ia menggunakan properti perumahan untuk penggunaan komersial, menurut sebuah posting di situs web Unirule.

Namun Unirule mengatakan sewa mereka, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada tahun 2020, jelas menyatakan bahwa flat tersebut dapat digunakan sebagai kantor. Postingan web mencakup gambar yang diambil dari leasing yang mengonfirmasi rincian tersebut.

Pemilik bangunan mengancam akan menghentikan aliran listrik dan air jika mereka tidak patuh.

Sheng menambahkan bahwa ia berencana untuk mengadukan sengketa properti tersebut ke pengadilan dan telah mengajukan gugatan di pengadilan Beijing.

“Pihak berwenang telah lama melihat Unirule sebagai duri dalam dagingnya,” kata Zhang Lifan, seorang sejarawan independen, dalam wawancara dengan Radio Free Asia. “Setelah menghilangkan ‘Yanhuang Chunqiu,’ target mereka berubah menjadi Unirule.”

“Yanhuang Chunqiu” adalah publikasi bulanan yang sering membahas pokok-pokok bahasan politik yang sensitif, dengan kecenderungan yang lebih reformis. Pada 2013, situs webnya ditutup oleh pihak berwenang setelah menerbitkan editorial yang mendesak rezim Tiongkok untuk lebih melindungi hak-hak konstitusional rakyat.

Pada bulan Juli 2016, majalah tersebut berhenti mencetak setelah staf editorialnya direshuffle (dirombak) setelah Akademi Kesenian Nasional Tiongkok, sebuah lembaga negara, mengambil alih operasi-operasi tersebut. (ran)

ErabaruNews