He Qinglian- Epochtimes.com

AS akhirnya mundur dari Dewan HAM PBB dan sebelumnya dari berbagai ”grup (sebutan bersifat menyindir di internet terhadap organisasi internasional)” lainnya, mewujudkan cita-citanya pada saat Komisi HAM (sebelum berdirinya Dewan HAM) dibubarkan tahun 2006 silam. Bagi negara Barat sekutu AS, walau merasa tidak rela, tapi juga tak berdaya. Ditambah sikap Trump yang menolak imigran gelap maka berbagai suara pun bermunculan yang berpendapat bahwa AS benar-benar berniat melepaskan tanggung jawab kepemimpinannya di dunia.

Apakah benar AS telah jenuh menjadi pemimpin, atau hanya ingin menjadi pemimpin yang cerdas dan tidak mau menjadi pemimpin yang dibodohi agar selalu keluar uang saja? Hal ini harus dianalisa berdasarkan kondisi AS beberapa tahun terakhir.

AS Mundur dari Grup Karena Berbagai Alasan

Mundur dari “Kesepakatan Kemitraan Trans-Pasifik”, atau disingkat TPP. Ini adalah kesepakatan yang diprakarsai oleh Obama sebelum lengser dari jabatannya, konten utamanya adalah membuka penuh pasar AS agar puluhan ribu produk negara anggota TPP bisa masuk ke AS tanpa bea masuk. Karena ditentang oleh kalangan produsen AS, baik Trump maupun Hillary, telah berjanji akan mundur dari TPP bila terpilih sebagai presiden. Setelah menjabat, Trump memenuhi janjinya membatalkan kesepakatan tersebut pada tanggal 23 Januari 2017.

cina tiongkok rekrut mata-mata jeman
(Kiri-kanan) Bendera Jerman, Amerika Serikat, dan Uni Eropa berkibar di Kanselir di Berlin, Jerman pada 17 November 2016. (Tobias Schwarz / AFP / Getty Images)

Mundur dari “Kesepakatan Perubahan Iklim Paris”. Dalam kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2015 ini disebutkan, negara maju seperti AS dan negara maju lainnya setiap tahun harus memberikan bantuan sebesar USD 100 milyar (1.426 triliun rupiah) kepada negara yang sedang berkembang, sebagai bantuan untuk menurunkan emisi gas buang.

Dan AS harus menanggung biaya USD 75 milyar (1.070 triliun rupiah), atau ¾ dari keseluruhan dana bantuan tersebut. Pada tanggal 1 Juni 2017 di Gedung Putih Trump mengumumkan mundurnya AS dari kesepakatan tersebut, dan akan melakukan perundingan ulang untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil bagi Amerika.

Mundur dari organisasi UNESCO di PBB pada 12 Oktober 2017, dengan alasan pembatasan hukum dalam negeri tahun 2011, waktu itu iuran yang dipangkas adalah sebesar USD 80 juta (1.1 triliun rupiah), atau sekitar 22% dari anggaran UNESCO. Lalu pada 8 Mei 2018 mundur dari “Kesepakatan Komprehensif Masalah Nuklir Iran”.

Tanggal 19 Juni 2018, AS mengumumkan pengunduran dirinya dari Dewan HAM PBB, dengan alasan instansi ini tidak sesuai dengan namanya sendiri, “Sejumlah negara penindas HAM terparah di dunia, dengan meningkatkan dan melindungi pelanggar HAM dan ikut serta dalam aksi dalam pemfitnahan terhadap negara demokrasi, Dewan HAM PBB telah mempermainkan dirinya sendiri, anggotanya, dan juga visi dan misinya saat didirikan”.

Seorang imigran gelap ketika melintasi perbatasan Meksiko – AS. Foto tahun 1994. (Reuters)

Wapres AS Pence bahkan mengutarakan lebih jelas lagi, “Selama bertahun-tahun, Komisi HAM PBB kian memburuk dalam hal aksi anti-Amerika dan caci maki anti-Israel.”

Daftar di atas menjelaskan, untuk menjadi pemimpin dunia AS harus membayar mahal, banyak keluar uang menjadi suatu hal yang lumrah. Kesepakatan Nuklir Iran sebenarnya adalah beberapa negara maju memberikan uang bagi Iran untuk membeli stabilitas, tentunya lagi-lagi AS keluar uang paling banyak, sedangkan Eropa menuai manfaat paling besar.

Namun sebagai pemimpin, sejak dulu selalu menjadi ketua apes yang hanya bisa keluar uang, namun sulit menikmati kehormatan sebagai “ketua”, bahkan kerap diperdaya oleh negara lain, termasuk oleh RRT dan Uni Eropa.

Tahun 2001, pada saat negara sekutu AS yakni Prancis bersekongkol dengan RRT dan negara diktator lainnya, lalu AS dikeluarkan dari Dewan HAM PBB adalah salah satu contohnya.

Penasihat Keamanan Nasional AS dari golongan keras saat ini yakni Jonh Bolton, kala itu menjabat sebagai Wakil Menlu AS di masa pemerintahan Bush Junior, dan menyaksikan sendiri peristiwa memalukan ini, sejak saat itulah Bolton pun menjadi pengkritik PBB yang teguh.

Share

Video Popular