Apakah Taiwan merupakan bagian dari wilayah Tiongkok adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh 44 maskapai internasional sejak rezim Tiongkok mengeluarkan permintaan pada bulan April untuk menghapus semua penyebutan tentang Taiwan dari situs web dan materi-materi promosi mereka.

Lebih dari 20 maskapai penerbangan sejak saat itu telah menyetujui permintaan Beijing dan menghapus pennyebutan apapun tentang Taiwan sebagai negara dari opsi menu situs-situs web mereka. Taiwan disebut sebagai “Chinese Taipei” atau “Taiwan, Tiongkok.”

Pemerintah Inggris menentukan sikapnya atas kejelasan masalah tersebut pada 10 Juli melalui pernyataan dari menteri luar negerinya untuk kawasan Asia-Pasifik.

Meskipun Taiwan adalah negara yang memiliki pemerintahan dengan pemerintah yang dipilih secara demokratis, mata uang, dan militer sendiri, Beijing telah mengklaim sebagai provinsi Tiongkok yang memberontak yang suatu hari akan disatukan dengan daratan, menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Baru-baru ini, rezim komunis telah meningkatkan tekanan pada pemerintah-pemerintah asing untuk mengadopsi “satu kebijakan Tiongkok” dan hanya mengakui Beijing.

Tiongkok juga menuntut penyebutan untuk Hong Kong dan Makau, bekas koloni Eropa yang kini menjadi bagian dari Tiongkok tetapi dijalankan secara otonom, juga diubah.

Pemerintah AS telah menyebut permintaan Tiongkok sebagai “omong kosong Orwellian” dan “bagian dari kecenderungan yang sedang tumbuh oleh Partai Komunis Tiongkok untuk memaksakan pandangan politiknya pada para warga negara Amerika dan perusahaan-perusahaan swasta.”

Setelah Amerika Serikat membuat posisinya jelas, maskapai Amerika American Airlines, Delta Air Lines, dan United Airlines tidak membuat perubahan apapun tentang penyebutan untuk Taiwan di situs web mereka.

Pada bulan Mei, British Airways telah membuat perubahan tentang penyebutan untuk Taiwan, menurut Kantor Berita Pusat Taiwan, ketika pulau tersebut menjadi “Taiwan-Tiongkok” di situs webnya.

Dua anggota Parlemen Inggris, Andrea Jenkyns dan Bob Blackman, memposting pertanyaan-pertanyaan untuk Mark Field, menteri negara Inggris untuk Asia dan Pasifik di Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran (Foreign and Commonwealth Office).

“Apa maksud tujuannya … mendukung kebijakan-kebijakannya untuk Tiongkok (a) menekan British Airways dan maskapai lain untuk menggunakan sistem pemberian namanya (nomenklatur) untuk Taiwan di situs-situs web mereka dan (b) mencampuri dengan cara-cara lain dalam operasi bisnis internasional yang bebas,” dua anggota parlemen bertanya melalui situs web Parlemen Inggris.

Sebagai tanggapan, Field menulis bahwa “kebijakan jangka panjang” pemerintah Inggris adalah merujuk tentang Taiwan hanya sebagai “Taiwan.” Selanjutnya, ketika Taiwan dimasukkan di antara daftar tempat, akan disebut dengan judul inklusif, seperti “negara/teritori” atau “lokasi-lokasi dunia.”

“Organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan swasta harus dapat memutuskan terminologi yang mereka gunakan untuk daftar tempat-tempat tujuan,” tulis Field. Dia menambahkan, “Perusahaan-perusahaan Inggris seharusnya tidak ditempatkan di bawah tekanan politik untuk membuat perubahan-perubahan.”

Field juga mengatakan pejabat-pejabat Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran (serupa dengan departemen luar negeri) telah menyampaikan keprihatinan mereka pada pihak-pihak berwenang Tiongkok.

Menanggapi komentar Field, Li Xian-zhang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, berterima kasih kepada pemerintah Inggris karena sikapnya yang bersahabat terhadap Taiwan, menurut Kantor Berita Pusat Taiwan.

Li menambahkan bahwa sementara Taiwan tidak akan pernah menerima perilaku “menguasai dan tidak beralasan” dari rezim Tiongkok untuk menekan maskapai-maskapai penerbangan, ia akan terus secara proaktif menjangkau negara-negara lain yang berbagi nilai-nilai Taiwan dan “membela demokrasi, kebebasan, dan nilai-nilai universal bersama.”

Para nasionalis, atau anggota Kuomintang, mundur ke Taiwan pada tahun 1949 setelah mengalami kekalahan di tangan Partai Komunis Tiongkok (PKT) selama Perang Sipil Tiongkok. Sejak itu, Tiongkok tetap berada di bawah kekuasaan otoriter, sementara Taiwan beralih ke demokrasi multipartai, dimana negara pulau tersebut mengadakan pemilihan presiden pertamanya pada tahun 1996.

Rejim Tiongkok telah bekerja untuk mengurangi kedudukan negara pulau itu di kancah internasional, seperti dengan menekan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk melarang Taiwan mengirim perwakilan ke pertemuan tahunannya, World Health Assembly (WHA).

Juni Teufel Dreyer, profesor ilmu politik di University of Miami, dalam sebuah artikel baru-baru ini diterbitkan di majalah The National Interest, menunjukkan bahwa Departemen Pekerjaan Front Persatuan Partai Komunis Tiongkok telah membuat upaya-upaya pencapaian persetujuan dengan subversi (tindakan terencana untuk menjatuhkan kekuasaan) di dalam Taiwan, seperti mendanai Partai Komunis Taiwan dan Partai Baru, yang mendukung persatuan dengan Tiongkok.

Departemen Pekerjaan Front Persatuan (United Front Work Department) bertugas menyebarkan propaganda PKT di luar negeri dengan merekrut mata-mata dan menyusup ke komunitas-komunitas Tionghoa di luar negeri.

Partai Komunis Taiwan secara resmi dibubarkan pada bulan Juni, menyusul diberlakukannya undang-undang baru di Taiwan yang membatasi partai-partai politik yang gagal memiliki anggota yang terpilih untuk jabatan publik. (ran)

ErabaruNews

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds