Warsawa – Malgorzata Gersdorf ngotot dan bersikeras bahwa masa jabatan konstitusionalnya sebagai Ketua Mahkamah Agung berlangsung hingga 2020. Sementara menurut pemerintah Polandia, Gersdorf seharusnya sudah pensiun.

Gersdorf sekarang berada di jantung perselisihan hukum di Polandia, negara anggota ex-komunis terbesar dari Uni Eropa. Dia menentang undang-undang baru yang, menurut anggota partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa, berarti dia telah dipecat dan tidak lagi memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan di pengadilan tertinggi Polandia.

“Menurut hukum, Madame Gersdorf adalah hakim Mahkamah Agung yang sudah pensiun. Menurut undang-undang, semua keputusan yang dia buat tidak sah,” kata anggota parlemen senior PiS, Marek Ast, kepada Reuters pada 18 Juli 2018.

Konstitusi menetapkan masa jabatan enam tahun untuk kepala Mahkamah Agung. Akan tetapi juga memberi parlemen wewenang untuk menerapkan usia pensiun bagi hakim agung. Baru-baru ini, Parlemen menetapkan usia pensiun di 65 tahun, anggota parlemen PiS berpendapat bahwa masa Gersdorf yang berusia 65 tahun tidak lagi berhak menjabat.

Interpretasi hukum berbeda pun menimbulkan perselisihan paham yang kian memanas. Sebagian pihak menilai bahwa undang-undang baru itu tidak berlaku surut. Selain itu, UU baru memangkas jangka waktu jabatan yang tertuang dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Polandia.

Di luar pintu masuk Mahkamah Agung di Warsawa, Gersdorf ditanya oleh wartawan apa yang diperlukan pemerintah untuk melengserkannya.

“Ketika [fisik] saya dicegah memasuki pengadilan,” jawab Gersdorf, menurut TVN24.

“Apakah Anda takut, bahwa Anda mungkin benar-benar diblokir untuk memasuki pengadilan?” Seorang reporter TVN24 bertanya.

“Saya yakin itu. Dua tahun lalu, [pemimpin PiS] Kaczynski mengatakan bahwa dia tidak akan secara fisik melemparkan saya ke luar pengadilan, tetapi dia akan mengambil ini,” katanya, sambil memegang kartu keamanan (ID-card) nya.

Sejak berkuasa pada 2015, kepala partai dan penguasa de facto di belakang layar, Jaroslaw Kaczynski telah menggemakan perombakan peradilan yang kontroversial.

“Jika kita tidak mereformasi peradilan, semua reformasi lainnya akan tidak masuk akal, karena cepat atau lambat ini akan terbalik atau dinegasikan oleh jenis pengadilan yang kita miliki sekarang,” kata Kaczynski dalam sebuah wawancara dengan Sieci, majalah berita mingguan Polandia, pada 9 Juli 2018.

Dia mengklaim, reformasi diperlukan untuk membuat pengadilan Polandia lebih efisien, mengurangi perbuatan korup, dan membersihkan sisa-sisa komunisme.

Ketua Mahkamah Agung Polandia, Malgorzata Gersdorf dikelilingi oleh media dan pendukungnya saat tiba untuk bekerja di gedung Mahkamah Agung, pada 4 Juli 2018, di Warsawa. (Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Partai-partai oposisi, banyak pakar konstitusi, dan Komisi Eksekutif Uni Eropa mengatakan upaya Warsawa untuk mendorong pelengseran Gersdorf tidak dapat diterima. Campur tangan politik dinilai dapat mengikis independensi peradilan dan melemahkan standar negara demokratis.

Pada tanggal 13 Juli 2018, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama (OSCE), sebuah badan hak asasi terkemuka di Eropa, mengatakan bahwa cabang eksekutif Polandia berisiko merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

“Ini menciptakan banyak ketidakpastian dan ini dapat merusak kepercayaan di pengadilan,” kata Ingibjorg Gisladottir, kepala Kantor OSCE untuk Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Sejak menjabat, PiS telah mengambil sikap garis keras pada upaya Brussels untuk memaksa Polandia menerima migran sesuai dengan sistem kuota. Partai yang berkuasa juga semakin gencar melakukan penipuan pajak dan telah mencairkan manfaat bulanan 500 zlotys (120 dolar AS) per anak kepada keluarga, sehingga semakin populer di kalangan publik.

Selain itu, PiS telah memperketat peraturan di terkait media massa, pengadilan, dan kelompok non-pemerintah (LSM). Walau menggaungkan semangat perubahan, PiS dinilai melanggar banyak aturan hukum.

Seorang juru bicara Mahkamah Agung, dalam pernyataan pers 16 Juli, mengkritik rancangan undang-undang yang diajukan untuk debat parlemen pada 19 Juli yang mencakup berbagai amandemen terhadap cara pengadilan tertinggi beroperasi.

“Sebelum masuk ke analisis rinci tentang spesifikasi RUU, sayangnya harus disimpulkan bahwa mereka adalah contoh dari penggunaan hukum yang sangat berperan untuk mencapai tujuan politik,” Hakim Agung Jozef Iwulski menulis. “Cara mengadopsi hukum baru ini jelas bertentangan dengan aturan hukum.”

Gersdorf secara terbuka mengkritik UU itu dan mengatakan bahwa mereka bertujuan untuk menunjuk kepala Mahkamah Agung yang baru dengan cepat.

“Saya berjuang untuk negara, untuk aturan hukum, untuk melestarikan konstitusi,” kata hakim yang menentang.

Melalui serangkaian undang-undang baru yang disetujui dengan tergesa-gesa, PiS telah memecat banyak hakim di Mahkamah Konstitusi negara itu, Dewan Kehakiman Nasional, dan banyak hakim pengadilan umum. Hakim-hakim yang baru telah ditunjuk oleh presiden, sekutu PiS, di bawah prosedur yang dirubah, berdasarkan suara mayoritas parlemen.

Kritikus mengutuk perubahan itu sebagai upaya menggulingkan kembali standar demokrasi yang terus meningkat selama 30 tahun terakhir, semenjak Polandia menggulingkan komunisme.

Uni Eropa telah meluncurkan beberapa kasus hukum, serta aturan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Warsawa, yang berisiko kehilangan miliaran euro dalam pendanaan dari blok tersebut.

Pemerintah Polandia hanya menawarkan konsesi kosmetik dan mengatakan perombakan peradilan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengadilan dan untuk menyingkirkan negara dari pengikut komunis yang tersisa. (Tom Ozimek dan Reuters/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

Share

Video Popular