Washington DC – Amerika Serikat menawarkan kepada India versi drone Guardian bersenjata. Drone yang awalnya sudah resmi untuk versi tidak bersenjata untuk tujuan pengawasan, kata pejabat senior AS dan sumber industri kepada Reuters.

Jika kesepakatan itu berhasil, itu akan menjadi pertama kalinya Washington menjual drone bersenjata ke negara lain di luar aliansi NATO. Itu juga akan menjadi pesawat tak berawak berteknologi tinggi pertama di wilayah itu, di mana ketegangan antara India dan Pakistan sedang melonjak.

Pada bulan April, pemerintahan Presiden Donald Trump meluncurkan perombakan kebijakan ekspor senjata AS yang ditujukan untuk memperluas penjualan kepada sekutu. Trump mengatakan akan meningkatkan industri pertahanan Amerika dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Rencananya, termasuk kebijakan ekspor drone baru yang memungkinkan drone mematikan yang dapat menembakkan rudal. Amerika juga ingin memastikan penjualan drone semua ukuran, lebih banyak tersedia untuk dijual kepada negara sekutu AS.

Salah satu hambatan administratif untuk kesepakatan itu adalah, bahwa Washington mengharuskan India untuk mendaftar ke kerangka komunikasi. Kebijakan yang dalam beberapa hal, dikhawatirkan oleh New Delhi berpotensi terlalu mengganggu, kata pejabat AS.

Drone itu seharusnya masuk dibahas dalam agenda pada pertemuan yang dibatalkan antara menteri pertahanan dan negara bagian India bersama AS yang dijadwalkan pada bulan Juli, kata sumber tersebut. Pertemuan tingkat atas kini diharapkan akan berlangsung pada bulan September.

Juni lalu, General Atomics mengatakan pemerintah AS telah menyetujui penjualan pesawat tak berawak versi varian angkatan laut. India tengah dalam pembicaraan untuk membeli 22 unit pesawat pengintai tak bersenjata, MQ-9B Guardian, senilai lebih dari 2 miliar dolar AS (sekitar 28 triliun rupiah) untuk mengawasi Samudra Hindia.

Selain potensi penambahan jumlah, pembelian drone versi bersenjata juga berpotensi terjadi. Sumber pertahanan India mengatakan militer menginginkan pesawat tidak hanya untuk pengawasan tetapi juga untuk dapat memburu target di darat dan laut. Pihak militer berpendapat biaya akuisisi tidak membenarkan membeli drone tak bersenjata.

Sebuah pesawat tak berawak Predator AS yang dipersenjatai dengan rudal, siaga di landasan bandara militer Kandahar 13 Juni 2010. (REUTERS/Massoud Hossaini/File Photo/The Epoch Times)

Biaya dan integrasi sistem persenjataan masih menjadi masalah, begitu pula persetujuan India terhadap Kesesuaian Komunikasi dan Perjanjian Keamanan (COMCASA) yang Washington bersikeras sebagai syarat untuk mengoperasikan sistem pertahanan canggih.

India, kata sumber pertahanan, telah melepaskan penentangannya terhadap perjanjian itu setelah mendapat jaminan dari Amerika Serikat, bahwa syarat itu hanya akan berlaku untuk sistem persenjataan yang dibeli dari AS seperti pesawat tempur dan pesawat tak berawak. Keterbukaan informasi bagi AS bukan untuk peralatan asal Rusia dalam jumlah besar yang dioperasikan pada militer India.

Produsen pesawat tak berawak AS, menghadapi persaingan yang semakin ketat di luar negeri, terutama dari saingan China dan Israel yang sering menjual di bawah pembatasan yang lebih ringan. Industri Amerika telah melobi dengan keras, untuk perubahan dalam aturan ekspor AS.

Di antara perubahan itu, akan menjadi penerapan yang lebih lunak oleh pemerintah AS dari prinsip ekspor senjata yang dikenal sebagai ‘praduga penyangkalan’. Hal ini telah menghambat banyak penawaran drone dengan secara otomatis menolak persetujuan kecuali alasan keamanan yang menarik diberikan bersama dengan perjanjian pembeli yang ketat untuk menggunakan senjata sesuai dengan hukum internasional.

Pejabat AS kedua, mengatakan kebijakan baru akan mengubah kalkulus AS, dengan mengurangi pembatasan apakah akan mengizinkan penjualan tertentu.

MTCR, pakta pengendalian rudal 1987 yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan 34 negara lainnya, masih akan memerlukan kontrol ekspor yang ketat pada drone Predator, yang digolongkan sebagai Kategori 1. Drone yang memiliki muatan lebih dari 1.100 pound (500 kg).

Namun, pemerintahan Trump berusaha untuk menegosiasikan kembali perjanjian MTCR untuk akhirnya mempermudah ekspor drone bersenjata yang lebih besar.

Kepala Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon (DSCA) mengatakan kepada Reuters di Farnborough Airshow bahwa dia tidak dapat mengomentari setiap transaksi yang tertunda yang belum diberitahukan kepada Kongres. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

Share

Video Popular