Warsawa — Mahkamah Agung Polandia memerintahkan para hakimnya yang diganti ‘partai penguasa’ agar tetap bertugas seperti biasa untuk sementara waktu. Mereka meminta para hakim dan partai penguasa menunggu keputusan Pengadilan Uni Eropa (ECJ).

ECJ kini tengah menyidangkan gugatan, untuk memutuskan apakah tindakan partai penguasa atau pemerintah yang memilih dan mengganti hakim dan hakim agung melanggar undang-undang Uni Eropa.

Juru bicara pengadilan, Hakim Michal Laskowski, mengatakan Presiden Andrzej Duda dan Dewan Kehakiman Nasional (KRS), harus menunda pengambilan keputusan tentang anggota pengadilan sambil menunggu putusan ECJ.

“Keputusan itu dikirim ke [kepresidenan] Kanselir dan KRS dan mereka berdua harus menghentikan tindakan, sampai putusan dibuat,” kata Laskowski pada konferensi pers, Kamis (2/8/2018).

ECJ, pengadilan tertinggi Uni Eropa, sedang mengkaji reformasi peradilan yang dilakukan oleh Partai Hukum dan Keadilan (PIS) sejak berkuasa di Polandia pada tahun 2015.

Hakim Menolak untuk Pensiun
Awal bulan ini, sebanyak 22 hakim Mahkamah Agung, hampir sepertiga dari jumlah keseluruhan, dipaksa pensiun dini. Namun, beberapa hakim agung menolak untuk meninggalkan jabatan. Mereka termasuk Ketua Mahkamah Agung, Malgorzata Gersdorf. Dia mengatakan bahwa jabatannya secara konstitusionalnya tidak akan berakhir hingga 2020.

Sebuah langkah politik diambil pemerintah dengan ditandatanganinya undang-undang baru oleh Presiden Duda satu minggu lalu. Undang-Undang baru secara efektif memungkinkan pemerintah memilih ketua Mahkamah Agung berikutnya.

Undang-undang mengizinkan presiden, sekutu PiS, untuk memberikan perpanjangan ke ketentuan hakim, sementara KRS, yang anggotanya termasuk politisi, dapat memberikan pendapat tentang siapa yang diizinkan untuk memegang posisi pengadilan (hakim agung).

Uni Eropa, kelompok hak asasi manusia dan partai-partai oposisi di Polandia mengatakan langkah-langkah ini dan perubahan lain yang didorong oleh PiS merusak independensi peradilan dan demokrasi.

Ketua Mahkamah Agung Polandia, Malgorzata Gersdorf dikelilingi oleh media dan pendukungnya saat tiba untuk bekerja di gedung Mahkamah Agung, pada 4 Juli 2018, di Warsawa. (Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Protes di Ibukota
Massa berkumpul di luar istana kepresidenan di Warsawa. Mereka meneriakkan kata-kata, “memalukan” pada tanggal 26 Juli 2018. Sebagian besar massa memegang lilin dan pena, merujuk pada kesiapan Duda untuk mengesahkan undang-undang baru.

Mereka juga berteriak, “istirahat pena!” dan “Anda akan masuk penjara!”

Sejak Partai PiS memenangkan pemilu dan berkuasa pada tahun 2015, puluhan hakim telah dipecat dari Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehakiman Nasional, yang memutuskan penunjukan pengadilan. Baru-baru ini, para hakim dan hakim agung di Mahkamah Agung juga dipecat.

Komisi Eropa menerapkan aturan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, ‘penyelidikan aturan-hukum’. Aturan itu dapat mengarah pada penangguhan hak suara Polandia di blok regional yang beranggotakan 28 negara itu.

Penyelidikan juga telah membuka beberapa kasus hukum yang terpisah melawan Polandia, bekas negara komunis terbesar di Uni Eropa.

PiS menggabungkan ekonomi berhaluan kiri dengan politik nasionalis dan eurosceptic. Mereka mengatakan perombakan diperlukan untuk membuat pengadilan lebih efisien dan menghapus pengaruh masa lalu komunis Polandia.

Kantor berita negara PAP mengatakan pada 2 Agustus bahwa Warsawa telah mengirimkan tanggapannya dalam kasus itu kepada Komisi. Pernyataan Warsawa tidak dilengkapi penjelasan rinci terkait tanggapan itu. (Reuters dan Tom Ozimek/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

Share

Video Popular