Erabaru.net. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis dampak kerugian ekonomi akibat gempa di Nusa Tenggara Barat sangat besar.

Hingga kini kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terus melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat gempabumi di NTB, baik gempa 6,4 SR pada 29/7/2018 maupun gempa 7 SR pada 5/8/2018.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai lebih dari Rp 5,04 triliun.

“Angka ini sementara, hanya berdasarkan basis data pada 9/8/2018. Dipastikan dampak ekonomi lebih dari 5,04 trilyun nantinya,” jelas Sutopo dalam rilisnya.

Sutopo merinci, kerusakan dan kerugian lebih dari 5,04 triliun tersebut berasal dari sektor permukiman 3,82 triliun rupiah, infrastruktur 7,5 milyar rupiah, ekonomi produktif 432,7 milyar rupiah, sosial budaya 716,5 miliar rupiah, dan lintas sector 61,9 miliar rupiah.

Sedangkan kerusakan dan kerugian  terbanyak adalah sektor permukiman yang kenyataan puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah.

Secara wilayah, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB paling banyak adalah di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai lebih dari 2,7 triliun rupiah. Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah, Lombok Timur 417,3 miliar rupiah, Lombok Tengah 174,4 milyar rupiah dan Kota Mataram 242,1 milyar rupiah. Dampak kerusakan dan kerugian ekonomi di Bali masih dilakukan perhitungan.

Sutopo mengatakan kerusakan dan kerugian ini sangat besar. Apalagi, kata dia, jika nanti data sudah terkumpul semua, maka jumlahnya akan lebih besar. Oleh karena itu, Perlu triliunan rupiah untuk melakukan perbaikan kembali dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain itu, perlu waktu untuk memulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah NTB. Pemerintah pusat akan terus mendampingi masyarakat dan Pemda NTB. Pendampingan ini bukan hanya saat tanggap darurat saja. Tetapi saat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pun, Pemerintah Pusat akan terus membantu.

Bahkan, terang Sutopo, sebagian besar bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah pusat. Skala penanganan dampak dampak gempa saat ini sesungguhnya sudah nasional. Artinya kapasitas nasional yang digerakkan untuk penanganan darurat saat ini sudah skala nasional, baik pengerahan personil, anggaran, logistik, peralatan, dan manajerial.

BNPB masih terus melakukan pendataan dan perhitungan ekonomi dampak gempa. Nanti saat masa darurat selesai kita akan masuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB Bersama kementerian/Lembaga dan NGO akan membangun kembali yang lebih baik daripada sebelumnya dengan prinsip _build back better and safer_.

“Artinya yang akan kita bangun lagi lebih baik baik dan aman. Lombok adalah daerah rawan tinggi gempa, maka pembangunan kembali nanti harus sudah mengantisipasi gempa agar saat terjadi gempa lagi, korban, kerusakan dan kerugian dapat lebih sedikit, serta masyarakat lebih aman,” terang Sutopo. (asr)

Share

Video Popular