Liang Zhen & He Jiahui

 Di bawah strategi India-Pasifik Presiden Trump, Amerika telah mengumumkan serangkaian inisiatif untuk berinvestasi di Asia, dan menekankan bahwa AS akan membantu negara sekutunya agar tidak terancam atau didikte oleh negara besar lainnya. Menurut sejumlah pakar, tindakan Trump ini bertujuan untuk mengepung RRT, dan mengembalikan ketertiban ekonomi dunia yang telah dirusak oleh Beijing. Seiring dengan penyelarasan kembali situasi ekonomi global, rantai industri dunia akan mengalami transformasi baru.

Saat menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri KTT ASEAN di Singapura pada tanggal 4 Agustus lalu, Menlu AS Pompeo telah berjanji akan menyediakan dana keamanan sebesar USD 300 juta (4,29 triliun rupiah) bagi negara Asia Tenggara, untuk memenuhi upaya AS mewujudkan keamanan wilayah Indo-Pasifik, “membantu kerjasama pertahanan di seluruh regional.”

Lebih lanjut ia menyatakan, bantuan keamanan yang baru ini akan digunakan memperkuat keamanan di lautan, mengembangkan bantuan kemanusiaan dan kemampuan menjaga perdamaian, serta melawan “ancaman lintas negara”.

Sejak minggu lalu Pompeo berkunjung ke sejumlah Negara Asia Timur termasuk: Malaysia, Singapura dan Indonesia, membicarakan tantangan keamanan regional paling penting saat ini, di antaranya konflik Laut Tiongkok Selatan, diantaranya selama kunjungan itu Pompeo telah menemui PM Malaysia Mahathir, Presiden Indonesia Joko Widodo dan sejumlah menlu negara lain. Kunjungannya ke Asia Tenggara kali ini disebut sebagai “India-Pasifik yang bebas dan terbuka”.

Menlu Retno Marsudi berdiri di samping Presiden Joko Widodo yang sedang berbincang dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelum pertemuan mereka di Istana Presiden di Jakarta, pada 5 Agustus 2018. (Adek Berry / Pool via REUTERS)

Rangkul India, Kepung Partai Komunis Tiongkok (PKT)

Pompeo menegaskan, strategi India-Pasifik adalah bagian yang sangat penting dari kebijakan diplomatik Amerika. “Kami berharap semua negara dapat mempertahankan kedaulatannya dan tidak didikte oleh negara lain. Kami mengharapkan penyelesaian konflik wilayah kedaulatan dan kelautan dengan cara damai.”

Baca juga : Trump Luncurkan Langkah Strategis Baru untuk Inisiatif Indo-Pasifik, AS Investasikan Ratusan Juta Dolar

“Di mana pun Amerika berada, selalu mencari hubungan kerjasama, dan bukan mendominasi. Kami meyakini ‘mitra strategis’ dan bukan ‘ketergantungan strategis’. Warga AS dan seluruh dunia terkait erat dengan perdamaian dan kemakmuran India-Pasifik. Itulah sebabnya program ini mutlak harus bebas dan terbuka.”

Shi Cangshan, pakar masalah Tiongkok dari Washington DC berpendapat, Trump menggunakan taktik India-Pasifik sebagai pengganti strategi Obama “kembali ke Asia-Pasifik”, tujuannya adalah untuk menghadapi tantangan “kebangkitan RRT”, yang tidak hanya bertindak dari Pasifik saja, melainkan menyatukan Samudera Hindia dan Pasifik sebagai satu kesatuan.

Kunci pentingnya disini adalah merangkul India, karena India sangat berpengaruh terhadap Asia Tenggara, kebudayaan negara klasik India yang setara dengan Tiongkok, tak hanya sangat berpengaruh terhadap Asia Tenggara, di saat yang sama India memiliki populasi terbanyak dunia, pasar India berpotensi tumbuh lebih besar daripada RRT.

Trump Bentuk Kembali Rantai Suplai Global, Produsen Tinggalkan RRT

Akhir bulan lalu, produksen mainan AS Hasbro yang sepertiga produknya diproduksi di RRT, CEO nya Brian Goldner menyatakan produksi mainan perusahaan tersebut akan hengkang dari RRT dan dialihkan ke negara lain sebagai langkah untuk mengatasi bea masuk yang diterapkan Trump, namun belum mengungkapkan lokasi baru tersebut.

Selain itu, Volvo mobil mewah Swedia yang telah dibeli oleh China Geely juga akan mengalihkan produksi SUV “XC60” yang tadinya diproduksi di RRT, untuk diproduksi dan diekspor dari Eropa.

Selain itu, bulan ini Bloomberg juga memberitakan banyak pabrik elektronik Taiwan juga berniat pindah ke Asia Tenggara, termasuk juga Delta Electronics yang merupakan perusahaan pemasok suku cadang bagi Apple, dan Taiwan Meilu Industry yang memproduksi headset merek Bose, masing-masing menyatakan telah membeli perusahaan Thailand dan sebagaian produknya dipindahkan ke Thailand.

Produsen multinasional mulai mengubah rantai suplai mereka, mempercepat perpindahannya ke Asia Tenggara yang lebih rendah biaya. Analis berpendapat, Presiden AS Donald Trump sedang membentuk ulang rantai pasokan seluruh dunia.

Shi Cangshan, pakar masalah Tiongkok di Washington DC mengatakan, setelah PD-II, rantai industri dunia pernah tiga kali mengalami pergeseran, di antaranya tahun 1950 hingga 1955, dari Amerika beralih ke Jepang; lalu tahun 1965 hingga 1970, dari Jepang beralih ke 4 Naga Kecil (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura); serta tahun 1980 hingga 1985 sampai sekarang, dari 4 Naga Kecil beralih ke Tiongkok, juga menyebabkan RRT dari surplus perdagangan berubah menjadi defisit perdagangan, bahkan mencapai defisit USD 300 milyar (4.290 triliun rupiah).

AS Ubah Kebijakan Semua Aspek Terhadap Tiongkok

Shi Cangshan menunjukkan, penyebab dimulainya perang dagang kali ini adalah Amerika telah menyadari, industri manufaktur terlalu bergantung pada RRT. Jadi, menyelaraskan kembali peta ekonomi global pasti harus dilakukan. Seiring dengan semakin sengitnya perang dagang, rantai industri global akan mengalami perubahan.

“Walaupun mayoritas negara Asia Tenggara masih berpijak pada dua perahu, namun saat aliansi Amerika-Jepang-India telah terbentuk, akan menimbulkan dampak yang sangat besar di Asia Tenggara. India memiliki pasar, Amerika memiliki uang, Jepang memiliki teknologi. Pada saat itu kapasitas ekonomi RRT yang sesungguhnya, akan terpaut sangat jauh dibandingkan aliansi seperti ini.”

Ia juga menambahkan, perubahan seperti ini tengah terjadi, seperti jika berbelanja di supermarket di AS telah didapati, tidak hanya ada buatan RRT saja, produk buatan negara lain seperti Sri Lanka terus meningkat.

Selain penambahan bea masuk pada perang dagang, dan strategi India-Pasifik, tanggal 1 Agustus lalu Amerika juga meloloskan “undang-undang otorisasi pertahanan”, mengepung Beijing dari seluruh penjuru.

Shi Cangshan kembali menegaskan, perang dagang tidak sesederhana sebatas masalah ekonomi saja, melainkan merupakan perubahan seluruh aspek kebijakan AS terhadap RRT, yakni perubahan hubungan RRT-AS dari dialog kerjasama berubah menjadi berlawanan.

AS tidak hanya menambah bea masuk pada perang dagang, dari sisi akademis, diplomatik, ideologi, kerjasama teknologi dan berbagai aspek, juga dilakukan perubahan kebijakannya terhadap RRT.

Dominasi PKT vs Dominasi Pasar

Proyek infrastruktur didominasi oleh negara dalam kebijakan “One Belt One Road” PKT menyambungkan Asia, Afrika dan Eropa. Tapi karena PKT tidak menggunakan tenaga kerja negara yang berinvestasi, di saat yang sama juga dikecam sana sini akibat mempropagandakan ideologi komunisme di negara-negara tersebut.

Menurut hasil riset “Strategic and Internasional Research Center”, dalam proyek infrastruktur lalu lintas di 34 negara Asia dan Eropa yang telah diinvestasikan oleh RRT, sebesar 89% perusahaan pembangunnya adalah perusahaan RRT, dan hanya 11% yang dibangun oleh perusahaan negara lain. Ini menandakan bahwa yang paling banyak menuai keuntungan adalah perusahaan RRT.

Analis menunjukkan, One Belt One Road pada dasarnya adalah sistem produksi dan berbagi pekerjaan internasional yang digunakan untuk menempatkan RRT sebagai pusatnya, di satu sisi menyalurkan kelebihan produksi dan tenaga kerja RRT untuk meredakan tekanan sosial akibat melonjaknya pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri; di sisi lain merampas sumber daya alam yang ada di negara lain, untuk kemudian diproduksi lalu disalurkan ke pasar RRT untuk memenuhi permintaan di dalam negerinya, pada akhirnya membentuk suatu fenomena “keuntungan mengalir kembali ke RRT, sementara hutang tetap tinggal di negara lain.”

Sedangkan strategi India-Pasifik Trump menekankan kerjasama dan bukan dominasi, di saat yang sama juga mendorong ekonomi pasar.

Pompeo mengatakan, investasi pemerintah adalah janji terhadap regional India-Pasifik, tapi dana yang sesungguhnya harus mengandalkan perusahaan swasta. Ia berkata, “Hal ini akan merefleksikan nilai universal Amerika terhadap standar yang tinggi, transparansi dan ketaatan terhadap hukum.” (SUD/WHS/asr)

Share

Video Popular