Bucharest – Pemerintah Rumania menghadapi tekanan baru atas perombakan kontroversial peradilannya. Tekanan meningkat setelah ratusan demonstran yang menentang perubahan itu terluka dalam bentrokan dengan polisi anti huru hara.

Gelombang aksi protes yang dimulai sekitar satu setengah tahun lalu, kini berubah menjadi aksi kekerasan. Gas air mata dan meriam air air bertekanan tinggi (water cannon) digunakan sejak 10 AGustus 2018 lalu di Bucharest.

Water Cannon digunakan karena beberapa petugas diserang dengan batu dan benda lain. Lebih dari 400 orang terluka dan membutuhkan perawatan medis di rumah sakit.

Selain memicu kemarahan di dalam negeri, rencana reformasi pemerintah telah membuat kesal AS dan Uni Eropa. Sehingga menambah daftar perselisihan dengan anggota ex-komunis itu, terkait aturan hukum.

“Kini ada banyak tekanan pada pemerintah dan koalisi yang berkuasa,” kata Cristian Pirvulescu, dekan Universitas Ilmu Politik Bucharest, melalui telepon. “Sulit untuk mengatakan apakah itu cukup untuk memberi ‘beban pada timbangan’.”

Negara Laut Hitam berpenduduk sekitar 20 juta orang itu, adalah salah satu anggota termiskin Uni Eropa. Rumania mengguncang blok kawasan dengan mengikuti Hongaria dan Polandia dalam upaya mempolitisasi sistem hukumnya.

Penguasa juga bergerak untuk melindungi pejabat yang korup dari kecaman rakyat. Aksi unjuk rasa terbaru sejak 10 Agustus 2018, dipimpin oleh anggota diaspora Rumania atau warga yang bekerja di luar negeri.

Gelombang aksi menarik minat lebih dari 100.000 orang partisipan di ibukota dan kota-kota besar lainnya. Jumlah demonstran ini menunjukkan masih ada geliat dalam gerakan protes yang jumlahnya telah berkurang akhir-akhir ini.

Intervensi ‘Brutal’
Demonstrasi yang lebih kecil digelar pada 11 dan 12 Agustus. Mereka menyuarakan kemarahan atas taktik polisi dalam menghadapi pengunjuk rasa.

Presiden Klaus Iohannis, seorang kritikus agenda pemerintah, mengutuk intervensi ‘brutal’. Perdana Menteri Viorica Dancila juga turut dengan tegas mengutuk kekerasan dan menuduh para pemimpin politik menggunakan bentrokan karena alasan pemilihan. Jaksa sedang menyelidiki tanggapan polisi.

Sebagian besar rencana pemerintah untuk RUU Kriminal dan Peradilan telah disetujui oleh parlemen. Namun, Iohannis belum menandatangani perubahan dan mengesahkannya menjadi undang-undang.

Bos partai penguasa Liviu Dragnea, pemimpin de facto Rumania, kemungkinan besar akan mendapat manfaat dari perombakan itu. Dia berusaha menghindari penjara dengan menantang dua keyakinan terakhir.

Iohannis dipaksa oleh Mahkamah Konstitusi untuk memecat jaksa kepala anti-korupsi Rumania, bulan lalu. Jaksa kepala yang berperan dalam menghukum ratusan pejabat korup.

Gelombang aksi terbaru memang tidak sebesar aksi yang mendesak pemerintah untuk mundur pada Januari 2016 karena reformasi hukumnya, dengan 500.000 pengunjuk rasa. Namun, kehadiran diaspora dalam barisan massa aksi, menambahkan elemen baru ketika mereka tiba dari tempat-tempat jauh seperti Inggris, Italia, dan Spanyol.

‘Tidak Ada Penjahat!’
“Politisi-politisi ini harus pergi. Rumania membutuhkan pemilihan awal untuk memilih orang-orang baru karena pemerintah ini adalah yang terburuk yang pernah kami lihat,” kata Radu Viorica, 66 tahun, yang datang dari Chicago untuk menghadiri aksi demonstrasi pada 10 Agustus di depan gedung pemerintah.

Di tempat itu, pengunjuk rasa berteriak, “pencuri!” dan “tidak ada penjahat!”

“Rumania masih perlu mempelajari cara kerja demokrasi,” sambung Radu.

Sekitar 5 juta orang Rumania tinggal di luar negeri. Mereka terpikat ke tepi barat Eropa yang lebih kaya, karena upah yang lebih tinggi. Banyak yang mempertahankan hubungan dengan tanah air mereka. Mereka mengirim uang kepada keluarga yang tinggal di Rumania. (Bloomberg/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

Share

Video Popular