- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Pakistan Hadapi Krisis Neraca Pembayaran Utang, Ambisi PKT Terhambat

oleh Zhang Ting

Mantan bintang olahraga kriket Imran Khan pada hari Sabtu (18/8/2018) telah resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Pakistan yang baru. Perkiraan sejumlah analis pasar menyebutkan bahwa pemerintah Pakistan yang baru dapat menghadapi krisis neraca pembayaran utang sehingga terpaksa menyelamatkan diri dengan meminta bantuan IMF. Akibat langkah ini, ambisi partai komunis Tiongkok (PKT) yang semakin luas untuk ‘menguasai’ Pakistan jelas akan terhambat.

Menurut laporan majalah AS ‘Foreign Policy’ pada 16 Agustus, Perdana Menteri Pakistan yang baru terpilih Imran Khan, yang tugas utamanya bukan untuk menstabilkan Afghanistan, atau membatasi perluasan senjata nuklir di Pakistan, tetapi bekerja dengan tim untuk menyelesaikan krisis yang timbul karena kesenjangan penerimaan dan pengeluaran negara.

Pemerintah baru sudah mempertimbangkan untuk meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dalam rangka mengurangi risiko krisis pembayaran utang karena kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Namun, banyak analis percaya bahwa kembalinya negara Pakistan ke IMF akan membuat Tiongkok cemas karena proyek ambisius Sabuk Ekonomi Jalur Sutra mereka di Pakistan dapat terhambat.

Proyek prototipe PKT di Pakistan kandas karena krisis pembayaran utang

Jalur kereta api bawah tanah pertama di Pakistan ‘Orange Line’  dibangun dan didanai perusahaan BUMN Tiongkok. Proyek pertama tersebut bernilai USD. 62 miliar. Beijing sejak awal telah merancang proyek tersebut menjadi proyek prototipe yang dapat mewakili inisiatif Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (OBOR) mereka. Untuk ‘dijual’ kepada negara tetangga lainnya. Namun, utang negara Pakistan sekarang yang tinggi menjadikan promosi dalam mengembangkan proyek-proyek OBOR terhalang.

‘Wall Street Journal’ mengatakan bahwa dalam 3 tahun pelaksanaan proyek PKT di Pakistan tersebut, pemerintah Pakistan telah dibawa menuju jalan krisis pembayaran utang, sebagian itu disebabkan oleh biaya yang berkaitan dengan proyek ‘Orange Line’ termasuk bahan-bahan yang dibutuhkan harus diimpor dari Tiongkok melonjak, pinjaman pun naik.

Pejabat pemerintah Pakistan mengatakan bahwa, proyek ‘Orange Line’ baru dapat beroperasi jika ada subsidi publik. Pihak berwenang Pakistan sekarang ini sudah gagal dalam melunasi tagihan listrik yang dipasok dari pembangkit listrik baru Tiongkok, Sedangkan proyek-proyek pembangkit listrik ini mencakup sebagian besar dari proyek OBOR PKT di Pakistan.

[1]
Buruh berjalan melalui Pelabuhan Gwadar di Pakistan, sebuah proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar yang telah diinvestasikan Tiongkok, sebagai bagian dari prakarsa ‘One Belt, One Road’ yang terakhir. (Amelie Herenstein / AFP / Getty Images)

Pejabat Pakistan mengatakan bahwa pemerintah Pakistan yang baru besar kemungkinan akan meminta bantuan IMF untuk pertama kalinya sejak tahun 2013.

Jika hal ini sampai terjadi, promosi PKT yang berbunyi : Proyek-proyek OBOR yang dijadikan ‘Koridor (kemakmuran) Ekonomi Tiongkok dan Pakistan’ (CPEC) diharapkan dapat berhasil untuk mengentaskan kemiskinan rakyat negara berpenduduk 200 juta yang cukup lama berada dalam kondisi negara yang kurang stabil.

Dan ini adalah kesempatan untuk membuktikan kepada negara lain bahwa model pembangunan tersebut akan menguntungkan negara peserta OBOR. Tetapi sekarang, justru yang menonjol adalah Pakistan berada dalam kondisi krisis yang mendalam.

‘Foreign Policy’ mengungkapkan bahwa CPEC kemungkinan akan mendorong Pakistan masuk krisis berikutnya kecuali jika terjadi perubahan kondisi. Jika tidak mereformasi dan tidak meningkatkan daya saing negara, negara tersebut kemungkinan akan jatuh ke dalam perangkap utang yang tidak terhindarkan.

Ini adalah pertanyaan yang harus dibahas oleh Tiongkok dan Pakistan. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Pakistan dan sumber utama penyebab defisit perdagangan Pakistan. Pakistan hanya mengekspor barang senilai USD. 1,62 milyar ke Tiongkok, yang jauh lebih rendah daripada ekspor mereka ke Uni Eropa atau Amerika Serikat.

‘The Economic Times’ dari India mengatakan bahwa cadangan devisa Pakistan sedang menurun, dan mereka sedang berusaha untuk memperoleh suntikan dana pinjaman dari IMF atau sekutunya sebesar USD. 10 miliar agar krisis mata uang tidak meletus di negara tersebut.

Andrew Small, seorang ahli hubungan Tiongkok-Pakistan di German Marshall Fund di Washington Think Tank dalam penjelasannya mengatakan bahwa jika keuangan Pakistan sampai harus ‘berteriak minta tolong’ kepada Barat, maka itu berarti “Sebuah noda besar bagi seluruh rencana dalam proyek OBOR,” katanya.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah memperingati IMF bahwa bail out baru kepada Pakistan tidak dapat digunakan untuk membayar utang negara kepada Tiongkok.

Jika Pakistan kembali ke IMF, itu akan menghentikan ambisi PKT

‘Foreign Policy’ berpendapat, bahwa kembalinya Pakistan ke IMF memiliki dampak geopolitik yang lebih luas. Beberapa warga Pakistan berspekulasi bahwa Tiongkok mungkin akan menentang rencana IMF karena negara komunis itu khawatir bahwa IMF akan memaksa mereka untuk melepaskan persyaratan pembiayaan dari sejumlah proyek CPEC.

[2]
Para pekerja Pakistan dan Tiongkok duduk di atas ekskavator ketika mereka meninggalkan terowongan yang baru dibangun di Lembah Gojal, Pakistan utara, pada 25 September 2015. Proyek ini merupakan bagian dari One Belt, One Road initiative yang ambisius dari Tiongkok. (Aamir Qureshi / AFP / Getty Images)

IMF mungkin meminta Pakistan untuk memberikan beberapa informasi keuangan yang relevan untuk lebih memahami pendapatan dan pengeluaran negara. Meskipun pertukaran data ini normal dalam program pinjaman IMF, karena IMF perlu memastikan bahwa pinjaman yang diberikan kepada Pakistan mampu dibayar kembali, Tetapi persyarat tersebut jelas akan membuat PKT berkhawatir atas kembalinya Pakistan ke IMF.

Artikel menyebutkan bahwa pemilihan baru-baru ini di Pakistan dan kembalinya negara itu ke IMF akan menimbulkan 3 ringtangan dalam usaha patungan PKT dengan Pakistan, dengan demikian ambisi PKT jadi terhambat.

Hambatan pertama adalah pemerintah Pakistan yang baru akan melakukan investigasi anti-korupsi terhadap pemerintah sebelumnya. Perdana Menteri baru Imran Khan selama kampanye telah menuduh pemerintahan lama menyepakati perjanjian yang tidak adil, tidak transparan dengan PKT, fokusnya adalah pada banyak proyek infrastruktur berskala besar yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. termasuk proyek CPEC.

Hasil investigasi terhadap korupsi yang dilakukan pemerintah lama akan segera dikeluarkan. Rincian rahasia transaksi keuangan dengan PKT yang berkaitan dengan proyek CPEC akan segera terbuka. Inilah hal yang tidak diinginkan oleh PKT.

Pakistan meminta bantuan kepada IMF akan membawa hambatan kedua bagi ambisi PKT terhadap proyeknya di Pakistan. Para pejabat Pakistan mengatakan bahwa jika terpaksa mencari bantuan dari IMF, maka Pakistan perlu mengikuti peraturan pinjaman dan kontrol pengeluaran yang ketat dari IMF, Pakistan mungkin dipaksa untuk menghentikan program CPEC yang disponsori PKT.

IMF kemungkinan akan membatasi pemerintah baru Pakistan menerbitkan  Sovereign Guarantees bagi proyek CPEC.  Yang dimaksud dengan Sovereign Guarantees adalah menjaminkan kreditur internasional dengan ‘mempertaruhkan’ kedaulatan suatu negara yang sedang membutuhkan pinjaman dana.

‘Foreign Policy’ mengatakan bahwa ini adalah berita buruk bagi PKT karena telah meminta negara-negara mitra OBOR di Asia termasuk Pakistan untuk menyetujui peggunaan Sovereign Guarantees (Jaminan kedaulatan) dalam kerjasama di proyek OBOR.

Dari permukaan, ini adalah pendekatan yang hampir predatori dan mencurigakan. Jika IMF berencana untuk membatasi masalah tambahan Sovereign Guarantees dari pemerintah Pakistan, maka ini akan menunda peluncuran proyek baru PKT di Pakistan, sehingga menjadi penghambat bagi PKT untuk merealisasikan ambisinya yang lebih besar di Pakistan.

Hambatan ketiga adalah, potensi persyaratan pengetatan keuangan dari IMF. Misalnya, pembangunan infrastruktur proyek perkeretaapian Pakistan yang dilaksanakan oleh Tiongkok dengan pinjaman dana sebesar USD. 8 miliar.

Di bawah batasan-batasan rencana IMF, Pakistan tidak hanya akan dicegah mengeluarkan Sovereign Guarantees untuk mendukung pinjaman semacam itu, tetapi Perusahaan Perkeretaapian Pakistan yang milik negara itu kemungkinan akan tunduk pada persyaratan restrukturisasi atau privatisasi. Karena itu, rencana IMF akan secara langsung menghambat perkembangan ambisi PKT untuk mengembangkan koridor darat.

Artikel itu mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan pinjaman IMF dapat membantu Pakistan untuk menghindari beberapa risiko, selain itu membantu pemerintah baru Pakistan mencapai kesepakatan yang lebih baik, menelurkan perjanjian yang lebih menguntungkan Pakistan.

Peran PKT di Pakistan dipertanyakan

Investasi PKT di Pakistan melalui Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) telah melonjak. CPEC dianggap sebagai pusat dan proyek unggulan dari OBOR, yang bertujuan untuk memecahkan masalah kekurangan energi dan membangun jaringan transportasi di Pakistan.

‘Foreign Policy’ pada 3 Juli lalu menerbitkan sebuah artikel berjudul Pakistan Tidak Mampu Membiayai Persahabatannya dengan PKT. Di awal artikel itu telah disebutkan : Para elit Pakistan mengira jika dana dari PKT itu dapat menyelamatkan negara, mereka itu keliru.

Artikel itu mengatakan bahwa melalui memberikan pelatihan militer dan lainnya, PKT mencoba memelihara hubungan agar Pakistan menjadi salah satu kliennya, PKT juga berusaha mendorong Pakistan untuk memarahi India, tetapi tidak sampai memulai perang karena itu akan membuat batas keras yang didukung oleh PKT terbongkar.

[3]
Para kepala negara dan pejabat menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Forum OBOR Beijing, Tiongkok pada 15 Mei 2017. (Thomas Peter-Pool / Getty Images)

Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat telah lama skeptis tentang peran sebenarnya dari PKT di Pakistan. Kekhawatiran AS terkonsentrasi pada tujuan strategis PKT. Pertama, selama beberapa dekade, Tiongkok dan Pakistan cenderung menganggap hubungan mereka sebagai sarana untuk menghadapi India.

Seiring dengan kian jelasnya kontur CPEC, kedua komponen khusus yang menjadi utama dari proyek ini kian dipertanyakan orang, mereka menduga : Pangkalan militer Pakistan kemungkinan akan digunakan PKT untuk memperluas ruang lingkup operasi militer mereka  dan untuk membantu memperluas kemampuan nuklir Pakistan.

Secara khusus, PKT telah  membantu Pakistan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir baru di daerah dekat kota Karachi. Washington percaya bahwa langkah yang diambil PKT ini melanggar komitmen Tiongkok sebagai negara anggota Kelompok Pemasok Nuklir.

Selain itu, catatan anti-terorisme Tiongkok di Pakistan juga diragukan. Meskipun Tiongkok  mendorong militer Pakistan untuk ditempatkan di Waziristan Utara pada tahun 2014, tetapi itu keluar dari keinginan untuk memerangi militan Uighur di wilayah tersebut. Dan PKT terus menggunakan statusnya sebagai anggota permanen Dewan Keamanan PBB untuk memblokir sanksi terhadap teroris Pakistan.

Tentunya, Pakistan juga menggunakan PKT untuk menghentikan tekanan dari Amerika Serikat. Faktanya, ketika Washington khawatir terhadap militan Pakistan dan proyek senjata nuklirnya, investasi PKT di Pakistan mulai meningkat bertalian dengan Pakistan mengabaikan kekhawatiran AS.

Ketika Presiden Trump mengutuk ucapan Pakistan yang berbohong dan menipu dan kemudian mengancam akan membatalkan pemberian bantuan keamanan, Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbasi ketika melakukan debutnya di Forum Ekonomi Dunia menekankan bahwa investasi PKT yang akan memberikan manfaat bagi Pakistan.

Karena niat PKT di Pakistan telah diendus oleh pihak Washington, beberapa senator AS mengirim surat kepada Menkeu Steven Mnuchin dan Menlu Mike Pompeo pekan lalu yang mengungkapkan keprihatinan mereka tentang diplomasi jebakan utang yang diterapkan PKT.

Kekhawatiran yang muncul dari sebuah penelitian Pusat Pengembangan Global adalah, PKT sedang menggunakan kekuatan ekonominya untuk memaksa negara-negara ekonomi lemah ke lintasan strategis mereka.

Pada bagian akhir dari artikel ‘Foreign Policy’ menyebutkan bahwa dengan mengamati tindakan PKT terhadap Pakistan akan dijadikan uji eksplorasi dari niat global Beijing melalui inisiatif Sabuk Ekonomi Jalur Sutra.

Jika proyek pilot Pakistan benar-benar bisa berhasil, ia akan membeli lebih banyak komoditas dari Pakistan, mengurangi ketidakseimbangan perdagangan, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan pemerintah Pakistan untuk mempromosikan reformasi yang berarti.

Namun, jika tujuannya sampai batas tertentu adalah memanfaatkan Pakistan untuk mengumpulkan kekayaan atau membangun platform militer baru, maka PKT mungkin akan terus menempatkan Pakistan di dalam perangkap utangnya. (Sin/asr)