Jenewa – Eksodus migran dari Venezuela ke sejumlah negara tetangga Amerika Latin sedang menuju ‘momen krisis’. Krisis itu dinilai akan sebanding dengan peristiwa yang melibatkan pengungsi di Mediterania, oleh lembaga migrasi PBB akhir pekan lalu.

Jumlah WN Venezuela yang melarikan diri semakin banyak. Mereka berlari dari kehancuran ekonomi dan gejolak politik di Venezuela. Krisis di negara itu membuat warga mencuri makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya ke negara lain.

Sayangnya, eksodus itu membanjiri negara-negara tetangga dan mengancam keamanan dan ketenteraman warga lokal. Pejabat dari Kolombia, Ekuador dan Peru bahkan akan bertemu di Bogota pekan ini, untuk mencari jalan keluar.

Di Brasil, para penduduk lokal mengusir dan menghalau ratusan pengungsi kembali ke garis perbatasan. Sementara di Peru, otoritas setempat sudah memperketat aturan masuk untuk WN Venezuela. Aturan baru yang mengharuskan mereka untuk membawa paspor, bukan hanya sekedar kartu identitas nasional (KTP).

Aturan serupa telah diterapkan di Ekuador lebih dahulu. Namun, seorang hakim Ekuador mengeliminasi aturan itu, pada 24 Agustus 2018.

Juru bicara Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Joel Millman, menggambarkan peristiwa itu sebagai tanda-tanda peringatan dini. Dia mengatakan bahwa dana dan sarana untuk mengatur eksodus itu harus dimobilisasi.

“Ini membangun momen krisis yang telah kita saksikan di belahan lain dunia, khususnya di Mediterania,” kata Millman, akhir pekan kemarin.

Pada 23 Agustus, dua badan pengungsi, baik IOM dan UNHCR, PBB meminta negara-negara Amerika Latin untuk memudahkan masuknya WN Venezuela. Lebih dari 1,6 juta orang di antaranya telah pergi meninggalkan negara itu sejak 2015.

Pejabat tinggi imigrasi Peru, Eduardo Sevilla, mengatakan Peru akan mengecualikan beberapa orang Venezuela dari persyaratan paspor. Mereka yang tidak wajib menunjukkan paspor termasuk orang tua dengan anak-anak yang ingin bergabung dengan anggota keluarga mereka, wanita hamil dan imigran sakit parah.

Namun Sevilla mengatakan pihak berwenang juga akan mewaspadai upaya untuk menghindari aturan baru tersebut, dengan mengklaim status pengungsi.

“Apakah UNHCR akan bertanggung jawab jika orang itu melakukan kejahatan?” Sevilla mengatakan kepada Reuters pada 24 Agustus. “Prioritas kami adalah berkontribusi pada keamanan dan ketertiban internal dengan mengidentifikasi orang-orang secara jelas.”

Juru bicara UNHCR Andrej Mahecic mengatakan pada 23 Agustus bahwa pemerintah telah melakukan ‘upaya terpuji’ meskipun beberapa kapasitas penerimaan dan pelayanan terlihat kewalahan.

Namun dia mengatakan ada beberapa peristiwa yang sangat mengganggu muncul dari wilayah tersebut pekan lalu. Kajian itu berisiko menstigmatisasi orang-orang Venezuela yang melarikan diri. Sehingga stigma rusuh itu akan mempersulit upaya untuk mengintegrasikan mereka dengan penduduk lokal.

Seorang hakim Ekuador, Judith Naranjo, pada 23 Agustus mencabut perintah yang mengharuskan WN Venezuela memegang paspor agar diizinkan masuk negara itu. Putusan itu sebagai tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh ombudsman negara Ekuador bersama dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia setempat.

“Hakim menerima permintaan untuk tindakan pencegahan yang diminta oleh ombudsman,” tulis agensi tersebut di Twitter.

Pemerintah Ekuador mengatakan akan menghormati keputusan untuk mengizinkan para migran masuk dengan hanya menunjukkan kartu identitas Venezuela mereka. Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa kartu identitas harus disertai dengan ‘sertifikat validasi’ yang diterbitkan oleh Venezuela atau lembaga internasional yang diakui oleh Ekuador.

Ekuador mengatakan tindakan itu dimaksudkan untuk melindungi warganya sendiri. Pernyataan itu tidak mengatakan kapan kebijakan akan diberlakukan.

Menteri informasi Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan pada 24 Agustus bahwa paket baru langkah-langkah ekonomi sudah diambil untuk mengatasi hiperinflasi. Kebijakan itu akan menunjukkan kemenangan kepada warga Venezuela yang memilih untuk meninggalkan negara itu.

Venezuela pada 20 Agustus memotong lima nol mata uang dari harga barang. Mereka juga mematok mata uang negara itu dengan mata uang yang didukung negara bagian yang tidak jelas. Kritik menyerang rencana itu sebagai tidak memadai dalam menghadapi inflasi yang mencapai 82.000 persen pada Juli 2018. Inflasi diperkirakan akan mencapai 1 juta persen pada akhis tahun ini.

“Kesimpulannya adalah bahwa Venezuela akan kembali dan selanjutnya kami mengundang mereka untuk kembali karena kami membutuhkan mereka untuk rencana pemulihan ini,” kata Rodriguez dalam konferensi pers. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

Share

Video Popular