Tang Hao

Kebijakan monumental Beijing “One Belt One Road” untuk kali pertama mengalami “pengembalian”alias di-retur.

Perdana Menteri Malaysia yang baru yakniMahathir(93) tanggal 21 Agustus lalu telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Beijing, untuk secara resmi menghentikan dua proyek kerjasama One Belt One Road, yakni “Proyek KA Pantai Timur (ECRL)” dan Proyek Pengembangan Jaringan Pipa Gas Alam Sabah.

 “Kedua proyeksenilai USD 22,3 miliar (327 triliun Rupiah) itu akan dibatalkan, sampai Malaysia mampu membiayainya.” Mahathir menekankan, biaya untuk kedua proyek ini terlalu besar, dikhawatirkan Malaysia akan terlilit beban hutang yang menyebabkan kebangkrutan, oleh sebab itu diputuskan untuk dihentikan.

Walaupun Malaysia harus membayar ganti rugi pembatalan kontrak, namun Malaysia akan membicarakannya dengan pihak RRT untuk menurunkan biaya denda ganti rugi ini.Yang patut disoroti adalah, pihak RRT tidak melontarkan balasan keras, melainkan secara low profile menyatakan bisa memahaminya.

Faktanya, sejak tahun lalu Mahathir telah mengkritik keras mantan PM Najib Razak selama 9 tahun menjabat, yang terlalu membuka peluang investasi masuk dari RRT. Terutama investasi di sektor properti dan infrastruktur, karena akan berdampak pada kedaulatan negara.

Mei tahun ini setelah terpilih, Mahathir langsung melakukan investigasi, didapati pembangunan dalam kerjasama One Belt One Road antara Najib dan Beijing, muncul asset yang tidak lazim, lalu memerintahkan penghentian pekerjaan di awal Juli. Tak lama kemudian Najib ditangkap karena terlibat kasus korupsi perusahaan 1MDB.

Malaysia, bisa dikata merupakan negara pertama yang langsung mendatangi Beijing dan membicarakan penghentian proyek One Belt One Road. Dalam kasus Malaysia ini juga sepenuhnya menonjolkan risiko terhadap negara lain secara keseluruhan.

Risiko Pertama “One Belt One Road”: Akibatkan Hutang Berat

Penampakan fasilitas pelabuhan di Hambantota di Sri Lanka, pada 10 Februari 2015. (Lakruwan Wanniarachchi / AFP / Getty Images)

Lewat One Belt One Road, Beijing mengucurkan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur bagi negara penerima bantuan. Namun acap kali membuat negara yang dibantu kesulitan melunasinya. Ditambah lagi PKT (Partai Komunis Tiongkok) menuntut harus mempekerjakan tenaga kerja dari RRT dalam jumlah besar. Ini sangat sedikit menyumbang untuk lapangan kerja dan perekonomian setempat. Pada akhirnya terjadi “jebakan hutang” yang tak mampu dilunasi. Sehingga memaksa negara yang dibantu terpaksa harus menyerahkan sebagian kedaulatannya untuk melunasi hutang.

Mahathir mendapati, hanya biaya pembangunan Proyek KA Pantai Timur saja telah menelan dana sebesar USD 19,75 miliar. Angka ini jauh melampaui anggaran yang diumumkan Najib sebelumnya yakni sekitar USD 13,4 miliar. Jika ditambah lagi dengan biaya operasional dan manajemen yang akan datang, maka angka hutang itu akan membuat Malaysia bangkrut, “Saya percaya pihak RRT juga tidak mau melihat Malaysia menjadi negara yang bangkrut.”

Risiko Kedua “One Belt One Road”: Mengekspor Korupsi

Kebijakan One Belt One Road Beijing selalu menuntut perusahaan BUMN RRT melakukan sourcing pekerjaan. Ini juga akan menyebabkan kebiasaan buruk di kalangan pejabat PKT seperti korupsi, rabat dan suap, menyebar ke negeri lain, dan merusak sosial politik negara lain.

Mantan PM Malaysia Najib tidak hanya terlibat kasus 1MDB, juga dituding memiliki hubungan pendanaan yang erat dengan PKT.

Kejaksaan menemukan barang bukti berupa uang tunai dan benda berharga di rumah Najib, yang bernilai sekitar USD 240 juta (3,5 triliun Rupiah), juga beredar kabar Najib dan istri memiliki simpanan uang di luar negeri sebesar USD 24,38 miliar (357 triliun Rupiah).

Risiko Ketiga “One Belt One Road”: Negara Yang Dibantu Menjadi Negara Pelayan PKT

Di permukaan One Belt One Road sepertinya membantu negara kecil lemah mengembangkan pembangunan infrastruktur dan perekonomiannya. Namun sebenarnya pada dasarnya bertujuan mengembangkan sistem ekonomi transnasional yang berpusat pada PKT untuk melayani sasaran yang ingin dicapai PKT.

pryek one belt one road cina tiongkok
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (kiri) dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang menghadiri upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat di Beijing, Tiongkok 20 Agustus 2018 (Reuters / Jason Lee)

Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur pada setiap negara kecil lewat One Belt One Road telah diperhitungkan oleh Beijing yang dipersiapkan untuk dimanfaatkan oleh Beijing di masa mendatang. Lebih lanjut akan menyebabkan negara yang dibantu mungkin akan menjadi “kolonialisme strategis” bagi RRT.

Seperti Proyek KA Pantai Timur Malaysia, dari pantai timur Malaysia melintasi Semenanjung Malaka langsung sampai ke Kuala Lumpur. Sasaran strategisnya pada dasarnya adalah memudahkan RRT mengirimkan barang ke jalur pelayaran Samudera Hindia melalui jalan darat Malaysia, mengurangi ketergantungan Beijing atas pelabuhan Singapura dan Selat Malaka.

Sikap Mahathir mendatangi Beijing untuk ‘mengembalikan’ One Belt One Road memang langka terjadi. Namun yang lebih langka lagi adalah, reaksi daripihak Beijing yang menyatakan pihaknya bisa memahami.

Mengapa demikian?

 “One Belt One Road” DikritikSebagai “Neo Kolonialisme”, Reaksi PKT Low Profile

Pertama, belakangan ini One Belt One Road telah dikritik keras oleh masyarakat luas, RRT dianggap sengaja memasang jebakan hutang, untuk menerapkan ‘kolonialisme baru’ pada negara lain. Ditambah lagi Sri Lanka, Laos, Kamboja, Pakistan dan lain-lain, terlilit hutang parah akibat One Belt One Road, ini membuat One Belt One Road semakin menjadi sasaran kritikan.

Tanggal 16  Mei lalu dalam laporan kekuatan militer RRT tahunan yang diumumkan Dephan  AS, “Negara yang ikut serta dalam One Belt One Road mungkin akan mengalami ketergantungan ekonomi pada modal dari RRT, dan PKT akan memanfaatkan ini untuk memperkuat pengaruhnya yang kemudian mengambil keuntungan.”

Oleh sebab itu, menghadapi sorotan masyarakat internasional ini, Beijing terpaksa secara low profile menyatakan bisa memaklumi keputusan Malaysia yang menghentikan rencana unifikasil intas negara oleh PKT ini, untuk mencegah timbulnya gejolak lebih besar yang tidak menguntungkan aktivitas PKT di masa mendatang.

Saat ini di tengah ajang perang dagang AS-RRT, jika PKT menanggapi dengan bersikap keras terhadap Malaysia untuk menakuti negara penerima bantuan lainnya, maka tidak hanya akan menuai boikot dan kecaman internasional yang semakin besar. Bahkan, mungkin akan mendesak AS turun tangan, bersatu dengan negara-negara lain untuk melakukan pemblokiran dan penolakan ekonomi yang lebih keras lagi terhadap Beijing.

Para kepala negara dan pejabat menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Forum OBOR Beijing, Tiongkok pada 15 Mei 2017. (Thomas Peter-Pool / Getty Images)

RRT  terus melakukan perluasan militer secara rahasia di Laut Tiongkok Selatan dan ini memicu ketegangan dan ketidak-puasan negara-negara sekitarnya.

Lewat One Belt One Road PKT berniat menyusup ke Indochina bertujuan meningkatkan ketergantungan mereka secara ekonomi terhadap RRT.  Sehingga mengendurkan kesiagaan dan hak suara mereka atas masalah di Laut Tiongkok Selatan, ini akan melindungi perluasan strategis di kawasan tersebut.

Jadi, saat ini Beijing tidak bereaksi keras terhadap ‘pengembalian’ dari Malaysia ini, agar tidak memicu kewaspadaan negara Asia Tenggara lainnya (termasuk Indonesia) terhadap masalah di Laut Tiongkok Selatan.

PKT Tengah Dikepung Internasional, Pura-pura Niat Baik Kurangi Musuh

Saat ini masyarakat internasional tengah membentuk situasi global ‘mengepung RRT’.

Terutama dengan adanya rencana strategis “Zona Indo-Pasifik” yang disusun secara aktif oleh AS, yang tumpang tindih dengan One Belt One Road di wilayah Asia Tenggara. Itu sebabnya PKT menjadi lebih hati-hati dan waspada, khawatir jika sekarang terlalu keras terhadap negara-negara Asia Tenggara. 

Justru membuat ASEAN akan berpihak pada AS dan membuat kekuatan internasional yang mengepung RRT menjadi semakin besar, strategi Front Persatuan Internasional dan perkembangan ekonomi dari RRT di masa mendatang pun akan terjebak ke dalam kesulitan.

Para pekerja Pakistan dan Tiongkok duduk di atas ekskavator ketika mereka meninggalkan terowongan yang baru dibangun di Lembah Gojal, Pakistan utara, pada 25 September 2015. Proyek ini merupakan bagian dari One Belt, One Road initiative yang ambisius dari Tiongkok. (Aamir Qureshi / AFP / Getty Images)

Selanjutnya yang patut dicermati adalah, apakah akan terjadi efek domino dimana lebih banyak lagi negara lain yang terlilit dalam “jebakan hutang” ini yang juga akan meminta Beijing untuk ‘berhenti’? Proyek One Belt One Road  apakah akan menimbulkan kewaspadaan internasional akibat sifat dasar dan motivasinya yang tidak bermoral ini dan perlahan-lahan menuju tamat?

Terakhir, Malaysia yang pernah bersekutu dan bekerjasama dengan AS memberantas komunis setelah merdeka di tahun 1957 itu, walaupun pernah pro komunis di bawah kepemimpinan ayah Najib (PM Malaysia yang kedua).

Kini apakah mungkin akan kembali ke kubu ‘anti-komunis’ setelah ‘pergantian parpol’ saat ini? apalagi setelah Mahathir menghentikan proyek One Belt One Road, dan menjadi rekan strategis yang penting bagi AS dalam kebijakan Zona Indo-Pasifiknya? (SUD/WHS/asr)

Video Rekomendasi :

Share
Tag: Kategori: OPINI

Video Popular

Ad will display in 09 seconds