Erabaru.net. Sebanyak 41 orang anggota DPRD Kota Malang resmi ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi. Ini setelah baru-baru ini KPK resmi menjerat sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang dalam perkara suap pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015.

Wakil Ketua KPK RI, Basaria Pandjaitan mengatakan penetapan terhadap 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka baru-baru ini, merupakan tahap ketiga dalam pengusutan perkara suap. Sebelumnya KPK juga menetapkan sejumlah tersangka.

“Hingga saat ini total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” katanya di Gedung KPK RI, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Nama-nama yang baru ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 22 orang. Mereka ini merima uang sebesar Rp 12,5-Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif  Moch Anton.

Pada Maret 2018 lalu, KPK juga telah Wali Kota Malang nonaktif  Moch Anton sebagai tersangka.

Tersangka lainnya adalah Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono.

Berikut nama-nama anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka :

  1. M Arief Wicaksono
  2. Suprapto
  3. Zainuddin
  4. Sahrawi
  5. Salamet
  6. Wiwik Hendri Astuti
  7. Mohan Katelu
  8. Sulik Lestyowati
  9. Abdul Hakim
  10. Bambang Sumarto
  11. Imam Fauzi
  12. Syaiful Rusdi
  13. Tri Yudiani
  14. Heri Pudji Utami
  15. Hery Subiantono
  16. Ya’qud Ananda Gudban
  17. Rahayu Sugiarti
  18. Sukarno
  19. Abdulrachman
  20. Arief Hermanto
  21. Teguh Mulyono
  22. Mulyanto
  23. Choeroel Anwar
  24. Suparno Hadiwibowo
  25. Imam Ghozali
  26. Mohammad Fadli
  27. Asia Iriani
  28. Indra Tjahyono
  29. Een Ambarsari
  30. Bambang Triyoso
  31. Diana Yanti
  32. Sugianto
  33. Afdhal Fauza
  34. Syamsul Fajrih
  35. Hadi Susanto
  36. Erni Farida
  37. Sony Yudiarto
  38. Harun Prasojo
  39. Teguh Puji Wahyono
  40. Choirul Amri
  41. Ribut Harianto.

Puluhan anggota DPRD Kota Malang ini disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (asr)

Share

Video Popular