Reformasi Jaminan Sosial Tiongkok Paksakan Pajak Tambahan US$300 Miliar untuk Perusahaan dan Pekerja

Analisis Berita

Reformasi pajak jaminan sosial yang diperkenalkan oleh pihak berwenang Tiongkok bulan Juli ini telah dikritik karena memberi tekanan lebih besar pada usaha kecil menengah. Para pengusaha dan karyawan harus membayar sekitar 2 triliun yuan (sekitar $300 miliar) setiap tahun untuk mematuhi pajak yang diperbarui tersebut, yang akan berlaku pada tahun 2019.

Pada 20 Juli, negara Tiongkok merilis Rencana Reformasi untuk Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Perpajakan Nasional dan Lokal. Rencananya akan efektif pada 1 Januari mendatang.

Pada 20 Agustus, lima kementerian, termasuk Administrasi Perpajakan Negara, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial, mengadakan pertemuan untuk memindahkan tugas-tugas jaminan sosial serta pengumpulan dan pengelolaan pendapatan non-pajak. Pemindahan pekerjaan tersebut selesai pada 10 Desember, per laporan wilayah.

Hua Changchun, seorang ahli makro ekonomi dari Guotai Jun’an Securities Research Team, mengatakan bahwa otoritas Partai Komunis Tiongkok (PKT) memperkenalkan Rencana Reformasi tersebut untuk merespon tindakan penghindaran pajak dan untuk menutupi peningkatan kekurangan dalam pendanaan jaminan sosial.

Menurut Hua, rencana jaminan sosial yang baru tersebut akan sangat meningkatkan biaya operasi perusahaan-perusahaan kecil-menengah (UKM), mempengaruhi laba dan berdampak buruk terhadap pendapatan para karyawan.

Perusahaan akan membayar tambahan 1,5 triliun yuan per tahun, mengurangi pendapatan mereka sekitar 13 persen. Karena Rencana Reformasi tersebut meningkatkan biaya-biaya operasi perusahaan, pada dasarnya memberikan beban-beban ini pada karyawan, yang konsumsinya akan menurun. Tim peneliti Hua memperkirakan bahwa Rencana Reformasi tersebut akan menyebabkan 1,5 persen penghasilan untuk GDP Tiongkok.

Biaya yang Sangat Tinggi

Tingkat pajak jaminan sosial di Tiongkok sudah sangat tinggi jika dibandingkan dengan kebanyakan negara pada tingkat pembangunan apa pun. Misalnya, tingkat pensiun perusahaan di Tiongkok sekitar 20 persen, dibandingkan dengan 8,25 persen di Jepang, 9,3 persen di Jerman, dan Swedia 9,25 persen, dan hanya 6,2 persen di Amerika Serikat.

Menurut penelitian oleh Guotai Junan Securities, persentase pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan dan karyawan Tiongkok yang harus digunakan untuk berbagai bentuk asuransi adalah dua kali lipat dari rata-rata global.

Survei untuk China Enterprise Social Insurance White Paper 2017 menunjukkan bahwa lebih sedikit perusahaan yang membayar seluruh pajak. Pada 2015, sekitar 40 persen perusahaan membayar biaya-biaya mereka, sementara angka ini turun menjadi 25 persen pada 2017. Lebih dari 70 persen perusahaan gagal dalam pembayaran jaminan sosial mereka.

Demografi Lansia Memperburuk Kesengsaraan Jaminan Sosial

Defisit pensiunan semakin memburuk seiring dengan bertambahnya penduduk Tiongkok.

Menurut China Pension Report 2016, pada tahun 2015, Rekening Dana Pensiun Perorangan saat ini terdiri dari “rekening kosong” untuk 4,7 triliun yuan (sekitar $684 miliar) dalam nilai bersih. Pembayaran pensiun saat ini dibayar dari “saldo akumulasi” yang jumlahnya hanya sekitar 3,5 triliun yuan, membuat kekurangan 1,2 triliun yuan.

Sistem pensiun mencakup dua komponen: pensiun pokok dan pensiun rekening pribadi. Majikan membayar 20 persen untuk dana pensiun pokok yang disalurkan pemerintah kepada para pensiunan, sementara 8 persen dibayar oleh karyawan tersebut ke rekening pribadinya.

Jika pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk membayar para pensiunan dari pendanaan pokok, ia harus menarik uang dari rekening-rekening pribadi para karyawan. Segera setelah dipakai habis, rekening tersebut menjadi “rekening kosong.”

Perkiraan demografis menunjukkan bahwa pada tahun 2020, lebih dari 255 juta orang Tiongkok akan berusia 60 tahun atau lebih tua, hampir 18 persen dari total populasi. Pada tahun 2030, angka tersebut akan meningkat menjadi 320 juta orang.

Namun, pemerintah membayar pensiunan saat ini menggunakan dana yang disumbangkan oleh orang yang lahir antara tahun 1970-an dan 1990-an. Tidak jelas bagaimana pensiun mereka sendiri akan didanai ketika mereka mencapai usia pensiun. (ran)