oleh Guo Yaorong

Beberapa hari terakhir unjuk rasa besar-besaran terjadi di Sri Lanka memprotes korupsi pemerintah, mengacu diserahkannya hak pengolaan pelabuhan Hambantota selama 99 tahun kepada Tiongkok komunis. Selain itu mereka juga menuntut presiden untuk mundur.

Unjuk rasa yang diselenggarakan oleh oposisi ini menyerukan kepada jutaan pendukungnya untuk turun ke jalan, bahkan mantan Presiden Mahinda Rajapaksa juga diundang untuk bergabung.

Barisan unjuk rasa sempat memblokir beberapa jalan utama di ibukota Kolombo, menyebabkan sekolah di dekatnya menghentikan pelajaran, perusahaan juga membiarkan karyawannya pulang kerja lebih awal agar terhindar dari kemacetan lalu lintas

Salah satu pemimpin unjuk rasa yang anggota Kongres, Dinesh Gunawardance mengatakan,  mereka memprotes pemerintah karena bertindak bertentangan dengan opini publik, yakni menjual aset negara, sehingga biaya hidup rakyat meningkat tajam, dan pemerintah terpaksa menaikkan pajak yang membuat kehidupan rakyat makin sulit.

Kaum oposisi sangat mengecam pemerintah saat ini karena terlalu berlebihan dalam menggantungkan pertumbuhan ekonominya kepada Tiongkok komunis, terutama karena tidak mampu membayar utang pembangunan pelabuhan strategis yang berjumlah USD. 1,4 miliar lalu  pada akhir tahun lalu menandatangani kontrak menyewakan pelabuhan Hambantota selama 99 tahun kepada Tiongkok.

Hal ini membuat Beijing memperoleh sebuah pelabuhan strategis di Samudera Hindia. Transaksi ini mengancam kedaulatan Sri Lanka.

Akun microblogging Kedutaan Besar AS pada pekan ini meneruskan sebuah laporan dari Harvard University.

Isi laporan menuduh Beijing melakukan diplomasi jebakan utang kepada negara kecil. Negara kecil akhirnya menjadi korban karena tak mampu membayar utang terpaksa mematuhi pengaturan negara kreditur, hal mana akan menciptakan kesempatan kepada negara kreditur untuk bebas bertindak dalam mewujudkan tujuan strategisnya.

Laporan menunjuk nama negara-negara yang rentan masuk diplomasi jebakan utang Tiongkok komunis, termasuk Djibouti, Kenya, Filipina, Kamboja, Malaysia, Pakistan, Laos, Sri Lanka, Papua New Guinea dan Palau. Di antaranya, Sri Lanka telah menyewakan pelabuhan Hambantota selama 99 tahun kepada Tiongkok.

Laporan juga menyinggung soal PM baru Malaysia yang berangkat ke Beijing untuk membatalkan 3 proyek Tiongkok karena kemampuan membayar kembali utang.

Periode jabatan parlemen Sri Lanka kali ini akan berakhir pada bulan Agustus 2020. Pemilihan umum Sri Lanka tidak mungkin diadakan sebelum bulan februari 2020, kecuali dua-pertiga dari anggota sepakat untuk membubarkan parlemen. Jadi rezim saat ini masih memiliki waktu 1 tahun lebih untuk berkuasa. (Sin/asr)

Share

Video Popular