Sudah terkenal bahwa Tiongkok menikmati sangat sedikit kebebasan pers. Berdasarkan indeks 2018 dari Reporters Without Borders, Tiongkok menempati peringkat 176 dari 180 negara yang terdaftar.
Media Hong Kong, Initium Media, telah mewawancarai 23 wartawan Tiongkok yang mendapatkan berbagai serangan yang berbeda dari seluruh negeri tentang pengalaman profesional mereka. Untuk melindungi identitas para jurnalis tersebut, masing-masing diberi nomor yang digunakan dalam laporan.
Nomor 1, yang telah bekerja sebagai wartawan selama enam tahun, menggambarkan keparahan penyensoran yang semakin meningkat: “Pada awalnya saya akan mendapatkan pemberitahuan tentang sebuah laporan dua atau tiga hari setelah saya menerbitkannya, atau saya akan diberitahu saat sedang melakukan pekerjaan lapangan. Saat itu, saya masih akan melakukan pekerjaan karena masih ada kemungkinan bahwa berita itu bisa diterbitkan. Saat ini, tidak ada peluang, jadi saya bahkan tidak mau bersusah payah.”
Menurut wartawan tersebut, hanya ada dua jenis media di Tiongkok: media negara yang menerima instruksi-instruksi dari otoritas pusat, dan media yang menulis ulang berita dari corong negara tersebut.
“Panduan-panduan sensor saat ini bukan tentang tidak adanya hal-hal tertentu yang tidak dapat Anda laporkan,” kata Nomor 3, “tetapi Anda tidak diizinkan sama sekali untuk melaporkan masalah-masaah yang memunculkan reaksi emosional yang kuat. Sebenarnya, sensor-sensor tersebut menentukan subjek mana yang diizinkan untuk Anda kerjakan, dan konten apa yang harus Anda sertakan.”
Jurnalis Nomor 5 menjelaskan leksikon (istilah yang digunakan dalam profesi) untuk “kata-kata sensitif” dalam sensor tersebut: “Ada fungsi dalam sistem yang dapat memeriksa laporan berita Anda di balik daftar kata-kata sensitif dan menentukan apakah tulisan Anda memenuhi standar atau tidak. Tidak ada yang tahu seberapa besar daftar itu. [Pencarian] menemukan kata-kata sensitif secara konstan dan harus terus-menerus merevisi artikel sampai [tidak lagi] menunjukkan adanya sebuah peringatan.”
Beberapa organisasi media diizinkan lebih banyak kelonggaran daripada yang lain, seperti seorang jurnalis veteran gambarkan: “Suatu kali saya menerima beberapa informasi tentang perwira militer yang bersekongkol dengan sebuah perusahaan real estate dan menggelapkan beberapa miliar yuan [beberapa ratus juta dolar]. Atasan saya mengatakan bahwa kami tidak dapat melaporkan masalah ini, tetapi kami dapat meneruskannya ke Caixin, yang merupakan satu-satunya media yang diberikan sejumlah kebebasan untuk menjalankan topik sensitif. Caixin tidak melaporkannya sampai sekarang, tetapi itu terjadi enam bulan yang lalu.”
“Setelah sopir Didi Chuxing [taksi online] memperkosa dan membunuh seorang pramugari berusia 21 tahun yang menjadi penumpangnya pada tanggal 5 Mei di Zhengzhou, kami bekerja sama dengan kantor pelaporan lokal dan membuat satu set laporan mendalam dengan data yang solid. Saya melihat wakil ketua redaksi menyetujui salinannya, tetapi pada hari berikutnya, laporan ini tidak muncul di media cetak maupun online. Saya diberitahu bahwa pemimpin redaksi telah menghapus artikel itu tanpa membuat komentar apa pun,” kata Reporter Nomor 10.
Nomor 12 berbicara tentang “Sekarat untuk Bertahan Hidup,” sebuah film komedi tahun 2018 yang didasarkan pada kisah kehidupan nyata seorang pasien leukemia bernama Lu Yong. “Film ini menarik banyak perhatian sejak hari penayangannya. Tetapi pada hari keempat, kami menerima pemberitahuan bahwa tidak ada yang boleh melaporkan film ini. Kami bahkan sudah mendapatkan wawancara eksklusif dengan sutradara, tetapi tidak bisa menggunakannya.”
“Sekarat untuk Bertahan Hidup” menceritakan bagaimana Lu Yong menyelundupkan obat yang murah, efektif, tetapi secara teknis ilegal dari India untuk dirinya sendiri dan untuk lebih dari 1.000 pasien kanker lainnya setelah ia menjual semua propertinya untuk mendapat obat yang legal dan mahal. Lu ditangkap pada Januari 2015. Insiden ini menyoroti buruknya kualitas obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri Tiongkok.
Semua wartawan menyebutkan penutupan paksa akun media sosial media mereka. Menurut Tencent, yang memiliki Weibo dan WeChat, ia menutup lebih dari 99.000 akun dalam 130 hari pertama tahun ini.
Partai Komunis Tiongkok telah memberlakukan banyak peraturan di media, terutama yang berfokus pada platform media sosial dan maya, serta pelaporan berita biasa pada umumnya.
Pada tahun 2015, legislatif stempel karet Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional, telah mengesahkan undang-undang keamanan nasional yang mendefinisikan konsep “supremasi dunia maya (cyberspace).” Tahun berikutnya, hukum cybersecurity telah memaksa perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok untuk menyimpan data mereka di dalam negara tersebut dan hal itu membuatnya dapat diakses oleh rezim PKT. (ran)
