BEIJING – Ketika tahun ajaran baru sekolah di Tiongkok dimulai, beberapa warga lama Beijing dipaksa oleh aturan-aturan tempat tinggal yang bersifat membatasi untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang jauh, dengan beberapa orang yang kurang beruntung mengepak tas mereka untuk tempat-tempat sejauh selatan Kota Shenzhen di Provinsi Guangdong, lebih dari 1.000 mil (1.610 km) jauhnya.
Pada tahun lalu, Beijing telah mengusir sejumlah pekerja migran yang tidak memiliki status dan memindahkan ratusan pabrik untuk mengurangi apa yang disebutnya sebagai “penyakit perkotaan” dari populasi yang berlebihan. Jumlah penduduk yang terdaftar terlihat angka penurunan yang langka, meskipun kecil, tahun lalu menjadi 21,7 juta.
Namun sekarang, beberapa keluarga kelas menengah yang membayar pajak pindah karena peraturan-peraturan baru tersebut telah mempersulit anak-anak untuk dapat mendaftar di sekolah-sekolah kota.
Seorang pria berusia 35 tahun bernama He, yang tidak ingin diidentifikasi lebih lanjut, mengatakan ia telah pindah dari Beijing ke provinsi tetangga Hebei setelah aturan tempat tinggal yang baru tersebut melarang putranya yang berusia enam tahun mengajukan permohonan untuk masuk di sekolah-sekolah kota tersebut.
Dia dan putranya pergi ke Hebei dua minggu yang lalu menjelang awal tahun sekolah minggu lalu, sementara istrinya harus pindah bersama saudara-saudaranya untuk lebih dekat dengan pekerjaannya di ibukota.
Dia, yang ingin tetap anonim karena takut putranya bisa kehilangan tempatnya di sekolah, sekarang hanya dapat bertemu istrinya ketika dia mengunjungi mereka di akhir pekan. Dia berhenti dari pekerjaannya di Beijing pada bulan Maret.
“Kami telah mendapat pukulan ekonomi besar,” katanya. “Tetapi yang paling penting adalah putra saya memiliki tempat untuk pergi ke sekolah.”
Di antara aturan baru tersebut, alamat keluarga yang terdaftar harus tidak berubah setidaknya selama satu tahun dan cocok dengan area tempat tunjangan sosial mereka dibayarkan.
Berbicara di dekat dua kamar tidur apartemennya yang sederhana di Hebei, Dia mengatakan keluarganya telah menyiapkan lebih dari setahun untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan-persyaratan.
Tetapi pemerintah lokal di distrik Tongzhou, Beijing, di mana Dia tinggal, mempublikasikan peraturan baru tersebut tepat sebelum batas waktu terakhir pendaftaran sekolah untuk tahun ajaran berikutnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk memenuhi syarat.
Ratusan orang tua Tongzhou dalam situasi yang sama telah memprotes selama berminggu-minggu di kantor biro pendidikan pusat Beijing dan pendidikan Tongzhou pada bulan Mei dan Juni.
Seorang ibu, Li, mengatakan bahwa dari sekelompok 200 keluarga yang dia ketahui tentang permohonan kepada pihak berwenang tersebut, sepertiga akhirnya diterima di sekolah Tongzhou, sepertiga memilih sekolah swasta atau pindah ke kota yang berbeda, dan sepertiga, seperti dia, sedang menjaga anak-anak mereka di rumah untuk saat ini.
“Kami telah membayar uang sekolah untuk sekolah swasta, tapi itu mengerikan. Jadi kami menariknya untuk membatalkan,” kata Li, yang juga tidak ingin nama lengkapnya dipublikasikan.
Seorang warga yang tinggal 10 tahun di Beijing yang bekerja dalam layanan masyarakat telah memindahkan keluarganya 1.200 mil ke selatan ke Shenzhen setelah anaknya ditolak masuk di sekolah lokal.
“Saya suka Beijing, tetapi saya tidak mengerti apa yang dilakukan pemerintah. Saya benar-benar tidak senang dengan cara mereka menangani berbagai hal,” kata orang tua tersebut.
Kurang Berinvestasi
Perjuangan untuk sumber daya pendidikan yang tegang tidak terbatas pada modal.
Di kota Leiyang di Provinsi Hunan bagian selatan, polisi telah menangkap 46 orang pada September Agustus setelah ratusan orang tua memprotes rencana pemerintah untuk menempatkan 9.000 murid-murid kelas lima dan enam di sekolah-sekolah swasta yang mahal, terpencil, dan dibangun dengan buruk. Otoritas sekolah tidak menyambut kekhawatiran para orang tua tersebut.
Pihak berwenang setempat mengikuti perintah dari Partai Komunis Tiongkok untuk mengontrol ukuran kelas, untuk memiliki 66 siswa per guru. Ukuran kelas rata-rata telah meningkat dari 50 menjadi 100 siswa karena urbanisasi yang cepat. Namun karena kurangnya dana untuk menciptakan lebih banyak sekolah umum bagi semakin banyaknya siswa, pemerintah kota Leiyang mungkin telah berkolusi dengan investor swasta untuk membangun sekolah-sekolah buruk seperti itu.
Sebuah laporan Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan Juli mengatakan bahwa Tiongkok masih membelanjakan terlalu sedikit peluang investasi tentang pendidikan sebagai persentase dari produk domestik bruto.
Masalah ini juga menjadi fokus karena beberapa pemerintah daerah di Tiongkok berada di bawah tekanan dari memburuknya keuangan dan beban utang yang berat.
Sementara itu, bahkan mereka yang memenuhi persyaratan tempat tinggal di Beijing berurusan dengan pusingnya soal sekolah.
Fang, seorang manajer TI di sebuah perusahaan asuransi milik negara, mengatakan dia harus pindah ke apartemen yang lebih kecil di distrik baru di Beijing agar putranya memenuhi syarat untuk pendaftaran sekolah di Beijing.
Fang mengatakan dia juga harus membayar pemilik tanah tambahan sebesar 40.000 yuan (hampir $6.000) hanya agar pemilik menandatangani untuk putra Fang menggunakan lokasi yang ditentukan sekolah di apartemen tersebut.
Orang tua lainnya, termasuk He dan Li, mengatakan beberapa pemilik tanah memungut 100.000 yuan untuk sebuah tempat.
Dengan sistem buram seperti itu, ada banyak ruang untuk korupsi dan celah, kata orang tua, karena mereka yang memiliki hubungan-hubungan baik atau dengan uang untuk suap dapat membawa anak-anak mereka ke sekolah.
Dia mengatakan dia harus membawa kepala sekolah Hebei keluar untuk makan malam beberapa kali sebelum dia setuju untuk menerima putranya.
“Meskipun sekolahnya sangat buruk, setidaknya dia di sekolah.” (ran)
