Brussels — Program kewarganegaraan ‘Visa Emas’, selama ini memungkinkan pengusaha kaya raya untuk secara efektif membeli kewarganegaraan di sejumlah negara-negara Uni Eropa. Namun, program itu kini meredup dan semakin kehilangan kemilau mereka di tengah meningkatnya kekhawatiran atas campur tangan Rusia dalam sektor politik di Eropa.

Hubungan Eropa dengan Moskow kini terus memburuk, setelah serangan racun pelumpuh saraf Novichok, di Salisbury, Inggris. Sehingga negara-negara Eropa kini semakin ketat dalam menyaring kalangan oligarki untuk masuk Eropa. Mereka ‘memikirkan kembali’ kebijakan-kebijakan kewarganegaraan yang memungkinkan kaum berduit dunia, untuk lolos dengan bebas ke Eropa.

Pejabat Uni Eropa menjanjikan tindakan keras terhadap skema tersebut pada akhir tahun. Akan tetapi, banyak negara Eropa mengalami konflik internal oleh serangkaian kontroversi tentang siapa yang diuntungkan dari kebijakan imigrasi itu.

Kini hanya ada kurang dari separuh negara Uni Eropa yang menawarkan beberapa bentuk uang tunai untuk program kewarganegaraan. Tentunya diimbangi dengan persyaratan dan pemeriksaan yang dilakukan pada individu yang sangat bervariasi di seluruh benua.

Dalam banyak kasus, pelamar ‘Visa Emas’ tidak harus memenuhi kriteria dasar yang diperlukan bagi warga negara lain yang kurang mampu, untuk menjadi warga negara. Syarat dasar tersebut diantaranya termasuk lulus tes bahasa, dan berkomitmen untuk tinggal jangka panjang.

Beberapa skema, seperti yang dioperasikan di Portugal, sebagian besar dibuat untuk membantu mendorong lesunya ekonomi Eropa yang berjuang untuk keluar dari kegelapan krisis keuangan sejak tahun 2008.

Mereka mengizinkan orang asing yang kaya untuk melakukan investasi di negara Eropa, baik dengan mendirikan bisnis atau membeli properti yang mahal. Itu sebagai imbalan untuk menerima visa atau kewarganegaraan, yang memberi mereka akses penuh ke seluruh UE.

Tetapi sejumlah besar penerima manfaat adalah warga Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan Vladimir Putin. Itu adalah sesuatu yang memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Eropa dan anggota Parlemen Uni Eropa.

Tujuan yang paling populer adalah pulau kecil di laut Mediterania, Malta, dimana hanya dengan investasi 1,15 juta euro (19,3 miliar rupiah), pengusaha dapat memperoleh kewarganegaraan. Bahkan ada kemudahan lainnya, dimana anggota keluarga dapat ditambahkan juga menjadi warga negara dengan membayar biaya tambahan masing-masing 25.000 hingga 50.000 euro.

Setidaknya ada tiga miliarder Rusia yang masuk dalam ‘daftar Kremlin’, disebut oleh AS memiliki paspor Malta melalui program ‘Golden Visa’. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut ketiga orang itu sangat dekat atau terkait secara pribadi dengan Putin. Mereka adalah Arkady Volozh, Boris Mints, dan Alexander Nesis.

Siprus, pulau lain yang kaya dengan sinar matahari, juga merupakan tempat perlindungan aman bagi orang Rusia yang melarikan diri dari musim dingin Moskow yang sangat dingin. Negara itu telah meraup sekitar 4,8 miliar euro (sekitar 96,2 triliun rupiah) dari penjualan ratusan golden visa, menurut laporan AFP.

Patung Jean Parisot de Valette, Pemimpin Besar Ordo Kesatria Malta, berdiri di Valletta, Malta, 30 Maret 2017. (Sean Gallup/Getty Images/The Epoch Times)

‘Kuda Troya’
Sebuah isu baru kini menjadi perhatian bagi negara-negara UE. Orang-orang yang tampaknya anggota kelas menengah Rusia, tiba-tiba membawa sejumlah besar uang yang dibutuhkan untuk ‘membeli kewarganegaraan’.

Komisaris Kehakiman Uni Eropa, Vera Jourova, yang berasal dari negara bekas Republik Ceko, berada di barisan terdepan dalam upaya untuk menutup celah itu. Kelemahan dalam sistem yang dia takutkan, dapat membiarkan para penjahat bebas berkeliaran di Eropa.

“Ini adalah masalah besar ketika seorang warga Rusia yang telah bekerja seumur hidupnya di manajemen menengah atau senior, di mana gaji tidak terlalu tinggi, tiba-tiba memiliki uang untuk membeli kewarganegaraan di Malta,” kata Vera Jourova.

Negara-negara Eropa harus melakukan uji tuntas lebih banyak. Sehingga tidak memungkinkan penjahat untuk memiliki akses yang sangat mudah ke Eropa, dan memiliki hak yang sama dengan mereka yang bekerja keras dan membayar pajak.

“Uni Eropa tidak harus menjadi tempat yang aman bagi para penjahat, pelaku korupsi, dan pemilik uang kotor. Kami tidak ingin ada ‘trojan horse’ (kuda troya) di UE.”

Baru-baru ini bahkan bukan hanya warga Rusia, tetapi juga semakin banyak pengusaha Tiongkok yang telah mengambil keuntungan dari ‘skema residensi’ itu, untuk mengamankan pijakan di Eropa.

Di Portugal, yang menawarkan kewarganegaraan dengan imbalan investasi besar dalam sektor properti, menerima 3.890 pengajuan program sejak 2012. Data itu disampaikan oleh perusahaan ‘real estate’, Knight Frank.

Sementara itu di Hongaria, yang membatalkan program kontroversialnya pada 2017 setelah empat tahun beroperasi, menerima 15.754 warga Tiongkok. Mereka diberikan izin tinggal permanen dengan biaya 1,6 miliar euro (26,6 triliun rupiah).

Komisi Uni Eropa, yang bertindak sebagai lembaga eksekutif, tidak memiliki kekuatan untuk melarang ‘Golden Visa’ sepenuhnya. Akan tetapi, mereka dapat mengambil tindakan legislatif untuk memperkuat syarat dan ketentuan yang melekat pada program masing-masing negara, dengan alasan keamanan.

Mantan anggota parlemen Belanda, Sophie in‘t Veld, yang merupakan wakil pemimpin kelompok Liberal di Parlemen Eropa, berada di antara mereka yang semakin teguh dan menyerukan larangan langsung untuk skema semacam itu.

“Mengatakan bahwa ini adalah kompetensi nasional (masing-masing negara) sudah tidak cukup baik lagi. Kami membutuhkan hukum yang selaras dan kami membutuhkan lebih banyak transparansi,” kata Sophie.

“Kita perlu menghentikan standar ganda. Mereka yang datang ke sini untuk bekerja diperlakukan seperti penjahat, tetapi mereka yang datang ke sini untuk memarkir uang mereka, diperlakukan seperti raja.”

Para juru kampanye anti-korupsi juga telah memperingatkan bahwa skema-skema itu membuat Eropa terbuka lebar bagi para penjahat, seperti pencuci uang. Mereka mendapatkan perjalanan tanpa hambatan untuk melintasi benua, dengan paspor kedua, dan tempat berlindung yang aman untuk melarikan diri.

Sebuah lembaga anti korupsi, ‘The Organised Crime and Corruption Reporting Project’ mengatakan bahwa program ‘Golden Visa’ mewakili ancaman potensial terhadap perang melawan korupsi lintas batas dan harus dibatasi.

Peneliti di organisasi nonprofit itu menambahkan bahwa tanpa pemeriksaan integritas yang memadai di tempat asal, mereka akan mendapat pintu belakang. Itu merupakan pintu belakang yang mudah diakses oleh koruptor, dan terancam menimbulkan kerusuhan di Eropa.

Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan para pejabat akan menyajikan laporan tentang tindakan yang tepat di bidang ini. Laporan itu akan disertai dengan panduan untuk negara-negara Anggota, termasuk pada pemeriksaan latar belakang yang diperlukan untuk pelamar ‘Golden Visa’ pada akhir tahun 2018. (NICK GUTTERIDGE/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds