WASHINGTON / SEOUL – Amerika Serikat pada 13 September memberlakukan sanksi terhadap sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Tiongkok, CEO Korea Utara-nya, dan cabang Rusia, yang menuduh mereka memindahkan dana gelap ke Korea Utara yang melanggar sanksi-sanksi AS.

Sanksi-sanksi baru ini menargetkan Yanbian Silverstar Network Technology Co. yang berbasis di Tiongkok, kepala eksekutif Korea Utara Jong Song Hwa, dan cabang perusahaan yang berbasis di Rusia, Volasys Silver Star, Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Tindakan ini dimaksudkan untuk menghentikan aliran pendapatan gelap ke Korea Utara dari para pekerja teknologi informasi luar negeri yang menyamarkan identitas mereka yang sebenarnya dan bersembunyi di balik perusahaan-perusahaan ternama, nama-nama palsu, dan warga negara ketiga,” kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.

Mnuchin memperingatkan perusahaan di seluruh dunia “untuk mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa mereka tanpa disadari telah mempekerjakan para pekerja Korea Utara untuk proyek-proyek teknologi.”

Kementerian luar negeri Korea Selatan mengatakan langkah tersebut sejalan dengan tekad Amerika Serikat dalam mempertahankan sanksi untuk mencapai denuklirisasi lengkap dari semenanjung Korea saat melakukan dialog.

Pada Februari 2013, Washington telah menjatuhkan sanksi pada sejumlah bisnis Tiongkok yang membantu Korea Utara dengan program senjata nuklirnya. Di antara mereka adalah BST Technology and Trade Company, China Precision Machinery Import and Export Corporation, Dalian Sunny Industries, dan Poly Technologies Incorporated.

Pemerintahan Trump telah mempertahankan tekanan sanksi pada Pyongyang dalam upaya untuk meyakinkan Korea Utara agar menyerahkan senjata nuklirnya, yang merupakan ancaman bagi Amerika Serikat.

Trump telah bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada bulan Juni di KTT di Singapura di mana Kim setuju dalam kesepakatan-kesepakatan luas untuk bekerja menuju denuklirisasi di semenanjung Korea. Namun Korea Utara tidak memberikan indikasi bahwa pihaknya bersedia menyerahkan senjatanya secara sepihak, seperti yang diminta oleh pemerintahan Trump.

Washington juga menuduh Rusia melanggar sanksi-sanksi PBB terhadap Korea Utara dengan memberikan izin kerja kepada para pekerja Korea Utara meskipun Rusia menyangkal tindakan-tindakan semacam itu.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menuduh Moskow pada hari Kamis karena berusaha menutupi pelanggaran sanksi-sanksi PBB terhadap Korea Utara oleh orang-orang Rusia.

Awal bulan ini, Washington telah menuduh dan memberi sanksi kepada Park Jin Hyok dan perusahaan ternama yang berbasis di Tiongkok tempat dia bekerja, Chosun Expo, selama serangan cyber ransomware global WannaCry tahun 2017 dan serangan cyber pada tahun 2014 di Sony Corp.

Park bekerja sebagai bagian dari tim peretas, yang dikenal sebagai Lazarus Group, untuk mencoba menerobos beberapa bisnis AS, termasuk kontraktor pertahanan Lockheed Martin Corp, pejabat AS mengatakan, meskipun tidak ada bukti perusahaan tersebut telah diterobos.

Kantor berita KCNA milik pemerintah Korea Utara membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa Park “tidak ada.” (ran)

Share

Video Popular