NEW DELHI – Kemenangan untuk Presiden Abdulla Yameen dalam pemilihan 16 September di Maldives (Maladewa) dapat meningkatkan tekanan pada keuangannya, karena pemerintah tersebut tetap berada pada jalur yang didukung oleh infrastruktur yang didukung Tiongkok yang sedang berkembang yang berisiko menenggelamkan perekonomiannya.

Maladewa di bawah Yameen telah tumbuh lebih dekat ke Tiongkok, menjadi alarm peringatan bagi sekutu tradisional India, dengan Tiongkok membiayai jalan, jembatan, dan perluasan bandara internasional sebagai bagian dari inisiatif One Belt, One Road (OBOR) untuk proyek-proyek infrastruktur di hampir 70 negara dari Mongolia ke Montenegro.

Bagaimanapun pengambilalihan sebuah pelabuhan di Sri Lanka yang berdekatan dan masalah-masalah di beberapa negara lain telah menimbulkan kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut adalah perangkap utang untuk mengikat negara-negara tersebut ke dalam lingkup Tiongkok.

Yameen sedang mencari periode lima tahun kedua di kepulauan Samudra Hindia yang terkenal dengan pantai-pantai turis yang berjemur matahari dan menyelam.

Saingan-saingan utamanya telah dipenjara atas tuduhan mulai dari terorisme hingga mencoba menggulingkan pemerintah, yang menyebabkan keraguan di luar negeri tentang legitimasi pemilu tersebut.

Maladewa, ekonomi kecil yang sangat bergantung pada pariwisata, adalah salah satu dari negara-negara paling berisiko atas keterlibatannya dengan OBOR terhadap kesulitan utang, kata Center for Global Development (Pusat Pengembangan Global), sebuah think tank (lembaga riset) yang berbasis di Washington DC yang melacak inisiatif tersebut.

Pusat Pengembangan Global tersebut, menggunakan informasi yang tersedia secara publik, telah memperkirakan pinjaman Tiongkok untuk Maladewa sebesar $1,3 miliar, lebih dari seperempat dari produk domestik bruto tahunannya.

Mantan perdana menteri di pengasingan, Mohamed Nasheed, yang ingin menegosiasikan kembali kesepakatan dengan Tiongkok, mengatakan pada Juni bahwa pinjaman itu bisa lebih dari $2,5 miliar, tanpa mengutip sumbernya.

Scott Morris dari Center for Global Development mengatakan pinjaman-pinjaman Tiongkok telah memberinya peran dominan.

“Itu menimbulkan kekhawatiran karena memiliki peran yang begitu dominan yang dimainkan oleh pemerintah lain,” kata Morris kepada Reuters.

“Anda harus memikirkan apa yang terjadi di dalam sebuah kasus kesulitan, orang menyebut memancing di air keruh. Tiongkok tidak terikat oleh bentuk-bentuk standar seperti para kreditor utama lainnya.”

Dua lembaga pemeringkat yang mencakup negara, Fitch dan Moody’s, keduanya menilai Maladewa sebagai kategori sub-investment grade, dan Bank Dunia serta Dana Moneter Internasional melihat kemungkinan besar akan kesulitan jika pengeluaran saat ini terus berlanjut.

Moody memangkas pandangannya menjadi “negatif” pada bulan Juli, menyebut pembelanjaan infrastruktur yang berkembang pesat sebagai penyebab kekhawatiran.

“Mereka memiliki program infrastruktur besar-besaran dan, sebagai bagian dari itu, mereka telah meningkatkan utang,” Anushka Shah dari Moody mengatakan kepada Reuters.

“Terjadi peningkatan utang yang besar sejak proyek-proyek infrastruktur dimulai.”

Fitch juga memperingatkan tentang meningkatnya utang dalam pembaruan terakhirnya di negara tersebut pada bulan Mei.

RESIKO POLITIK

Perekonomian Maladewa telah tumbuh rata-rata 6 persen per tahun selama lima tahun terakhir, didukung oleh pariwisata dan konstruksi, menurut Fitch.

Namun kedua lembaga pemeringkat tersebut mendesak para investor untuk berhati-hati pada Februari setelah Mahkamah Agung membebaskan para tahanan politik, melawan keinginan Yameen, memicu krisis politik dan membuat beberapa negara termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat, untuk memperingatkan warga mereka melakukan perjalanan ke sana.

“Kami memperhitungkan risiko politik yang cukup tinggi di peringkat kami,” kata Shah.

“Ketegangan-ketegangan politik mempengaruhi kebijakan dan juga bisa berefek tidak langsung ke sektor pariwisata.” (ran)

Share

Video Popular