Erabaru,net. “Bom” Trump untuk WTO, Bencana Bagi Tiongkok?

“Jika Organinisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak melakukan reformasi, saya akan mundur dari organisasi itu”, demikian kritik Presiden AS Trump kepada World Trade Organization (WTO), pada 30 Agustus 2018 yang lalu.

Pernyataan Trump yang dipublikasikan Bloomberg itu bagaikan bom, yang membuat markas WTO di kota Jenewa panik.

Peringatan Trump menjadi titik puncak saat Amerika Serikat sudah mengeluh terkait WTO yang membiarkan situasi tidak adil dan merusak kepentingan AS.

Menurut Trump, WTO semestinya menjadi organisasi perdagangan dunia yang menjamin perdagangan global, berlangsung secara terbuka, transparan dan liberal.

Lalu apa dampaknya jika AS keluar dari WTO?

Beberapa analis percaya bahwa dampak dari Amerika Serikat menarik diri dari WTO akan sangat besar. Bloomberg menggambarkan dampak penarikan AS dari WTO akan lebih besar daripada konflik perdagangan AS dengan Tiongkok, dan ekonomi global mungkin akan terpengaruh.

Kantor berita Prancis AFP menilai imbasnya pada pasar global yang beroperasi di bawah peraturan WTO.

Pasalnya selama ini WTO beroperasi dengan mengandalkan andil besar dari AS untuk mempertahankan rasa adil dalam perdagangan. Jika Amerika Serikat benar-benar menarik diri, WTO pada dasarnya hanya tinggal nama.

James Fry, profesor hukum dari Universitas Hongkong mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, jika AS menarik diri dari WTO, maka akan memicu reaksi berantai, mengakibatkan sejumlah negara lain juga mengikuti jejak AS menarik diri dari organisasi tersebut.

Dampaknya, jika negara meninggalkan WTO maka cenderung akan memunculkan situasi bilateralisme bukan lagi multilateralisme. Situasi itu akan sama dengan situasi ‘beggar thy neighbour effect’ , yakni situasi dimana suatu negara berusaha untuk mendorong kesulitan atau masalah kepada negara lain, yang jelas akan berdampak buruk pada perdagangan internasional dan mengancam perdamaian. Situasi seperti itu banyak bermunculan sebelum Perang Dunia Kedua.

Peraturan WTO sebelumnya relatif lebih longgar dan memiliki tujuan utama, yaitu untuk mendukung pengembangan negara-negara lain dengan ekonomi yang kurang berkembang melalui kekuatan ekonomi dan pasar negara-negara maju.

Dengan kata lain, negara kaya sewajarnya memberi manfaat kepada negara kecil untuk membantu pertumbuhan ekonomi mereka. Ini jelas tidak baik bagi negara-negara maju dalam hal keadilan dalam perolehan manfaat.

Pada tahun 2001, mantan Presiden AS Bill Clinton mempromosikan Tiongkok menjadi salah satu anggota WTO. Pada saat itu, masyarakat Barat berpendapat bahwa jika Tiongkok bergabung dengan sistem pasar bebas, itu akan membantu mereka mengembangkan ekonomi bebas.

Ketika penduduk Tiongkok menjadi kaya dan memiliki properti pribadi, mereka dapat mengarah pada tuntutan demokrasi dan menguatnya kesadaran diri, yang pada gilirannya akan menggiring politik, ekonomi dan sosial Tiongkok menuju pada demokratisasi dan liberalisasi. Namun, harapan tinggal harapan, keinginan dunia Barat ini meleset.

Meleset, seperti data dari Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) Amerika Serikat pada tahun 2016 yang menyusun laporan berisi 11 bagian komitmen Tiongkok terhadap WTO yang tidak dipenuhi.

Di antaranya termasuk pembukaan pasar komunikasi untuk perusahaan asing, distribusi film asing secara bebas di Tiongkok, upaya untuk mengurangi pencurian kekayaan intelektual dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Namun sampai sekarang pun pasar komunikasi Tiongkok sepenuhnya berada di tangan Komunis Tiongkok, dan beberapa perusahaan domestik mereka yang bergerak dalam bidang komunikasi justru benar-benar memonopoli pasar.

Masyarakat Daratan ingin menonton film-film asing, tetapi hanya 34 film yang dapat diputar setiap tahunnya. Pemerintah komunis secara ketat mengendalikan aliran film asing.

Pencurian kekayaan intelektual merupakan faktor penting mengapa Amerika Serikat sampai menjatuhkan sanksi tarif terhadap Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengharuskan adanya pertukaran teknologi kepada perusahaan asing jika ingin memasuki pasar Tiongkok.

Mantan Menteri Keuangan AS Timothy Geithner pernah mengatakan bahwa strategi Komunis Tiongkok itu ibarat jika Anda ingin menjual sesuatu di sini, kami ingin Anda memproduksinya di sini. Dan jika Anda memproduksi di sini, maka Anda harus mentransfer teknologi kepada kami. Inilah logika yang diterapkan oleh Komunis Tiongkok.

Sedangkan pendekatan yang dianut komunis Tiongkok telah menciptakan perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Secara khusus, kebijakan industri “Made in China 2025” bahkan lebih mengganggu bagi kalangan politik dan bisnis AS, dimana pemerintah Tiongkok mencoba menggunakan industri manufaktur berteknologi tinggi untuk membentuk tatanan pemerintahan global yang memiliki sifat komunisme, yang sangat berbeda dari nilai-nilai tradisional negara-negara Barat.

Dalam rubrik komentar pada The Financial Times disebutkan bahwa komunis Tiongkok tidak kalah mengerikan dibanding bekas Uni Soviet di waktu lalu.

Laporan ITIF menyebutkan, komunis Tiongkok semakin terang-terangan menggunakan strategi merkantilis inovatif yang mengancam sistem perdagangan global dan kelayakan WTO sebagai institusi.

Namun, WTO selain tidak membatasi perilaku Tiongkok dalam mendistorsi pasar, malahan dalam beberapa kasus menyetujui perlakuan tidak adil yang diterapkannya kepada negara-negara sesama anggota.

Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer menunjukkan bahwa memasukkan Tiongkok sebagai anggota WTO pada tahun 2001 itu sudah merupakan sebuah kesalahan. WTO tidak memiliki cara untuk menghadapi ekonomi non-pasar yang berada di bawah pemimpin komunis Tiongkok.

Cara terbaik untuk mengatasi ketidakpatuhan Tiongkok terhadap aturan WTO adalah memperlakukan orang lain dengan cara ia diperlakukan. Robert percaya bahwa jika Amerika Serikat tidak berpartisipasi dalam kewajiban WTO, itu mungkin dapat memaksa WTO mereformasi sistem organisasi.

Hal itu senada dengan pernyataan Direktur eksekutif Kelompok Riset Kebijakan Perdagangan APEC, David Dodwell bahwa jika WTO tidak melakukan reformasi yang efektif, Amerika Serikat mungkin benar-benar menarik diri dari organisasi. Jika setiap negara mau bernegosiasi secara terpisah dengan Amerika Serikat, maka sistem arbitrase terpenting dari WTO akan lumpuh dan bahkan mati.

David Dodwell menunjukkan bahwa komunis Tiongkok menggunakan celah dalam aturan WTO untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kekayaan. Setelah WTO tidak lagi berfungsi, maka komunis Tiongkok tidak akan memiliki lahan untuk menjarah kekayaan, dan perdagangan palsunya akan menghadapi tantangan besar. Hal itu jelas akan menjadi bencana bagi Komunis Tiongkok. (sin/rpg)

Video Rekomendasi:

Share

Video Popular