Ghana adalah negara yang kaya sumber daya alam, termasuk minyak mentah, emas, berlian, dan mineral seperti mangan dan bauksit, dan Tiongkok sebagai salah satu investor terbesar di negara Afrika Barat tersebut, telah menetapkan target pada produk-produk berharga tersebut.

Investasinya adalah bagian dari proyek pengembangan ambisius Beijing yang dikenal sebagai “One Belt, One Road” (OBOR, juga dikenal sebagai Belt and Road), yang diumumkan pada tahun 2013 sebagai rencana untuk membangun jalur perdagangan yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.

Sementara Beijing mengklaim bahwa inisiatif tersebut adalah upaya untuk meningkatkan konektivitas regional, banyak pengamat mengatakan bahwa apa yang sebenarnya ingin dicapai Tiongkok dengan OBOR adalah perebutan dominasi dalam urusan global melalui jaringan perdagangan yang berpusat di Beijing.

Pada bulan Juli, Parlemen Ghana telah menyetujui perjanjian Master Project Support Agreement (MPSA) antara Ghana dengan perusahaan Sinohydro Corporation yang dikelola negara, menurut Web Ghana. Berdasarkan perjanjian tersebut, Sinohydro akan menyediakan $2 miliar proyek infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, rumah sakit, dan perumahan, sebagai imbalan atas hak untuk menambang deposit bauksit Ghana di Cagar Hutan Atewa dan Nyinahin, hutan yang kaya mineral lainnya di wilayah Ashanti dari Ghana.

Cagar Hutan Atewa, berukuran sekitar 26.000 hektar, dianggap sebagai permata mahkota keanekaragaman hayati Ghana, karena hutan ini menyimpan lebih dari 100 spesies tanaman, 230 spesies burung, dan setidaknya 50 spesies mamalia. Hutan, yang merupakan sumber dari tiga sungai besar di kawasan itu, juga menyediakan air minum bagi lebih dari satu juta penduduk di Accra.

Bauksit adalah batuan tanah liat yang dapat diolah untuk menghasilkan aluminium. Bauksit tidak ekonomis untuk menambang di Amerika Serikat, karena menggunakan begitu banyak listrik, yang relatif mahal di Amerika Serikat. Dengan demikian, produksi alumina yang cukup besar telah pindah ke luar negeri.

Kojo Yankah, pendiri African University College of Communications, yang terletak di ibu kota Accra di Ghana, juga mantan menteri di bawah mantan Presiden Ghana Jerry John Rawlings, baru-baru ini berbicara tentang kekhawatirannya bahwa Hutan Atewa bisa segera hilang oleh Tiongkok.

“Itu bukan hanya sekedar tanah. Akan ada saatnya ketika saya yakin akan ada penjaga polisi di daerah tersebut, tidak ada warga Ghana yang boleh masuk ke sana karena itu bukan milik kita. Itu terjadi di negara-negara Afrika lainnya, itulah yang menjadi perhatian saya,” kata Yankah dalam pidato utama pada acara hubungan masyarakat tahunan yang diselenggarakan di Accra, menurut laporan 19 September oleh situs berita Ghana Web.

“Saya tidak punya masalah dengan pemerintah yang menginginkan uang. Masalah saya adalah dengan apa yang Anda tukar dengan uang itu,” kata Yankah, mengungkapkan kekhawatiran bahwa Hutan Atewa dapat dieksploitasi.

Rezim Tiongkok secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama bagi OBOR adalah investasi dan pengendalian kekayaan-kekayaan mineral asing, yang akan menggerakkan pertumbuhan industri yang berbeda milik Tiongkok. Misalnya, Tiongkok telah mengendalikan tambang kobalt di Kongo yang digunakan untuk membuat baterai mobil listrik. Kendaraan energi baru (NEV) adalah salah satu dari 10 sektor teknologi yang ditargetkan Beijing untuk pembangunan, sebagai bagian dari rencana rezim untuk mengubah Tiongkok menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi.

Menurut statistik yang disediakan oleh Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok, pada paruh pertama tahun 2017, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menandatangani 17 kesepakatan akuisisi tambang asing dengan nilai total lebih dari $10 miliar. Banyak proyek-proyek OBOR Tiongkok telah berada di bawah pengawasan ketat karena membebani negara-negara berkembang dengan utang besar.

Perjanjian infrastruktur dan penambangan terbaru dengan Tiongkok di Ghana telah menghasilkan pertentangn kuat di kalangan pejabat, akademisi, dan penduduk lokal Ghana.

one belt one road cina tiongkok di ghana afrika
Seorang penambang beristirahat di sebuah ladang di Kibi di Wilayah Timur Ghana pada 10 April 2017. (Cristina Aldehuela / AFP / Getty Images)

Potensi kerusakan lingkungan tetap menjadi perhatian utama. Editorial 19 September yang diterbitkan oleh Ghana Web meminta presiden Ghana saat ini Nana Addo Dankwa Akufo-Addo untuk meninjau kembali sejarah tentang Sinohydro, rencana penambangan perusahaan tersebut, dan bagaimana ia membuat rencana untuk mengelola akhir dari penambangan, limbah bijih tambang. Jika tidak, artikel tersebut memperingatkan, “Sinohydro akan meninggalkan tanah kita tanpa busana setelah mereka selesai memindahkan bauksit kita.”

Di Distrik Atwima Mponua, di mana Hutan Nyinahin berada, para pemimpin lokal dan penduduk mengeluh bahwa meskipun penambangan di daerah itu akan segera dimulai, mereka belum menandatangani nota kesepahaman tentang tuntutan sosio-ekonomi mereka untuk memastikan bahwa komunitas mereka akan mendapat manfaat dari penambangan tersebut, menurut artikel 29 Agustus di situs berita lingkungan ENA Ghana.

Beberapa petani juga mengeluh bahwa pohon kakao telah ditebang tanpa pemberitahuan sebelumnya, menurut ENA Ghana. Mereka menuntut kompensasi karena pohon-pohon tersebut adalah satu-satunya sumber mata pencaharian mereka.

TEKANAN UTANG

Beberapa pejabat Ghana telah menunjukkan bahwa perjanjian dengan Sinohydro Tiongkok sebenarnya adalah pinjaman yang tersamar.

Cassiel Ato Forson, juru bicara untuk Kongres Demokrasi Nasional (NDC), saat ini partai politik minoritas di parlemen Ghana, memberikan beberapa argumen untuk menunjukkan bahwa MPSA adalah sebuah pinjaman, menurut artikel 11 September oleh situs berita Ghana Pulse. Forson mencatat bahwa di antara ketentuan perjanjian tersebut adalah bahwa pemerintah Ghana dimandatkan untuk membuka rekening escrow, dan harus memastikan rekening tersebut “memiliki saldo yang cukup untuk menyelesaikan pembayaran utang dan pembayaran kembali ketika jatuh tempo.”

investasi cina tiongkok ancam kerusakan lingkungan
Sekelompok penambang emas bekerja di Kibi, sebuah kota di Ghana selatan, pada 10 April 2017. (Cristina Aldehuela / AFP / Getty Images)

Pada 24 Agustus, Reuters melaporkan bahwa NDC telah meminta agar Dana Moneter Internasional (IMF) meninjau MPSA untuk melihat apakah kesepakatan tersebut akan menambah beban utang Ghana.

Ghana sudah berada dalam tumpukan utang. Ghana Web, mengutip statistik dari Bank of Ghana, melaporkan bahwa utang negara telah mencapai sekitar 154,2 miliar cedis (sekitar $32,3 miliar) per Mei 2018, yang mencapai 63,8 persen dari PDB Ghana.

IMF baru-baru ini memperingatkan negara-negara yang beresiko tertekan utang, Ghana termasuk di antara negara-negara Afrika di mana Tiongkok yang memegang sebagian besar utang eksternalnya, menurut Reuters.

Apa yang bisa membuat situasi utang di Ghana memiliki konsekuensi yang mengerikan adalah kenyataan bahwa perjanjian senilai $2 miliar adalah bagian dari fasilitas pinjaman $19 miliar secara keseluruhan, menurut beberapa laporan media Ghana. Bagian dari pinjaman tersebut akan digunakan untuk membangun kereta api sepanjang 4.000 km yang menghubungkan beberapa kota Ghana seperti Sunyani, Techiman, dan Kumasi. (ran)

Share

Video Popular