Erabaru.net. Relawan dari warga negara asing yang masuk ke Palu, Sulawesi Tengah pasca gempa Palu-Donggala mengaku diusir. Namun demikian, ternyata mereka yang masuk tak memenuhi prosedur serta kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengucapkan terima kasih maksud relawan yang ingin membantu warga Sulawesi Tengah.

Namun demikian, kata Sutopo, mereka harus memahami prosedur yang berlaku. Apalagi, aturan ini pada dasarnya tak hanya ditetapkan oleh Indonesia. Bahkan, sejumlah negara-negara di dunia turut mengatur keberadaan relawan asing.

“Kita mengucapkan terimakasih atas keinginan guna membantu masyarkat di Sulteng, tetapi dalam bantuan tadi ada aturan mainnya,” ujar Sutopo dalam jumpa pers di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (10/10/2018).

Sutopo menerangkan, sama halnya negara asing yang mengirimkan bantuan semestinya mengutamakan koordinasi dengan tim atau badan Indonesia.  

Seperti bantuan dari pemerintah asing dikoordinasikan oleh tim nasional dan pemulihan dari luar negeri, sedangkan untuk bantuan NGO internasional koordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Bahkan, semua relawan atau bantuan asing bisa masuk harus disetujui dan jelas peran dan fungsi mereka.

Namun demikian, faktanya sejumlah relawan yang masuk tanpa melalui koordinasi. Termasuk kiriman bantuan yang tak sesuai dengan kebutuhan.

“Faktanya banyak yang tiba-tiba masuk ke wilayah Palu, yang tidak ada izin dan koordinasi. Ya, kita harus atur itu,” ujar Sutopo.

Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia menyatakan hanya menerima bantuan seperti transportasi udara, genset, tenda dan water treatment. Sedangkan seperti tenaga SAR atau medis sudah mampu diterjunkan oleh pemerintah.

Belum lama ini, sebanyak 14 WNA dari Nepal, 5 orang Meksiko dan 1 dari Australia ditolak masuk ke kota Palu. Ternyata,  mereka tak memiliki mitra lokal dan hanya perorangan serta tak memiliki keahlian khusus.

Kategori bantuan yang mereka miliki bahkan tak memenuhi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Lebih kongkrit lagi, relawan-relawan ini ternyata tak pernah mengajukan permohonan tertulis ke Kemenlu atau Kedutaan Besar mereka masing-masing.

“Mereka difasilitasi ke Balikpapan dan diarahkan menghubungi tim Kemenlu di Balikpapan. Bagi yang tak memiliki keahlian, kita minta meninggalkan kota Palu sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ada,” ujar Sutopo. (asr)

Share

Video Popular