HONG KONG – Otoritas Hong Kong pada 12 Oktober melarang mantan anggota parlemen untuk mencalonkan diri kembali bulan depan mengingat dukungannya di masa lalu untuk otonomi yang lebih besar bagi Hong Kong, dalam sebuah keputusan yang oleh para kritikus sebut sebagai contoh lain dari penindasan politik dan elektoral.
Lau Siu-lai dari Partai Buruh terpilih sebagai anggota parlemen pada tahun 2016 tetapi kemudian didiskualifikasi dari kantor bersamaan dengan lima anggota parlemen pro-demokrasi lainnya karena mengambil sumpah jabatan yang tidak sesuai dengan aturan atau standar yang diterima. Lau, yang juga seorang dosen sosiologi, tidak akan lagi dapat mencoba memenangkan kembali kursinya dalam pemilihan yang diadakan untuk mengisi kursi kosong selama masa parlemen belum habis (pemilu sela) pada bulan November.
Pemerintah Hong Kong telah dikritik secara luas di dalam dan di luar negeri seminggu yang lalu karena secara efektif mengusir wartawan Inggris Victor Mallet karena menjadi tuan rumah dalam perbincangan dengan aktivis kemerdekaan Andy Chan di sebuah klub pers.
Hong Kong, bekas koloni Inggris, kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997 di bawah prinsip “satu negara, dua sistem”, dengan jaminan otonomi dan kebebasan tingkat tinggi, termasuk kebebasan pers, yang tidak dinikmati di tempat lain di Tiongkok.
Lau telah menganjurkan penentuan nasib sendiri untuk Hong Kong, menyarankan harus menikmati otonomi yang lebih besar dari Tiongkok.
Pemerintah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Lau tidak mematuhi undang-undang pemilihan “karena mendukung atau mempromosikan penentuan nasib sendiri” bertentangan dengan persyaratan hukum bahwa semua kandidat harus menegakkan konstitusi Hong Kong, Undang-Undang Dasar, yang menyatakan bahwa kota tersebut adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Tiongkok.
Lau juga dituduh oleh petugas pemilihan karena tidak menerima kedaulatan Tiongkok atas pusat keuangan.
Lau tidak diberi kesempatan untuk mempertahankan pencalonannya dengan pihak-pihak berwenang sebelum mengambil keputusan tersebut.
Sekelompok kecil pembuat undang-undang pro-demokrasi dan aktivis protes di luar gedung pemerintah, memegang spanduk yang mencela keputusan tersebut sebagai “penindasan politik.”
Otoritas Hong Kong pada Januari telah melarang aktivis demokrasi Agnes Chow ikut pemilu sela yang berbeda, memicu kekhawatiran tentang pengetatan “larangan” politik oleh Beijing yang dapat menolak apa pun sarana mengekspresikan politik generasi muda Hong Kong yang tidak puas kecuali protes jalanan.
Calon pro-demokrasi lainnya dan mantan anggota parlemen veteran Lee Cheuk-yan mengajukan pencalonannya pada 12 Oktober untuk pemilu sela yang sangat penting bagi perlawanan kota tersebut untuk merebut kembali kursi-kursi dan blok veto mereka yang telah dicekal.
“Diskualifikasi adalah permainan kotor di pihak pemerintah. Mereka mencoba memanipulasi seluruh pemilihan untuk menguntungkan seluruh kubu pro-pemerintah,” kata Lee kepada Reuters.
“Tujuan saya adalah untuk menang dan saya pikir kami bisa menang … karena orang-orang marah. Mereka sedang mencoba menghilangkan hak politik orang-orang jadi saya pikir orang-orang akan mendukung saya.” (ran)
Rekomendasi video:
Tiongkok Dikecam Atas Penahanan Massal Minoritas Muslim di Xinjiang
