Para pejabat dari Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) kemungkinan akan mengadakan pertemuan politik besar bulan ini untuk menetapkan arahan PKT, menguraikan kebijakan ekonomi, dan mendiskusikan tindakan balasan terkait perang perdagangan Sino-AS yang sedang berlangsung, menurut Kantor Berita Yonhap Korea Selatan, yang mengutip sumber tak disebut namanya.

Jika pertemuan tersebut berlangsung, seperti yang disampaikan Yonhap dalam artikel 15 Oktober, itu akan menjadi pertama kalinya sejak tahun 1958 bahwa Beijing akan mengadakan tiga sidang pleno di dalam tahun yang ditentukan.

Pertemuan tersebut, yang secara resmi akan disebut Sidang Pleno Keempat dari Komite Sentral PKT ke-19, kemungkinan bersidang sebelum 25 Oktober, yang merupakan tanggal kedatangan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang dijadwalkan di Tiongkok. Ia dijadwalkan akan tinggal hingga 27 Oktober.

Pertemuan tersebut untuk sekelompok elit Partai yang saat ini terdiri dari 205 anggota dan 171 anggota alternatif. Secara umum, tujuh sidang pleno diadakan selama lima tahun masa jabatan anggota-anggota Komite Sentral.

Biasanya, setiap sidang pleno memiliki agenda bagi para pejabat untuk dibahas, menurut media pemerintah yang dikelola negara Xinhua. Sebagai contoh, para pejabat cenderung berfokus pada isu-isu ekonomi pada Sidang Pleno Ketiga, “Pembangunan partai” pada Keempat, dan rencana pengembangan ekonomi di Kelima.

Jadwal lengkap untuk rapat pleno biasanya diumumkan satu atau dua bulan sebelumnya, setelah keputusan diambil oleh Politbiro dan pimpinan senior lainnya, kata orang tersebut kepada Yonhap. Sementara itu, sebagai pemimpin tertinggi PKT, Xi Jinping juga memiliki kekuatan untuk mengadakan sidang pleno kapan saja.

KESENGSARAAN EKONOMI

Pengaturan waktu pertemuan yang tidak biasa tersebut mungkin menjadi tanda bahwa rezim Tiongkok sangat perlu untuk menangani masalah ekonomi, konsekuensi dari perang dagang dengan Amerika Serikat, menurut surat kabar Hong Kong Apple Daily.

Saat ini, pemerintahan Trump telah mengenakan tarif 10 persen dan 25 persen pada total $250 miliar barang-barang Tiongkok. Sementara Tiongkok telah memberlakukan tarif pembalasan terhadap produk-produk AS, diperkirakan bahwa ekonomi Tiongkok akan lebih terpengaruh secara negatif daripada AS, menurut perkiraan ekonomi baru-baru ini oleh Dana Moneter Internasional (IMF), dengan PDB Tiongkok tahun 2019 mengalami penurunan lebih dari 1,6 persen, dibandingkan dengan 0,9 persen untuk Amerika Serikat.

PDB kuartal ketiga Tiongkok untuk tahun 2018 juga kemungkinan akan mencatat penurunan pertumbuhan. Menurut analisis dari jajak pendapat Reuters terhadap 68 ekonom, PDB Tiongkok tumbuh 6,6 persen pada periode Juli-September dari tahun sebelumnya, yang merupakan penurunan 0,1 persen dari kuartal sebelumnya. Itu juga tingkat pertumbuhan terlemah yang tercatat sejak kuartal pertama 2009.

Pasar saham Tiongkok juga tidak berkinerja baik. Pada 8 Oktober, Shanghai Composite dan indeks blue-chip CSI 300 turun sekitar 18 persen sejak awal tahun, menurut Reuters. Untuk menopang perekonomian tersebut, bank sentral Tiongkok, People’s Bank of Tiongkok, mengumumkan pemotongan 100 basis point untuk rasio cadangan wajib bank-bank pada 7 Oktober.

Selain dari kesengsaraan ekonomi, Beijing juga menghadapi kenyataan Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Asia, alasan lain bagi rezim Tiongkok untuk segera menyerukan Sidang Pleno Keempat, menurut Apple Daily.

Pada 27 September, militer AS menerbangkan pesawat pengebom B-52 di dekat Laut China Selatan, sebuah wilayah yang telah dimiliterisasi Beijing dengan berat dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya untuk memperkuat klaim-klaim teritorialnya. Dan pada 12 Oktober, Departemen Energi AS telah mengumumkan akan memperketat pengawasan atas impor-impor Tiongkok untuk teknologi nuklir sipil AS, untuk mencegah penggunaannya bagi militer Tiongkok atau penggunaan-penggunaan yang tidak diberikan izin lainnya.

Analisis Apple Daily menyimpulkan bahwa tujuan Sidang Pleno Keempat akan mendorong Beijing untuk “mengkonsolidasikan persatuan dalam Partai, meningkatkan kepercayaan nasional, dan menentukan strategi jangka panjangnya.”

PENSIUNAN SENIOR PARTAI

Meskipun belum dikonfirmasi kapan tepatnya Beijing akan mengadakan pertemuan tersebut, satu tanda yang mengisyaratkan pertemuan seperti itu diadakan tahun ini: Beberapa pejabat senior Partai yang telah pensiun baru-baru ini membuat penampilan publik, baik secara langsung atau dengan menerbitkan artikel di media Tiongkok.

Di dalam elit politik Tiongkok, praktik tersebut disebut “para sesepuh pensiunan Partai mengganggu di dalam pemerintahan” adalah hal biasa, mengingat cara dimana sistem politik PKT tersebut dibangun. Tidak ada batasan seberapa besar pengaruh politik yang dapat digunakan seorang pejabat, baik sebelum, selama, atau setelah mengambil jabatan resmi.

Dengan kata lain, sesepuh Partai yang telah pensiun masih dapat mempengaruhi agenda politik Partai jika mereka memilih untuk melakukannya di belakang layar. Taktik umum untuk meningkatkan pengaruh mereka adalah dengan membuat penampilan publik, terutama sebelum pertemuan politik yang penting, sehingga mereka kemungkinan diundang untuk menghadiri pertemuan, atau secara tidak langsung mempengaruhi hasil pertemuan tersebut.

Media Tiongkok pertama kali melaporkan bahwa Wu Bangguo, mantan ketua dan sekretaris partai Komite Tetap legislatif stempel karet dari tahun 2003 hingga 2013, kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Feidong di Provinsi Anhui Tiongkok timur pada 6 Oktober, dan mengunjungi warung-warung makan jalanan. Polisi setempat dikirim untuk memastikan keselamatan Wu saat dia berjalan di jalanan.

Kemudian, laporan-laporan media muncul bahwa pada 11 Oktober, Zhu Rongji, mantan wakil perdana menteri dan ketua partai Shanghai, menghadiri pertemuan di Sekolah Ekonomi dan Manajemen Universitas Tsinghua yang bergengsi.

Pada 14 Oktober, portal berita Tiongkok Sohu mencetak ulang artikel online baru-baru ini yang ditulis oleh Li Ruihuan, anggota Komite Tetap Politbiro, badan pembuat keputusan paling kuat di Tiongkok, antara tahun 1992 dan 2002. Dalam artikel tersebut, Li mengatakan bahwa tujuan dari menjadi pejabat adalah melayani rakyat, dan bukan tentang membuat janji-janji kosong. (ran)

Rekomendasi video:

3 Kelemahan Tiongkok yang Menyulitkan Bernegosiasi Dagang

Share

Video Popular