Brussels – Kepala Parlemen Uni Eropa mengatakan bahwa negara-negara anggota yang menolak untuk menerima para pengungsi berpeluang membayar lebih mahal untuk menangani krisis migrasi Uni Eropa dan proyek-proyek pembangunan di Afrika. Kemungkinan jalan keluar itu menandakan peluang kompromi untuk mengakhiri perselisihan sengit terkait pengungsi di blok tersebut.

Penyelesaian krisis migrasi telah memecah belah negara-negara di bagian selatan dan timur Uni Eropa dengan negara-negara tujuan migrasi yang kaya seperti Jerman, sejak 2015. Ketika itu, lebih dari satu juta pengungsi dan migran dari Timur Tengah dan Afrika mencapai perbatasan blok UE hanya dalam satu tahun.

Tetapi nada diskusi telah berubah baru-baru ini. Setelah sebelumnya selama bertahun-tahun, satu kubu bersikeras bahwa semua negara UE harus mau dan turut serta menampung dan mengambil para migran. Sedangkan satu kubu lainnya menolak usulan itu.

“Tidak ada relokasi, (kemudian) lebih banyak uang untuk Afrika,” Presiden Parlemen Uni Eropa, Antonio Tajani mengatakan dalam konferensi pers pada 18 Oktober 2018, ketika sebanyak 28 pemimpin nasional anggota UE mendiskusikan masalah migrasi.

“Ini harus menjadi kompromi yang baik. Lebih baik memiliki perjanjian dengan kompromi daripada tidak ada kesepakatan,” kata Antonio Tajani.

Serbuan para pendatang dan pengungsi di Mediterania berada di bawah 100.000 orang sepanjang tahun ini, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jumlah itu jauh merosot dari arus masuk 2015 yang membuat blok tersebut tidak siap, dan kewalahan dalam mengatasi masalah keamanan dan layanan publik lainnya.

Uni Eropa sejak itu memperketat perbatasan eksternal. Mereka juga berubah lebih ketat pada pemberian suaka dan telah menutup kesepakatan dengan negara-negara anggota, seperti Turki dengan Libya, untuk tetap menutup akses bagi para migran yang meninggalkan wilayah mereka melalui laut untuk menuju pantai Uni Eropa.

UE akan semakin meningkatkan pengembalian dan deportasi dari mereka yang mencapai Eropa tetapi tidak memenuhi syarat untuk suaka. Pernyataan itu dihasilkan dalam pertemuan 28 pemimpin nasional di Brussels.

Blok tersebut akan berusaha membangun kemitraan yang lebih luas dengan negara-negara di sepanjang rute migrasi, terutama di Afrika Utara. Kerjasama antar negara akan termasuk upaya untuk menindak dan menangkapi para penyelundup manusia.

Kekacauan migrasi 2015 masih bergaung dalam politik Eropa. Sejak saat itu, jumlah kelompok-kelompok anti-imigrasi melonjak, dari aliran populis dan nasionalis. Kini dengan jumlah gelombang migrasi yang lebih sedikit, ketegangan politik di masing-masing negara juga mereda. Sehingga membuat upaya mencapai kesepakatan di kalangan para pemimpin Uni Eropa diprediksi menjadi lebih mudah.

Negara-negara UE timur, yang beraliran komunis seperti Polandia dan Hongaria, sebelumnya bersikeras bahwa mereka tidak akan mengizinkan pengungsi dari negara-negara mayoritas Muslim untuk masuk ke negara mereka.

Jerman, Prancis, dan Belanda, yang sebelumnya menuntut solidaritas dari semua negara Uni Eropa, kini mungkin lebih terbuka untuk membiarkan mereka menolak imigran. Namun, negara-negara yang enggan menerima pengungsi, akan dapat membeli atau membayar biaya yang timbul dalam skema distribusi pengungsi, sebagai cara untuk mencapai kesepakatan, menurut para diplomat UE.

“Kami tidak dapat memaksa (negara anggota untuk menerima pengungsi), tetapi mereka yang tidak melakukannya harus berkontribusi dengan cara lain seperti, di Afrika. Setiap orang perlu mengambil tanggung jawab yang kita semua miliki,” kata Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas dalam pertemuan tingkat menteri Uni Eropa baru-baru ini.

Menurut diplomat dan pejabat UE, perjanjian politik kemungkinan akan memakan lebih banyak waktu hanya dalam beberapa hal. Seperti sikap ngotot Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan pemerintah Italia yang senternik, yang telah membangun pengaruh politik mereka pada garis anti-imigrasi dan kritik tentang bagaimana Uni Eropa telah menangani migrasi.

Migrasi juga memainkan peran besar dalam politik domestik Eropa. Sebuah pertikaian antara Kanselir Jerman Angela Merkel dan mitra jerman selatannya yang konservatif, mengancam akan menggulingkan pemerintahan koalisinya meskipun dia tampak aman untuk saat ini. (AP/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds