JENEWA – Aktivis hak asasi manusia menyerukan kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menekan Tiongkok pekan ini untuk menjelaskan dugaan pelanggaran-pelanggaran, termasuk penahanan tersangka satu juta orang Muslim Uighur di wilayah Xinjiang barat jauh.

Rekam jejak Tiongkok akan diperiksa untuk pertama kalinya sejak tahun 2013 oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 6 November, dalam tinjauan ulang yang diperkirakan akan fokus pada perlakuannya terhadap etnis minoritas, terutama kaum Uighur dan Tibet. Rezim Tiongkok telah menggunakan alasan potensi ancaman Islam, “ekstremisme,” dan kerusuhan etnis untuk menumpas kaum Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Orang-orang Uighur dan Muslim lainnya ditahan di fasilitas-fasilitas seperti kamp konsentrasi, yang dikenal sebagai pusat “pendidikan ulang”, dilarang menggunakan sapaan Islam, harus belajar bahasa Mandarin, dan juga menyanyikan lagu-lagu propaganda, menurut laporan Human Rights Watch.

Para aktivis mengkritik tajam rekam jejak hak asasi Beijing.

“Dalam lima tahun terakhir, umumnya situasi hak asasi manusia di Tiongkok semakin buruk, terutama di Turkestan Timur (Xinjiang) dan Tibet, telah terjadi kemerosotan yang tak terbayangkan,” kata Dolkun Isa, presiden World Uighur Congress yang berbasis di Munich. “Itu sebabnya kami berharap bahwa negara-negara harus berbicara keras dan tegas,” katanya kepada Reuters dalam sebuah wawancara di sebuah forum aktivis tentang Tiongkok yang diadakan di Jenewa pada 2 November.

Xinjiang telah menjadi “negara polisi” di mana pemegang otoritasnya telah meninggal di “kamp konsentrasi” pada Mei, kata Isa, menambahkan: “Kami belum pernah mendengar tentang orang yang keluar dari kamp-kamp tersebut.”

Sharon Hom, direktur eksekutif Human Rights in China, mengatakan kepada Reuters pada acara tersebut, “Penahanan lebih dari satu juta orang etnis Uighur adalah titik kritis bagi komunitas internasional. Mereka benar-benar tidak bisa mengabaikan pelanggaran sekarang…”

Le Yucheng, wakil menteri luar negeri, akan memimpin delegasi Tiongkok untuk pembahasan tersebut.

“PESAN TEGAS”

“Dewan Hak Asasi Manusia harus mengirim pesan tegas kepada pemerintah Tiongkok bahwa kampanye penindasan sistematis mereka di XUAR (wilayah otonomi Uighur Xinjiang), termasuk penahanan sewenang-wenang hingga satu juta orang, harus diakhiri,” kata Patrick Poon, peneliti Tiongkok di Amnesty International.

Lobsang Sangay, kepala pemerintahan Tibet di pengasingan, membuat kritikan pedas atas konsep pemimpin Tiongkok Xi Jinping yang sering diucapkan berulang tentang “Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok untuk Era Baru.”

“Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok berarti tidak ada demokrasi, kediktatoran satu partai dan pada dasarnya tidak ada hak asasi manusia,” kata Sangay dalam pidato utama di acara Jenewa.

“Jika Dewan Hak Asasi Manusia PBB tidak dapat membuat Tiongkok bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, maka siapa yang akan melakukannya?” kata Golog Jigme, seorang biarawan Tibet yang mengenakan jubah merah, yang memberi kesaksian tentang tiga penjara yang telah dia jalani sebelum melarikan diri dan mendapatkan suaka politik di Swiss pada tahun 2015.

“Saya masih memiliki bekas luka di tangan dan kaki saya dari penyiksaan yang diderita di penjara,” katanya kepada forum.

“Tolong tinjau situasi hak asasi manusia di Tiongkok dengan teliti dan serius. Jika AS gagal membuat Tiongkok bertanggung jawab kali ini, berarti gagal untuk semua umat manusia.” (ran)

Rekomendasi video:

Pusat Cuci Otak di Tiongkok Menjadi Target Senator Australia

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds