Rekam jejak hak asasi manusia Tiongkok diperiksa pada 6 November, saat ditinjau oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) yang diharapkan untuk mengatasi laporan yang mengkhawatirkan tentang penahanan massal “lebih dari satu juta” orang Uighur untuk pendidikan ulang politik di wilayah Xinjiang barat laut Tiongkok.

Menghadapi peninjauan ulang universal berkala (UPR) yang ketiga di Jenewa tersebut, pemerintah Komunis Tiongkok juga kemungkinan akan dikritik karena penindasan berkelanjutan terhadap kebebasan sipil dan beragama warga Tiongkok. Kekhawatiran tentang perlakuan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan penahanan aktivis, wartawan, dan pembela hak asasi manusia di seluruh negeri juga diperkirakan akan ditingkatkan. Semuanya 193 negara anggota PBB menjadi sasaran pemeriksaan proses UPR setiap empat setengah tahun.

Setelah menyangkal keberadaan fasilitas-fasilitas penahanan tersebut selama berbulan-bulan, pihak berwenang Xinjiang melanjutkan aksinya pada 9 Oktober dengan mengubah posisi untuk melegalkan secara resmi kamp-kamp penahanan tersebut sebagai apa yang disebut “pusat pelatihan keterampilan,” yang dikatakan akan digunakan untuk “mendidik dan mengubah” mereka yang disebut PKT sebagai beresiko “ekstremisme.”

Bagaimanapun masuknya bukti, termasuk kesaksian-kesaksian dari para mantan tahanan kamp dan penemuan citra satelit yang diyakini sebagai fasilitas tersebut, telah menempatkan tekanan yang meningkat dari komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, untuk meminta pertanggungjawaban dari Beijing.

Sebanyak satu juta orang yang didominasi orang-orang Uighur diyakini ditahan di fasilitas-fasilitas penahanan, menurut angka yang dikutip oleh Komisi Eksekutif Kongres AS tentang Tiongkok dan PBB.

Pada bulan Oktober, The Epoch Times melaporkan bahwa warga Uighur diduga sedang disiksa, diperkosa, dan dibunuh di kamp-kamp Xinjiang.

Patrick Poon, peneliti Tiongkok di Amnesty International, mengatakan, “Dewan Hak Asasi Manusia harus mengirim pesan tegas kepada pemerintah Tiongkok bahwa kampanye penindasan sistematis mereka di XUAR (wilayah otonomi Uighur Xinjiang), termasuk penahanan sewenang-wenang hingga satu juta orang orang, harus diakhiri.”

Setidaknya sembilan negara anggota PBB: Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Norwegia, Belanda, Swedia, Austria, Belgia, dan Swiss, telah menyerahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya untuk menekan pemerintah Komunis Tiongkok agar mengungkapkan angka sebenarnya tentang mereka yang telah ditahan “secara paksa,” dan untuk memungkinkan akses badan-badan internasional masuk ke fasilitas tersebut. Negara-negara ini juga telah menanyakan secara khusus tentang situasi di Xinjiang, menurut catatan PBB.

Amerika Serikat, yang telah mengumumkan pada 13 Juli bahwa mereka akan mundur sebagai anggota UNHRC, menyerukan kepada Komunis Tiongkok, dalam pertanyaan-pertanyaan awal, untuk memberikan “durasi dan lokasi” dari mereka yang ditahan, bersama dengan “alasan-alasan penahanannya.”

Washington juga meminta agar PKT menggambarkan “kondisi kemanusiaan” di fasilitas tersebut dan “isi dari setiap pelatihan atau kurikulum politik dan kegiatan-kegiatannya.”

“Dapatkah Tiongkok menyediakan … hak para tahanan harus melawan ketidaksahan penahanan mereka atau mengajukan banding atas penahanannya; dan langkah-langkah apa saja yang telah diambil untuk memastikan bahwa keluarga mereka segera diberitahu tentang penahanan mereka? ”tambahnya.

Bulan lalu, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menggambarkan krisis di Xinjiang sebagai “penahanan terbesar warga sipil di dunia saat ini” yang merupakan “penerapan langsung dan serius dari penulis imajinatif tentang keadilan social George Orwell.”

Dan Inggris juga telah menekan PKT, menanyai rezim tersebut apakah ia akan menghentikan praktik menahan orang-orang yang secara tidah sah telah dituntut, diadili, dan dihukum di dalam fasilitas-fasilitas penahanan ekstra legal (tidak memenuhi ketentuan hukum) ; segera membebaskan orang-orang yang ditahan dalam kondisi seperti ini; menghilangkan pembatasan perjalanan yang tidak selayaknya yang berpengaruh buruk pada para anggota etnis-etnis minoritas.”

PKT telah “gagal untuk menghormati kewajibannya di UNHRC, tanpa menghadapi akibat-akibat apa pun,” menurut organisasi yang berbasis di AS China Human Rights Defenders (CHRD). Dalam hampir lima tahun sejak UPR terakhir Tiongkok pada Oktober 2013, hanya tiga dari 252 rekomendasi yang dibuat oleh negara-negara bagian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Tiongkok, menurut laporan yang disusun oleh CHRD.

“Propaganda baru-baru ini dari pihak berwenang Tiongkok seharusnya tidak membodohi siapa pun. Kamp-kamp penahanan adalah tempat di mana penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang banyak terjadi. Negara-negara perlu meminta kebenaran tersebut dari Tiongkok dalam tinjauan ulang Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Selasa,” kata Poon.

Namun, sarjana Uighur yang berbasis di AS, Tahir Imin, 38 tahun, percaya bahwa hanya sedikit kemajuan yang akan dibuat pada acara tersebut.

“Pemerintah Tiongkok memiliki cara yang sangat canggih ketika menghadapi tekanan internasional. Jika pemerintah Tiongkok jujur, mereka harus membiarkan badan-badan internasional memeriksa wilayah tersebut.

“Mungkin mereka akan mengizinkan beberapa media atau organisasi internasional untuk pergi dan menyelidiki situasi tersebut tetapi mereka akan mengatur semuanya dengan sangat baik sebelumnya,” katanya. (ran)

Rekomendasi video:

Tiongkok Dikecam Atas Penahanan Massal Minoritas Muslim di Xinjiang

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds