Erabaru.net.  Kementerian Agama membantah penerbitan Kartu Nikah sebagai pemborosan  uang negara. Pengadaan Kartu Nikah ini sudah dibahas di DPR RI sebelum penetapan pagu anggaran Tahun 2018.

“Kami merencanakan untuk tahun 2019, pengadaan Kartu Nikah tak lagi menggunakan APBN murni, tapi anggaran yang bersumber dari dana PNBP Nikah Rujuk di luar Kantor,” kata Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Mohsen di Jakarta dikutip dari laman Kemenag, Rabu (14/11/2018). 

Menurut Mohsen, ada sejumlah alasan yang bisa disampaikan. Pertama, biaya pencetakan Kartu Nikah tahun 2018 relatif murah, Rp 680 juta untuk satu juta kartu.

Kedua, nilai manfaatnya sangat jelas. Kartu bisa digunakan sebagai bukti nikah saat pasangan suami istri akan menginap di hotel syariah.

Selain itu,  kartu ini juga bisa untuk mengakses layanan online KUA di seluruh Indonesia. Juga bisa untuk memenuhi persyaratan layanan perbankan dan manfaat lainnya. Pada tahap awal, sedikitnya ada 500 ribu pasangan nikah yang akan diberikan Kartu Nikah ini secara cuma-cuma alias gratis tanpa dipungut biaya.

Ketiga, ada sekitar 750 ribu pasangan yang menikah di Kantor KUA pada hari dan jam kerja dengan tarif 0 rupiah. Mereka termasuk yang mendapatkan Kartu Nikah secara gratis. 

Mohsen mengatakan pengadaan Kartu Nikah nantinya akan dilakukan melalui tender terbuka dengan proses yang transparan. Ini agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam kerangka good governance.

Menurut Mohsen, Kartu Nikah penting diluncurkan karena masih ada ruang kosong kebutuhan publik yang belum terpenuhi. Dia menambahkan, Kartu Nikah menjadi solusi antara selama E-KTP masih  berproses menuju single identity.

Kementerian Agama resmi meluncurkan Kartu Nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (Simkah Web) pada 8 November 2018.

Kartu Nikah itu merupakan salah satu modul yang disediakan dalam Aplikasi Simkah Web. 

Selain Kartu Nikah, Simkah Web juga menyediakan modul layanan yang bisa diakses publik secara online. Modul tersebut adalah pendaftaran nikah online dan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Kantor Urusan Agama (KUA) secara online.

Selain menjadi salah satu bentuk dokumen legalitas pernikahan, Kemenag menerangkan beberapa manfaat Kartu Nikah: 

Pertama,  mempermudah akses layanan KUA di seluruh Indonesia. Pasangan yang menikah di Papua, dapat mengakses layanan di Jakarta atau daerah manapun yang bersangkutan berada. 

Kedua, Kartu Nikah juga dapat digunakan sebagai data pendukung yang akurat untuk memenuhi persyaratan dalam urusan perbankan atau lainnya tanpa melampirkan buku nikah atau pun legalisasi buku nikah. Sebab,  data nikah yang terekam pada kartu ini dijamin keasliannya. 

Ketiga, meminimalisir dan mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah yang marak terjadi. Kartu Nikah dilengkapi  kode QR yang terhubung dengan aplikasi Simkah. (asr)

Sumber : Kemenag

Share

Video Popular