BEIJING – Kelompok 15 duta besar Barat di Beijing, yang dipelopori oleh Kanada, sedang berupaya mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi di wilayah Muslim Xinjiang Tiongkok yang sedang bergolak, untuk mencari penjelasan tentang dugaan pelanggaran hak asasi terhadap etnis Uighur.
Para utusan tersebut membuat permintaan mereka dalam sebuah surat kepada Chen Quanguo, bos Partai Komunis Xinjiang, menurut salinan surat rancangan yang dilihat oleh Reuters.
Langkah ini merupakan tindakan yang sangat luas dan terkoordinasi oleh sekelompok negara atas masalah hak asasi manusia di Tiongkok, dan menggambarkan reaksi keras Beijing yang semakin meningkat atas tindakan kerasnya di wilayah barat tersebut.
Beijing telah menghadapi kecaman dari para aktivis, akademisi, pemerintah asing, serta para pakar hak asasi manusia AS atas penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap sebagian besar minoritas Muslim Uighur dan kelompok Muslim lainnya yang menyebut Xinjiang rumah.
Pada bulan Agustus, panel hak asasi manusia PBB mengatakan telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya bahwa satu juta atau lebih orang Uighur di Tiongkok sedang ditahan dalam apa yang menyerupai “kamp penahanan besar yang diselimuti kerahasiaan.”
Tiongkok mengatakan tidak sedang mengadakan penahanan sewenang-wenang dan pendidikan ulang politik, tetapi sebaliknya sebagian warga yang bersalah atas pelanggaran kecil dikirim ke pusat-pusat keterampilan untuk menyediakan kesempatan kerja.
Namun, sebuah laporan yang diterbitkan pada 5 November oleh think-tank AS, Jamestown Foundation menemukan bahwa meskipun kampanye “pelatihan keterampilan” besar yang diakui, hasil pekerjaan tidak meningkat secara nyata, menurut angka resmi pekerjaan milik Xinjiang sendiri.
“Angka-angka anggaran Xinjiang tidak mencerminkan peningkatan pengeluaran untuk pendidikan keterampilan… Sebaliknya, mereka mencerminkan pola pengeluaran yang konsisten bersamaan pembangunan dan operasi kamp pendidikan ulang politik dengan keamanan tinggi yang dirancang untuk memenjarakan ratusan ribu orang Uighur dengan proses seminimal mungkin,” kata penulis laporan, Adrian Zenz, seorang antropolog di Sekolah Kebudayaan dan Teologi Eropa di Jerman.
Tidak jelas apakah surat tersebut sudah dikirim atau apakah isinya dapat direvisi. Satu sumber diplomatik mengatakan itu sedang diedarkan agar lebih banyak negara berpotensi masuk.
Beberapa diplomat lain yang mengetahui surat tersebut hanya mengkonfirmasi keberadaannya dan menolak untuk membahasnya lebih lanjut, dengan mengutip sensitivitasnya. Semua diplomat menolak untuk diidentifikasi.
Banyak pemerintah asing telah menahan diri untuk tidak berbicara tentang situasi Xinjiang, dan para diplomat mengatakan negara-negara takut akan kemarahan Tiongkok, pemain diplomatik berpengaruh yang semakin meningkat berkat kekuatan ekonomi dan inisiatifnya seperti program infrastruktur One Belt, One Road (OBOR, juga dikenal sebagai Belt and Road).
“KITA DALAM MASALAH”
Dalam surat draft yang ditujukan langsung kepada Chen, yang tingkatnya lebih tinggi dari gubernur Uighur etnis wilayah tersebut, Shohrat Zakir, para duta besar mengatakan mereka sangat prihatin dengan temuan-temuan PBB di Xinjiang.
“Kami sangat terganggu oleh laporan perlakuan terhadap etnis minoritas, khususnya orang-orang etnis Uighur, di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang,” tulis draft tersebut.
“Untuk memahami situasi dengan lebih baik, kami meminta pertemuan dengan Anda sesegera mungkin untuk mendiskusikan masalah ini.”
Surat tersebut ditembuskan ke Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Departemen Keamanan Publik, dan departemen internasional Partai Komunis.
Tidak mungkin untuk langsung menghubungi pemimpin senior Tiongkok untuk komentar.
Pemerintah Xinjiang, Kementerian Keamanan Publik, departemen internasional, dan kantor juru bicara partai tidak menanggapi permintaan untuk komentar.
Rezim Tiongkok telah menggunakan alasan bahwa Xinjiang menghadapi ancaman serius dari militan Islamis dan separatis yang merencanakan serangan dan menimbulkan ketegangan dengan etnis mayoritas Han Tiongkok untuk mengambil tindakan keras pada penduduk lokal di Xinjiang.
Surat tersebut membawa nama-nama 15 duta besar Barat, termasuk utusan Kanada, Inggris, Perancis, Swiss, Uni Eropa, Jerman, Belanda dan Australia. Nama duta besar negara-negara lain dalam surat itu adalah Irlandia, Swedia, Belgia, Norwegia, Estonia, Finlandia, dan Denmark.
Empat diplomat yang akrab dengan surat itu dan isinya mengatakan bahwa Kanada telah memimpin dalam penyusunannya.
Kementerian Luar Negeri Kanada, dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Reuters, tidak berkomentar secara langsung tentang surat tersebut tetapi menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan-laporan penahanan dan pengawasan besar-besaran terhadap orang-orang Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang.
“Menteri Luar Negeri mengangkat situasi yang dihadapi oleh Uighur secara langsung dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok di Majelis Umum PBB. Kanada secara teratur mengangkat kekhawatiran tentang Xinjiang dengan otoritas Tiongkok baik secara publik maupun pribadi, secara bilateral dan multilateral, dan akan terus melakukannya. ”
Kedutaan Uni Eropa, Inggris, Jerman, Swedia, Swiss, Belgia, Belanda, Finlandia, dan Norwegia menolak mengomentari surat tersebut.
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan pemerintah prihatin dengan situasi di Xinjiang dan para pejabat telah menyampaikan kekhawatiran ini ke Tiongkok pada sejumlah kesempatan.
Kedutaan Irlandia, Denmark, Perancis, dan Estonia tidak menanggapi permintaan untuk komentar.
Amerika Serikat tidak terwakili dalam surat itu, namun para diplomat non-AS mengatakan bahwa negara tersebut telah sangat terlibat dalam advokasi mengenai masalah Xinjiang.
“Kami tetap khawatir bahwa sejak April 2017 pemerintah Tiongkok telah menahan sekitar 800.000 hingga mungkin lebih dari 2 juta warga Uighur, Kazaks dan Muslim lainnya di kamp penahanan untuk pendidikan ulang politik,” kata seorang juru bicara kedutaan AS, menanggapi pertanyaan mengenai surat tersebut.
“Amerika Serikat akan terus-menerus menyerukan Tiongkok untuk mengakhiri kebijakan kontraproduktif ini dan membebaskan semua orang yang ditahan sewenang-wenang. Kami berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran, termasuk dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang ditargetkan terhadap para pejabat Xinjiang.”
Amerika Serikat mengatakan pihaknya mempertimbangkan sanksi terhadap Chen, pejabat-pejabat yang lain dan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terkait dengan tuduhan pelanggaran hak asasi di Xinjiang. (ran)
Tiongkok Dikecam Atas Penahanan Massal Minoritas Muslim di Xinjiang
